Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi
Cut Sabina Anasya Zulkarnain
Universitas Padjadjaran
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sustainable Infrastructure Legal Policy in Indonesia: A National Strategic Project Approach for National Development Maret Priyanta; Cut Sabina Anasya Zulkarnain
Sriwijaya Law Review Volume 7, Issue 1 January 2023
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1108.pp1-18

Abstract

Infrastructure development is the top priority of the Indonesian government. The development of transportation network infrastructure is expected to support the growth of national and international economies by connecting regions and opening public and commodity access. The new integrated growth cities were developed to reduce the burden of Jakarta as the central government and economic national centre. Legal aspects become one of the main issues in realising government politics in developing infrastructure. The national strategic project approach became a mechanism to connect a new development centre, such as the Metropolitan Bandung Area, through infrastructure development. However, its implementation requires a legal and regulatory basis with various technical, social, and economic considerations, including anticipating its environmental impact. This research paper aims to give an academic review of the problem of infrastructure development in Indonesia. The normative legal approach is based on the law's theory, concepts, and principles by considering the technical aspects to develop alternative solutions to provide legal certainty in developing infrastructure in Indonesia. The rules for spatial planning are a key issue in developing infrastructure related to random locations and land acquisition. This conflict becomes a major obstacle in developing new primate cities in Indonesia.
IMPLEMENTASI PENYALURAN KREDIT MIKRO DALAM POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF Cut Sabina Anasya Zulkarnain; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 17 No. 2 (2019): Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi
Publisher : Universitas Widyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.085 KB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi domestik, karena terbukti berhasil menyumbang angka yang besar terhadap PDB. Menyerap banyak tenaga kerja dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena lokasinya yang tersebar hingga ke pelosok daerah. POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor telah disahkan sejak tahun 2014 untuk salahs atunya mendukung perkembangan UMKM dari segi permodalan yang merupakan salah satu kendala perkembangan UMKM di pelosok daerah saat ini, namun hingga saat ini tahun kelima POJK Laku Pandai berjalan, OJK mengklaim penyaluran kredit mikro ini belum optimal. Hal ini berimplikasi kepada belum terpenuhinya target Keuangan Inklusif di Indonesia yang menetapkan UMKM menjadi salah satu sasaran utama dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam hal penyaluran kredit mikro sehingga diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa Laku Pandai bukan hanya sebatas layanan simpanan, pembayaran atau bertransaksi namun lebih dari itu, Laku Pandai jika dikelola dengan tepat juga mampu menjadi pionir keuangan inklusif bagi UMKM di Indonesia dan masyarakat secara umum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah minimnya penyaluran kredit mikro Laku Pandai disebabkan oleh minimnya edukasi Agen dan UMKM masih belum memenuhi kriteria penilaian pengajuan kredit, karena Bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.
Co-Authors Lastuti Abubakar Maret Priyanta Tri Handayani