Garuda - Garba Rujukan Digital

Recognition and Determination of Customary Forests by Indigenous Peoples in the West Sumatra Province Syofiarti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.10

Forests are a natural resource used by communities around the forest to support their lives, including the Customary Law Community or Masyarakat Hukum Adat (MHA). However, various tenurial conflicts are often encountered in forest utilization, such as claims over forest areas. The basis of the problem, which then causes the community around the forest, often conflicts with government policies. However, the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 provides a form of recognition to MHA in managing forests and determines customary forests as the forest within the territory of MHA. This research will focus on two issues: first, how is the recognition and determination of customary forest by MHA after the presence of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012. Second, how are efforts to recognize and determine customary forests through social forestry schemes in the Province of West Sumatra. To answer the focus of the study, this study used normative juridical research methods with descriptive research specifications and analyzed them through library research. The conclusion of this study is obtained.Forests are a natural resource used by communities around the forest to support their lives, including the Customary Law Community or Masyarakat Hukum Adat (MHA). However, various tenurial conflicts are often encountered in forest utilization, such as claims over forest areas. The basis of the problem, which then causes the community around the forest, often conflicts with government policies. However, the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 provides a form of recognition to MHA in managing forests and determines customary forests as the forest within the territory of MHA. This research will focus on two issues: first, how is the recognition and determination of customary forest by MHA after the presence of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012. Second, how are efforts to recognize and determine customary forests through social forestry schemes in the Province of West Sumatra. To answer the focus of the study, this study used normative juridical research methods with descriptive research specifications and analyzed them through library research. The conclusion of this study is obtained.

Disparity in Authority of the State Administrative Court and District Court in Adjudicating Certified Land Claims Ari, Kurniadi; Darmini Roza; Syofiarti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vj3h5n02

The title certificate over land is a form of State Administrative Decree, based on Article 1 number 3 of Law Number 9 of 2004 concerning the Second Amendment 2 to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. Related to that, if there are individuals and legal entities who object to the decision, the objection can be made through a lawsuit to the State Administrative Court based on the absolute compatibility of State Administrative Procurement. There are legal facts, the Sungai Full District Court of Jambi Province accepted, examined, tried and decided objections to the certification further in its decision stating that the certificates of the Defendants were invalid.

Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Solok Fadila Rusyda; Darmini Roza; Syofiarti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/c4rc9n75

Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batasan usia pernikahan yang semula batas usia pernikahan bagi pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Perubahan Pasal 7 Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018. Setelah diberlakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada Pengadilan Agama Solok mengalami kelonjakan permintaan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok Novita, Nila; Syofiarti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/wwc40n87

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan pada Pasal 7 tentang batasan usia pernikahan yang semula batas usia pernikahan bagi pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018. Setelah diberlakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada Pengadilan Agama Solok mengalami kelonjakan permintaan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertfikat Ari, Kurniadi; Roza, Darmini; Syofiarti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0x9jpr06

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, berdsarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan itu jika ada perorangan dan badan hukum yang keberatan terhadap keputsuan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan komptensi absolut Pengadalian Tata Usaha Negara. Terdapat fakta hukum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertfikatselanjutnya dalam putusannnya menyatakan bahwa sertfikat Para Tergugat tidak Sah.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang Permata Kasman, Reta; Khairani; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xg9r0171

PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan efektivitas hukum suatu norma peraturan hukum dapat dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, termasuk memberikan jasa Pelayanan yang sehubungan pelaksana jabatan seperti mengurus Roya Sertipikat, peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Ke Hak Milik. Masyarakat membutuhkan jasa PPAT dalam Perbuatan Peralihan hak atas tanah disamping untuk membuat akta peralihan, juga sekaligus meminta untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak baik PPh maupun BPHTB dimana kenyataannya PPAT membantu menyetorkan pajak BPHTB dan PPh yang merupakan kewajiban para pihak, hal tersebut dilakukan dengan menerima surat kuasa bermaterai cukup, dimana hal tersebut melahirkan tangung jawab hukum secara personal kepada PPAT. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris,menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah 1).Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembayaran Pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah, PPAT menyampaikan informasi dan dalam proses pengenaan BPHTB dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak BPHTB sebagai penunjang meningkatkan pendapatan daerah. 2).Sanksi hukum yang diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Perwako. PPAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap pelanggaran. Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap laporan.

