Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Jurnal Syntax Transformation Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)
Edy Sutrisno
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Publik Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif ZRRTTD Pada Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional Widya Handayani; R. Luki Karunia; Edy Sutrisno
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i1.682

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil audit laporan keuangan terkait pengelolaan PNBP atas layanan reuse dan recycle dengan tarif kontrak kerja sama, dan hasil yang rendah pada survei kepuasan pelanggan terkait tarif PNBP IPLN, serta reorganisasi lembaga yang membawahi IPLN. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji terpenuhinya analis-analisis yang diprasyaratkan dalam penyusunan tarif dan jenis PNBP dan menghitung tarif yang relevan atas layanan publik ini sehingga dapat diusulkan tarif dan jenis PNBPnya ke Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prasyarat analisis penyusunan tarif telah terpenuhi namun penyelenggaraan layanan ini menjadi semakin lama sehingga berpotensi hilangnya pelanggan dan penerimaannya, hasil perhitungan tarif layanan ini sebesar Rp25.865.136 lebih rendah dari tarif kontrak kerja sama, tarif ini telah dihitung secara relevan sesuai dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan permasing-masing aktivitas layanan dengan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, layanan ini belum memiliki standar pelayanan, serta SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan belum memiliki SOP khusus pengusulan penyusunan tarif dan jenis PNBP di tingkat lembaga. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan penerimaan PNBP maka perlu adanya desentralisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP, perlunya mengusulkan tarif atas layanan ini agar menjadi tarif PNBP yang terdaftar dalam lampiran peraturan pemerintah, sehingga layanan ini bisa masuk ke dalam sistem ELSA dan dapat memotong panjangnya waktu pelayanan karena rentetan administrasi yang panjang saat menggunakan kontrak kerja sama, selain itu perlu merevisi SOP layanan reuse dan recycle dan membuat standar pelayanannya serta SOP administrasi pengusulan penyusunan tarif dan jenis PNBP di lingkungan BRIN.
Management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta Dian Rosdiana; R. Luki Karunia; Edy Sutrisno
EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : UNIVED Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/ekombis.v12i1.5058

Abstract

This study examines the management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta, focusing on the allocation, utilization, and accountability of these funds. BOS plays a vital role in supporting the operational needs of educational institutions in Indonesia, particularly state madrasahs. This research employs a mixed-methods approach, combining quantitative analysis of financial data and qualitative investigation into administrative practices. The study finds that the allocation of BOS funds in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta aligns with government guidelines, with funds being distributed based on student enrollment and the institution's specific needs. However, challenges in fund utilization and accountability are identified. These include delays in disbursing funds, discrepancies in fund allocation, and the need for improved financial reporting mechanisms. These issues can impact the effectiveness of educational programs and infrastructure development. To enhance the management of BOS funds in this madrasah, the research recommends streamlining the fund disbursement process, enhancing transparency and accountability through better financial reporting, and promoting the efficient use of funds to improve the quality of education and facilities. Addressing these challenges is essential to ensuring that BOS funds effectively support the mission of State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta in providing quality education to its students.
Strategies to Improve Budget Absorption at the Secretariat of the National Human Rights Commission of Papua Province Christine Maisye Mansawan; Neneng Sri Rahayu; Edy Sutrisno
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 4 No. 2 (2023): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v4i3.3759

Abstract

The low budget absorption at the Papua Provincial Secretariat is caused by the lack of implementation of the reimbursement of supplies (Reloving) so that it experiences a buildup and results in absorption at the end of the year the purpose of this study is to optimize the factors that support budget absorption, namely budget planning factors, budget execution, administrative recording, human resource competencies and organizational commitment, in addition to knowing the strategy in increasing budget absorption, research conducted at the office of the National Human Rights Commission of the Papua Provincial Secretariat by using Qualitative research methods by conducting interviews with 3 (three) respondents. The results of this research show that budget planning factors, budget execution, administrative recording, human resource competence are factors that support the budget absorption process. The strategy in increasing budget absorption is to develop standard operation procedures related to the workflow of financial management at the Papuan representative secretariat, submit a memorandum of service from the National Commission of the Papuan representative secretariat regarding budget allocation by taking into account the level of cost and the number of employees at the Papuan representative secretariat, besides making routine and quarterly monitoring and evaluation reports.
Pergeseran Paradigma Penanganan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Indonesia Julius Vernando Situngkir; Edy Sutrisno
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 1 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i1.457

Abstract

Penelitian ini menganalisis perubahan desain kebijakan penanganan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan di Indonesia pada periode 2020-2026. Fokus analisis diarahkan pada pergeseran dari penyelesaian administratif berdasarkan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, menuju penertiban melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan komparatif dan studi dokumentasi. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, statistik resmi pemerintah, laporan pelaksanaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak tepat dipahami sebagai pertentangan sederhana antara kebijakan proinvestasi dan kebijakan prolingkungan. Rezim 2020-2024 berupaya menyelesaikan keterlanjuran usaha melalui regularisasi, denda, dan transisi perizinan, sedangkan rezim 2025-2026 memperkuat daya paksa negara melalui penguasaan kembali dan pemulihan aset. Pergeseran tersebut merupakan perubahan penting pada instrumen, aktor pelaksana, dan tingkat koersivitas, tetapi belum sepenuhnya mengubah tujuan ganda kebijakan yang tetap menggabungkan perlindungan hutan, penerimaan negara, kepastian usaha, dan keberlanjutan produksi. Keberhasilan penertiban karena itu harus diukur tidak hanya dari luas kawasan dan nilai denda, tetapi juga dari pemulihan ekologis, perlindungan masyarakat, kepastian prosedural, transparansi pengelolaan lahan pascapenertiban, dan peningkatan ketertelusuran rantai pasok. Penelitian merekomendasikan desain kebijakan hibrida yang membedakan korporasi besar, pekebun kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal serta menetapkan indikator hasil ekologis dan sosial yang dapat diaudit.
Co-Authors Christine Maisye Mansawan Dian Rosdiana Julius Vernando Situngkir Neneng Sri Rahayu R Luki Karunia Widya Handayani