Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Ferdi Ferdi
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK Otong Rosadi; Ferdi Ferdi; Rahmat Hidayat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.281

Abstract

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang in-concreto. Menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatukan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN Joni Afrianto; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.256

Abstract

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumbar untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan Bantuan hukum. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum.Tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat yang disewa oleh tersangka sendiri. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan adalah dengan mengadakan stimulan untuk Advokat pada bidang hukum Polda dan Melakukan pengawasan dalam Pemberian Bantuan Hukum.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Muhammad Suhani; Kurnia Warman; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.440

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Anggun Lazuardi; Ferdi Ferdi; Edita Elda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.947

Abstract

The practice of the crime of human smuggling (TPPM) is closely related to the practice of the crime of trafficking in persons (TPPO) which crosses national borders in jurisdiction. The practice of human smuggling allows for opportunities for the purpose of trafficking and exploitation of people who are smuggled across a country's borders. Handling is regulated in special criminal acts, namely the crime of human smuggling in Law Number 6 of 2011 with Immigration Civil Servant Investigators (PPNS) as law enforcement officers, while the crime of trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 which only states said the investigator who could carry out the investigation. But the problem is, there is a practice of criminal acts of trafficking in persons originating from criminal acts of people smuggling, will Immigration Civil Servants have authority over this. However, Therefore, this research aims to analyze the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling. The results of the research show that the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling is to carry out joint investigations with Polri investigators. Based on the principle of lex specialis systematic, the crime of human smuggling is a more specific crime than the crime of trafficking in persons.
Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) Nauval Alief; Dahlil Marjon; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.966

Abstract

The purpose of this study is to determine the judge's considerations in case decision number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar is related to the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format and what are the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed by using a foreign language format associated with case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. The research method used is Normative Juridical, namely an approach that is based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the research study show that regarding the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format are linked to case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, stating that a deed that is not made by statutory regulations can result in a deed only having the power of proof under the hand or even null and void.
Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS) Afridah Afridah; Yaswirman Yaswirman; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1144

Abstract

A mixed marriage will bring legal consequences to the parties who do it, namely related to property in the marriage. The joint assets formed during the marriage are not only located in the territory of Indonesia, but also located abroad (Singapore). This study examines the position of joint assets in mixed marriages located outside the territory of Indonesia who filed for divorce and property claims in the District Court. The purpose of this article, which is based on the results of this research, aims to determine legal certainty regarding the status of joint property in mixed marriages located abroad (Singapore) based on Decision No. 552 / Pdt.G/2013/PN.Dps) by Judge. The research method used in this study is a normative legal research method with a source of law, namely statutory regulations. The research method used is a normative juridical approach. Research specifications use analytical descriptive and data sources use secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Materials from the results of this study indicate that joint assets located abroad (Singapore) are subject to the Indonesian Judge's decision. In the eligibility conditions in the Strata Title rules that apply in Singapore, the holder of a Permanent Resident permit has the right to transfer or sell property located in that country.
Co-Authors Afridah Afridah Anggun Lazuardi Dahlil Marjon Edita Elda Joni Afrianto Muhammad Suhani Nauval Alief Otong Rosadi Rahmat Hidayat Syofiarti Yaswirman, Yaswirman