Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Satrio Ageng Rihardi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation Satrio Ageng Rihardi; Jaduk Gilang Pembayun; Arnanda Yusliwidaka
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435

Abstract

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
Establishment Of A Voluntary Self Regulation Non-Governmental Consumer Dispute Resolution Organization In Principle Of Fairness And Equality Satrio Ageng Rihardi; Budi Santoso; Ery Agus Priyono
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.21086

Abstract

Developments in the economic sector will increase the production and consumption power of society. If consumers suffer losses, economic agents are obliged to be able to provide compensation for the products sold to consumers. The UUPK provides for alternative dispute resolution outside the judicial system, namely through the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM). Settlement of consumer disputes in LPKSM with a voluntary self-regulation mechanism or self-regulation as an effort to regulate, control, evaluate, select and determine a performance that will certainly minimise or reduce the number of disputes that go to the Consumer Disputes Board (BPSK) or the District Court. The research method uses normative legal research by tracing literature studies using a normative legal approach in order to obtain new perceptions of the situation by providing a new form of concept in resolving consumer disputes at LPKSM. The concept of the LPKSM's Voluntary Self-Regulation Mechanism is designed to help various parties, especially business actors and consumers, quickly and inexpensively to resolve disputes at the lowest level before they reach the BPSK or the courts. As a form of voluntary self-regulation, mediation is the right method to implement the principle of equality before the law. The LPKSM acts as a third party, an outsider who is declared to be neutral (impartial) and who helps the parties to come to an agreement. The benefits of resolving consumer disputes are quick, inexpensive and confidential, and can even be described as a win-win solution, set out in a joint peace deed.
Co-Authors Arnanda Yusliwidaka Budi Santoso Ery Agus Priyono Jaduk Gilang Pembayun