Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Eksakta : Berkala Ilmiah Bidang MIPA jurnal hukum das sollen
Refa Swinta Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia Refa Swinta Maharani; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt; Hasbi Hasbi; Yasniwati Yasniwati; Yussy Adelina Mannas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.98 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11093

Abstract

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, salah satunya yaitu dengan hadirnya fintech sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sistem layanan berupa e-money, crowfunding, lending dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis fintech tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu platform online pendanaan yang dinamakan dengan Fintech Lending, yaitu suatu platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemberi dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima dana. Dalam praktiknya, terdapat praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara fintech yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (fintech) berdasarkan Hukum Positif Indonesia; 2) Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan atau regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan fintech sebagai bentuk penerapan teori kepastian hukum demi tetap berlangsungnya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian fintech antara kedua belah pihak; 2) Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya dan juga melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut.
PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HAK BERDAULAT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Fernandes, Inggrit; Maharani, Refa Swinta
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4144

Abstract

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan menjadi jalur pelayaran internasional yang vital. Namun, wilayah ini sering menghadapi pelanggaran oleh kapal asing, baik dalam bentuk penangkapan ikan ilegal maupun pelanggaran batas wilayah. Penegakan hak berdaulat di ZEE menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) hadir sebagai institusi negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, termasuk ZEE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakamla RI dalam penegakan hak berdaulat di ZEE Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla RI memiliki peran strategis sebagai single agency multi task dalam penegakan hukum di laut, namun masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan peran Bakamla melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas operasional, dan sinergi antar-instansi guna mewujudkan pengawasan laut yang efektif dan efisien.
Smart Law Application Engineering for Post-Disaster Recovery in Sumatra Refa Swinta Maharani; Inggrit Fernandes
EKSAKTA: Berkala Ilmiah Bidang MIPA Vol. 26 No. 04 (2025): Eksakta : Berkala Ilmiah Bidang MIPA (E-ISSN : 2549-7464)
Publisher : Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMIPA), Universitas Negeri Padang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/eksakta/vol26-iss04/607

Abstract

Flood disasters frequently occur in West Sumatra and cause multidimensional impacts on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Beyond physical and economic damage, MSMEs face serious administrative and legal challenges, particularly in restoring trademark legality due to lost documents, disrupted archives, and limited access to legal services. These conditions weaken legal protection and reduce business competitiveness during post-disaster recovery. This study aims to engineer a Smart Law application, a digital portal integrated with artificial intelligence (AI), designed to support post-disaster trademark legality recovery for MSMEs in Sumatra. The research employed a research and development (R&D) approach consisting of needs assessment, system design, prototype development, and limited user testing. Data were collected through literature review, regulatory analysis, interviews with disaster-affected MSMEs, and field observations, and analyzed using a qualitative descriptive method. The results indicate that the Smart Law application is capable of delivering structured legal information, contextual guidance, and AI-based preliminary recommendations tailored to MSME conditions. The application functions as an initial legal assistance tool that improves accessibility, efficiency, and understanding of trademark recovery procedures in post-disaster contexts. This study contributes to the development of AI-assisted legal services and digital solutions for MSME resilience in disaster-prone regions.
Co-Authors Busyra Azheri Fernandes, Inggrit Hasbi Hasbi Inggrit Fernandes Rembrandt Rembrandt Yasniwati, Yasniwati