Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Eza Tri Yandy
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PENAMBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Risma Juliana; Abdul Razak; Eza Tri Yandy
Tazir Vol 8 No 1 (2024): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/tazir.v8i1.22291

Abstract

This research aims to find out what is behind the increase in the term of office of the leadership of the Corruption Eradication Commission in Indonesia. Also, the urgency of increasing the KPK's term of office is viewed from the perspective of constitutional law. This research is normative legal research that uses a case approach with data collection methods through literature study. Based on the research, the results and conclusions obtained are related to the Constitutional Court decision Number 112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the KPK leadership proposed by Nurul Ghufron as deputy chairman of the KPK for the 2019-2023 period. The reason for the request is related to the applicant's age when he was appointed, 45 years old, and when his position ended, he was 49 years old. So he cannot nominate himself as KPK leader for the next period as stated in Article 29 letter (e) of Law Number 19 of 2019. Also, the term of office for KPK leaders is 4 years for re-election for one period in Article 34 of Law No. 30 of 2002 is considered discriminatory regarding the terms of office of heads of other independent state institutions. The applicant feels that his constitutional rights have been violated due to injustice, discrimination and legal uncertainty. This decision is considered not urgent and is not in accordance with the concept of constitutional theory, justice and legal certainty. The age restriction setting is an open legal policy. And increasing the term of office of the KPK is not urgent considering the performance and achievements of the current KPK leadership. Keywords: Urgency of Term of Office, Corruption Eradication Commission, Constitutional Law    
PARTISIPASI CALON LEGISLATIF DI KOTA JAMBI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy; Nur Sukmawati; Muhammad Isa
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2709

Abstract

Konstalasi politik di tengah perjalanannya seringkali menemukan permasalahan baik dari pelaksanaan politik maupun regulasi yang mengaturnya. Dari sekian banyak Undang-undang tentang pemilu yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, penulis tertarik menarik kesimpulan MK terkait Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang melatarbelakangi putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan partisipasi calon legislatif di kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, sumber data diambil melalui dua tahapan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi pemilu berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil jika perolehan suara tidak mencapai 30% dari BPP, kemudian terjadi peningkatan partisipasi calon calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum legislatif periode 2014-2019 di DPC Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan kota Jambi akibat keputusan yang menentukan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak . Untuk menghindari konflik internal parpol dalam penelitian ini penulis merekomendasikan kepada partai politik agar melakukan penjaringan bakal calon legislatif secara tujuan yang mengedepankan integritas, kompetensi dan komitmen terhadap lembaga partai legislatif maupun politik demi keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan.
Co-Authors Abdul Razak Muhammad Isa Nur Sukmawati Risma Juliana