Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINGKAT KEPERCAYAAN POLITIK MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SUKABUMI (Studi Kasus pada Penangkapan Dua Anggota Dewan Tahun 2023) Maulida, Dilla; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.53681

Abstract

Kepercayaan politik merupakan unsur penting bagi negara demokrasi karena masyarakat memiliki keyakinan pada Lembaga politik yang kemudian mendorong pada partisipasi politik. Kepercayaan politik juga merupakan wadah masyarakat untuk melakukan evaluasi pada Lembaga politik dan aktor politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kepercayaan politik di DPRD Kota Sukabumi pasca ditangkapnya dua anggota dewan pada tahun 2023. Fenomena tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori kepercayaan politik dari Russel J Dalton dengan tiga dimensi yang diukur yaitu integritas, keterbukaan, dan kontrol atas mutualisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat kepercayaan politik masyarakat pasca penangkapan anggota dewan. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu penduduk Kota Sukabumi sebanyak 356.410 penduduk, kemudian diambil sampel dengan rumus slovin yaitu 100 masyarakat kota sukabumi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam persepsi integritas anggota dewan dan citra lembaga DPRD setelah penangkapan tersebut. Selain itu, masyarakat sudah menilai adanya keterbukaan namun masih dirasa belum cukup ruang dalam komunikasi dengan dewan secara langsung pada proses kontrol atas mutualisme. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua dewan menunjukan hasil 2,3 pada skala likert atau 47%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Political trust is an important element for a democratic country because people have confidence in political institutions which then encourages political participation. Political trust is also a forum for society to evaluate political institutions and political actors. This research is motivated by the dynamics of political trust in the Sukabumi City DPRD following the arrest of two council members in 2023. This phenomenon can be studied and analyzed using Russel J Dalton's theory of political trust with three dimensions measured, namely integrity, openness, and control over mutualism. This research uses a quantitative method using a questionnaire as the main instrument to assess the level of political trust in the community after the arrest of council members. The target respondents in this research were the 356,410 residents of Sukabumi City, then samples were taken using the Slovin formula, namely 100 residents of Sukabumi City. In taking samples, researchers used incidental sampling techniques. The research results showed a significant decline in the perceived integrity of council members and the image of the DPRD institution after the arrest. Apart from that, the community has assessed that there is openness but still feels that there is not enough space for communication with the council directly in the process of controlling mutualism. An assessment of the level of public trust in the Sukabumi City DPRD after the arrest of two council members showed a result of 2.3 on a Likert scale or 47%, so it can be said that the level of public trust is low after the arrest of two council members in 2023.
Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas Maulida, Dilla; Sausan, Hana; Nazhira, Salwa; Manan, Firman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.999

Abstract

Desentralisasi menjadi kebijakan yang berkembang di negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang kemudian berpengaruh juga pada proses pemerintahan di lingkup paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa Ngadas merupakan desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Tengah. Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan otonomi daerah, partisipasi masyarakat dan perumusan peraturan desa untuk mencapai good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan masyarakat Desa Ngadas lebih menekankan adat istiadat dan masih percaya dengan dukun adat, peran dukun adat sangat terlihat jelas dalam politik dalam pengukuhan jabatan kepala desa sekaligus kepala adat. Partisipasi masyarakat Ngadas masuk dalam kategori partisipasi aktif, masyarakat mendapatkan undangan atau informasi mengenai musyawarah melalui RT yang datang langsung ke rumah warga. Desa Ngadas mampu mencapai good governance dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan desa lain, keunikan dalam desa ngadas menjadikan perpolitikan yang lebih sehat dengan menekankan pada hukum adat istiadat.