Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MENINGKATKAN PENGETAHUAN KECAKAPAN HIDUP DAN KESADARAN HUKUM SISWA SMA DAN SMK DI DKI JAKARTA Murniati Agustian; Weny Savitry S Pandia; Feronica; Zahrasari Lukita Dewi
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v5i3.20401

Abstract

The problem of violence against women and children is an important issue that requires serious handling in both prevention and treatment. During the COVID-19 pandemic, violence against women and children is increasing. Various short-term and long-term negative impacts that include physical and psychological and even mental safety require serious handling and prevention efforts. One of the programs of Pos SAPA Unika Atma Jaya is the prevention of violence through increasing knowledge regarding matters that constitute acts of violence, the rule of law that protects a person from acts of violence, as well as life skills and efforts to love oneself. Therefore, training activities were carried out for high school and vocational students aimed at preventing the problem of violence against women and children. The PkM activity method starts from training preparation by making an e-flayer. The online training was conducted for two days with 50 high school/vocational students participating, and the last was a focus group discussion (FGD) with 10 participants. After the activity, pretest and posttest analyzes were carried out and follow-up plans, as well as FGD data processing. The results of data processing showed an increase in knowledge scores regarding life skills, legal awareness, and efforts to love oneself. From the results of the FGD it was seen that the students had seen and experienced violent behavior, but now they have knowledge about forms of violence and things that need to be done to prevent violence ABSTRAK: Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting yang memerlukan penanganan serius dalam pencegahan maupun penanganannya. Di masa pandemi Covid 19, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Berbagai dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi fisik dan psikis bahkan keselamatan jiwa memerlukan penanganan dan upaya-upaya pencegahan yang serius. Salah satu program Pos SAPA Unika Atma Jaya adalah pencegahan kekerasan melalui peningkatan pengetahuan terkait hal-hal yang merupakan tindak kekerasan, aturan hukum yang melindungi seseorang dari tindak kekerasan, serta kecakapan hidup dan upaya mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pelatihan kepada siswa SMA dan SMK yang bertujuan mencegah permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode kegiatan PkM dimulai dari persiapan pelatihan dengan membuat e-flayer. Pelatihan secara daring dilakukan selama dua hari dengan partisipan 50 siswa SMA/SMK,  terakhir melakukan focus group discussion (FGD) pada 10 partisipan.. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan analisis pretest dan posttest dan rencana tindak lanjut, serta pengolahan data FGD.  Hasil pengolahan data menunjukkan adanya peningkatan skor pengetahuan mengenai kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan upaya mencintai diri sendiri. Dari hasil FGD terlihat bahwa para siswa pernah melihat dan mengalami perilaku kekerasan, namun kini mereka telah memiliki pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah kekerasan
ANALISIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DENGAN KORBAN BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN DAN PERNAH TERIKAT PERKAWINAN Bonita Pattiwael, Novanca; Feronica
Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4973

Abstract

Dalam jurnal ini peneliti membahas apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan. Dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR jaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dakwaan. Namun, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digunakan karena korban pernah terikat perkawinan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pakar HAM, peneliti, dan akademisi hukum. Dari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan.
ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Grace, Andrea Anastasya; Feronica
Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5630

Abstract

Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.