Raihana Musdalifah
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ketersediaan Prasarana Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Raihana Musdalifah; Mufidah Mufidah
Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning Vol 4, No 1 (2023): Maret
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/uniplan.v4i1.61973

Abstract

Ketersediaan prasarana persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat penting untuk mengatasi persoalan persampahan, maka dari itu dalam studi ini akan di bahas dan di analisis mengenai ketersediaan prasarana persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. analisis ini akan berguna untuk menyesuaikan ketersediaan prasarana persampahan dengan banyaknya timbulan sampah untuk estimasi waktu sampai sepuluh (10) tahun kedepan. Dalam hal ini berdasarkan hasil analisis Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2041 yang memiliki jumlah penduduk 294.085 jiwa  menunjukkan asumsi proyeksi persampahan pada tahun 2041 sekitar 161.746,75 ton. Dapat diketaui juga, kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada tahun 2041 diprediksi sebanyak 65 unit berupa TPS untuk memenuhi ketersediaan prasarana persampahan guna mengatasi permasalahan persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
EVALUASI PENERAPAN EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN PULANG PISAU Raihana Musdalifah; Andi Achmad Priyadharma; Miftahul Ridhoni
Density (Development Engineering of University) Journal Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35747/deuj.v6i2.1007

Abstract

Ekonomi hijau adalah model perencanaan dan perancangan pembangunan nasional, dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang rendah karbon, yang konsep pengelolaan sumberdaya alam disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial dan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai forum inter- nasional diadakan untuk membahas masalah tersebut, salah satunya adalah Referensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 yang ber- lokasi di Rio de Jeneiro, Brasil yang menghasilkan dua tema besar, yaitu green economy dan kerangka institusi untuk pembangunan berkelanjutan. Definisi green economy menurut surat penawaran diklat green economy Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Tatanan ekonomi baru. Kabupaten Pulang Pisau beralih ke model pertumbuhan ekonomi baru yaitu ekonomi hijau yang mendatangkan kesejahteraan dan sekaligus melestarikan lingkungan. Strategi ini mengidentifikasi dan menguraikan langkah-langkah yang bisa dilakukan di empat sektor sesuai dengan dokumen program ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 sumber pertumbuhan ekonomi hijau di Pulang Pisau, yaitu: kehutanan,perikanan budidaya,perkebunan dan energi terbarukan. Setiap langkah bertujuan untuk mendukung efisiensi,kegiatan ekonomi produktif,penciptaan lapangan kerja, dan inklusi sosial, sambil mengurangi resiko-resiko lingkungannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau dengan evaluasi dapat memberi gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan program ekonomi hijau serta apakah program ekonomi hijau ini telah tersampaikan sesuai dengan tujuannya.