Nur Sukmawati
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PARTISIPASI CALON LEGISLATIF DI KOTA JAMBI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy; Nur Sukmawati; Muhammad Isa
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2709

Abstract

Konstalasi politik di tengah perjalanannya seringkali menemukan permasalahan baik dari pelaksanaan politik maupun regulasi yang mengaturnya. Dari sekian banyak Undang-undang tentang pemilu yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, penulis tertarik menarik kesimpulan MK terkait Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang melatarbelakangi putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan partisipasi calon legislatif di kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, sumber data diambil melalui dua tahapan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi pemilu berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil jika perolehan suara tidak mencapai 30% dari BPP, kemudian terjadi peningkatan partisipasi calon calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum legislatif periode 2014-2019 di DPC Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan kota Jambi akibat keputusan yang menentukan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak . Untuk menghindari konflik internal parpol dalam penelitian ini penulis merekomendasikan kepada partai politik agar melakukan penjaringan bakal calon legislatif secara tujuan yang mengedepankan integritas, kompetensi dan komitmen terhadap lembaga partai legislatif maupun politik demi keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan.
Implementasi Program Posyandu Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Yunita Sari; Nur Sukmawati; Muhammad AlFaraby; Laras Pradina; Rahmatul Sa’diah; Aditya Perdana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.411

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan kader Posyandu, petugas kesehatan, aparat pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan penyuluhan kesehatan. Program ini meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, fluktuasi partisipasi masyarakat, kapasitas kader yang belum merata, serta kendala geografis dan aksesibilitas. Keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan pemerintah desa, kinerja kader, peran petugas kesehatan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penguatan fasilitas, peningkatan kapasitas kader, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk mengoptimalkan program.