M. Wahyuddin Abdullah, M. Wahyuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TAX AMNESTY DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYARI’AH Abdullah, M. Wahyuddin; Rusydi, Bahrul Ulum; Norsulfiani, Norsulfiani
JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM Vol 4, No 1 (2018): JURNAL SYARIKAH
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam FEI UNIDA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.104 KB) | DOI: 10.30997/jsei.v4i1.1148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu juga untuk melihat kebijakan ini dari tinjauan maqashid al-syari’ah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, digunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisisnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan tax amnesty dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Selain dari itu, kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kebijakan tax amnesty telah memenuhi apa yang dikehendaki maqashid al-syari’ah berdasarkan kepada banyaknya kemashlahatan yang diperoleh dari kebijakan tax amnesty bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. Tax amnesty pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan hajiyyat bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.
TAX AMNESTY DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYARI’AH Abdullah, M. Wahyuddin; Rusydi, Bahrul Ulum; Norsulfiani, Norsulfiani
JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Syarikah
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam FEI UNIDA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.104 KB) | DOI: 10.30997/jsei.v4i1.1148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu juga untuk melihat kebijakan ini dari tinjauan maqashid al-syari’ah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, digunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisisnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan tax amnesty dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Selain dari itu, kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kebijakan tax amnesty telah memenuhi apa yang dikehendaki maqashid al-syari’ah berdasarkan kepada banyaknya kemashlahatan yang diperoleh dari kebijakan tax amnesty bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. Tax amnesty pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan hajiyyat bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.
Analisis Ketaatan Syariah pada Institusi Keuangan Berbasis Syariah Ansar, Agustan; Abdullah, M. Wahyuddin; Parmitasari, Rika Dwi Ayu
Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Vol 26 No 1 (2024): Februari
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jumdpi.v26i1.44288

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the level of Sharia compliance in Islamic banks in Indonesia by looking at three aspects: Shariah Supervisory Board (DPS), products, and financial statements. According to this study, there are several important issues in the sharia compliance of DPS, including independence, concurrent positions, competence, and sharia audits. When it comes to Islamic bank financing, murabahah is huge, which is due to the depositor paradigm compared to savings, as well as the issue of murabahah being practiced differently from the original concept. This is a very important issue for the product. Finally, it relates to financial reporting such as income smoothing on profit distribution, independent auditors who do not have sharia competence, and the treatment of murabahah margins.
THE IMPLEMENTATION OF FISCAL FINANCE BY UMAR BIN KHATAB (AN ENFORCEMENT IN INDONESIA) Siri, Rusli; Abdullah, M. Wahyuddin; Tabe, Ridwan
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v5i1.1026

Abstract

Umar bin Khattab is a Caliph who replaced the leadership of Abu Bakar after his death. Umar bin Khattab led the people starting in the year 13 AH/ 634 AD. Poverty is decreasing and the welfare of employees is guaranteed. This research uses a descriptive qualitative method by collecting the data from books such as history books of Islamic economic thought, the historical milestone of the economic thought of Umar Bin Al Khattab, and books such as ijtihad of Umar bin Khattab. The results of this study revealed that Umar was a leader who became a role model not only in government but managing the finances of the state was also an excellent exemplar of him. Because many leaders today who carry out the fiscal policy do not consider the benefit of the people, instead enrich themselves and their colleagues in a great deal. The fiscal policy of Umar is based solely on maslahah that is in accordance with the Qur'an and Sunnah. The policy regarding the salaries of the heads of state and soldiers is a new thing. Because in the ages of the Rasulullah and Abu Bakr had never made a payroll to the Head of State and the Army. This is a sign which shows that Islamic fiscal policy in the period of Umar was more advanced. 
Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Lembaga Sedekah Jumat Pekanan (SJP) Asyifa, Ziana; Zulfajrin, zulfajrin; Abdullah, M. Wahyuddin
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jurnalkajianekonomidanperbankansyariah.v2i1.213

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dari perspektif Shariah Enterprise Theory (SET) untuk mengetahui proses dan jenis akuntabilitas yang diterapkan pada lembaga Sedekah Jumat Pekanan (SJP) di kota Makassar. Menggunakan metode kualitatif, dengan fokus studi kasus yang diarahkan pada realitas sosial yang berubah akibat konstruksi sosial yang terjadi antara agen dan institusi sosial. Hasil yang diperoleh adalah implementasi akuntabilitas dengan SET di lembaga SJP. Dilihat dari akuntabilitas pengelola dengan tujuan hidup yang rahmatan-lil-alamin yaitu kemaslahatan umat Islam. Perwujudan konsep ini dilakukan oleh pengurus dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap dana wakaf berupa usaha produktif dan keuntungan yang diperoleh sebagian untuk modal usaha dan sebagian lagi murni untuk operasional lembaga SJP. Pertanggungjawaban donatur besar shadaqah dan infaq disalurkan kepada masyarakat melalui program sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh publik melalui media sosial. Implikasi penelitian ini bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi dan peran aktif dalam membantu penyaluran dana wakaf, infak dan shadaqah pada lembaga SJP di Kota Makassar.