Legal Certainty of Ownership and Transfer of Rights to Alternate Rice Field Land in Kerinci Regency Qurratul Aini; M.Hasbi; Syofiarti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1653

The Kerinci indigenous people apply a system of land tenure of alternate rice fields that are inherited matrilineally. However, this system faces obstacles in legal certainty, especially related to the transfer of rights and land registration. This study aims to analyze the pattern of control, legal certainty, and dispute resolution mechanism in the system. The method used is empirical juridical with an analytical descriptive approach. The results show that although the rotational rice field system is still in effect, the absence of ownership certificates hinders legal certainty, while dispute resolution still relies on customary institutions. Harmonization of customary law and agrarian law is needed to improve legal protection for the Kerinci indigenous people.

Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama Di Nagari Kasang Fachri, Ahmad; Nurdin, Zefrizal; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fbh1ae35

Tanah diartikan sebagai suatu kehormatan bagi pemilik tanah. Dewasa ini tanah ulayat kaum khusunya di Nagari Kasang telah banyak dilakukan penerbitan sertipikat baik secara sporadik maupun sistematis, sehingga tanah yang telah bersertipikat tersebut banyak di lakukan pembagian kepada anggota kaumnya dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama, sehingga tanah ulayat kaum di Nagari Kasang tersebut keberadaannya mulai tergeser eksistensinya. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: pertama, Bagaimana proses terjadinya peralihan hak ulayat kaum menjadi hak milik individu di Nagari Kasang. Kedua, Bagaimana akibat dari pembagian hak bersama setelah menjadi hak milik individu. Tujuan dari penelitian ini taitu: pertama, untuk mengetahui proses terjadinya peralihan hak ulayat kaum menjadi hak milik iindividu di Nagari Kasang. Kedua, untuk mengetahui akibat dari pembagian hak bersama setelah menjadi hak milik individu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: Pertama, Proses pembagian hak bersama pada tanah ulayat kaum yang terjadi di Nagari Kasang yaitu tanah ulayat kaum suku Jambak dimana tanah tersebut dilakukan pembagian hak bersama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama. Dilakukan pembagian hak bersama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan syarat adanya ranji kaum, dan surat kesepakatan yang di tandatangani oleh MKW dan seluruh anggota kaum serta diketahui oleh Wali Nagari Kasang kemudian dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama oleh PPAT kemudian diberikan ke Kantor BPN Padang Pariaman untuk dilakukan proses peralihan hak. Kedua, Akibat dari Pembagian Hak Bersama setelah menjadi hak milik individu yang dimana hak tanah ulayat kaum yang sifatnya komunal menjadi hak individu sehingga pihak yang telah mendapatkan bagian dari tanah ulayat melalui pembagian hak bersama bebas memperalihkan tanah tersebut tanpa harus meminta persetujuan anggota kaum lain karena tanah tersebut telah menjadi milik pribadi.

Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik Ahmad’Adiyaat Alqarni; Syofiarti; Hengki Andora
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/7pzq7b91

Penelitian ini mengkaji pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik dengan fokus pada perbandingan sistem presidensial dan parlementer di negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang penelitian mengidentifikasi permasalahan rendahnya transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia dalam pengelolaan keuangan, serta kekaburan norma dalam regulasi yang menyebabkan celah praktik koruptif. Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaturan bantuan keuangan yang ideal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan reformasi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama: perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pembahasan penelitian menguraikan perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik di negara-negara Asia Tenggara dengan sistem presidensial (Filipina, Timor Leste) yang cenderung terpusat dengan dominasi eksekutif dan sistem parlementer (Malaysia, Thailand, Singapura) yang lebih terdesentralisasi dengan peran kunci parlemen. Penelitian juga membahas potensi penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan melalui APBN berpotensi meningkatkan transparansi, namun memerlukan reformasi regulasi komprehensif, penguatan lembaga pengawas, dan mekanisme pelaporan efektif.

Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Roslim, Rina; Syofiarti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fp844647

Reformasi birokrasi di Indonesia diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021. Implementasi kebijakan ini di Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian kompetensi ASN dengan jabatan fungsional yang baru, kesulitan dalam memenuhi angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat, serta ketidakjelasan mekanisme kerja pasca-penyetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penyetaraan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural di Kabupaten Agam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, penerapannya masih menghadapi hambatan teknis dan administratif. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman ASN terhadap mekanisme penilaian angka kredit, keterbatasan regulasi terkait sistem kerja baru, serta adanya kekhawatiran terkait penurunan tunjangan dan stagnasi karier. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini, termasuk penguatan regulasi dan pelatihan bagi ASN yang terdampak

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search