Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.038
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Yasniwati, Yasniwati
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI NAGARI SASAK DAN NAGARI KAPA Delfiyanti Delfiyanti; Khairani Khairani; Yasniwati Yasniwati; Wetria Fauzi
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v3i1.248

Abstract

The people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency live from agriculture and trade. Communities trade their agricultural and plantation products from one area to another. However, the community also then processes agricultural and plantation products in the form of processed food. Furthermore, these processed foods are made in various types of food, such as processed food, which is their central mainstay and in the form of ripik and rending meat, and so on. The problem is that many people do not understand the need to register trademark rights and services for these products. The purpose of this service is to provide understanding to the public about the importance of registering registration rights and trade services so that the community is legally protected. The activity method is carried out through lectures, discussions, and training based on Law No. Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The results of this activity then have added insight and understanding to the people of Nagari Sasak and Nagari Kapa, Sasak Ranah Pasisie District, West Pasaman Regency regarding the procedures and processes for registering trademark rights and services for the food products they make and helping to help improve the economy of the Nagari Sasak and Nagari communities Kapa.
Pelatihan Jinayat (Hukum Pidana Islam) Bagi Hakim Dipengadilan Agama Padang Yasniwati Yasniwati
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 23 No 3 (2016): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya di Kota Padang. Perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri yang semakin kompleks menuntut adanya institusi yang menangani sengketa secara cepat. Tuntutan bisnis internasional di era globalisasni yang meningkatkan bobot sengketa di masyarakat juga mengharuskan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para hakim di Pengadilan Agama yang selama ini secara teori sudah menguasai tapi dalam prakteknya masih kurang karena peradilan pidana Islam hanya ada di Nangro Aceh darusalam.
KONSEP PENANGGULANGAN TINGGINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA Yasniwati Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.332

Abstract

Penanggulanga tingginya kasus perceraian dapat dilakukan dengan Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Kemudian Kemudian dalam mencegah kasus percerai dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dwi Mega Oktoviona; Yaswirman Yaswirman; Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.
EFEKTIFITAS PENGGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.578

Abstract

Currently, waqf is no longer identified with land that is given to educational institutions, cemeteries, places of worship or other things, but waqf can also be used as a source of strength for the welfare of the people and drives sectors of economic empowerment. The larger and more diverse waqf assets that can be managed professionally with proper management, the benefits derived from waqf management will be wider in designation so as to strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare.
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DAN KAPAL TANGKAP IKAN NELAYAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Anton Rosari; Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.580

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 5 pulau besar dan 30 pulau kecil, tercatat sebanyak 17.504 pulau, 8.651 pulau telah diberi nama, 8.853 pulau belum diberi nama dan 9.842 pulau telah diverifikasi. sepanjang 5.150 km di benua Australia dan Asia serta membelah Samudera Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, luas lautan 5,8 juta km2 atau 70% dari seluruh wilayah Negara. Seluruh wilayah laut Indonesia, 2,3 juta Km2 adalah wilayah perairan dan laut Nusantara, maka total ZEE Indonesia (ZEEI) adalah 2,7 juta Km2 dan panjang garis pantainya 95.181 Km2. Dalam hal ini, terkait produksi perikanan tangkap diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir dengan panjang total kurang lebih 1.973,24 Km, 185 pulau, dan luas laut 186.580 m2 padang lamun. Di perairan laut Sumatera Barat, luas kawasan mangrove diperkirakan mencapai 43.1866,71 Ha, terumbu karang seluas 36.693 Ha, dan padang lamun seluas 2000 Ha. Provinsi Sumatera Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE yang cukup untuk kegiatan usaha perikanan. Beberapa wilayah pesisir di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan usaha perikanan tangkap laut. Dengan hasil yang cukup menjanjikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.
KONSEP PENGELOLAAN WAKAF OLEH NAZHIR UNTUK USAHA PRODUKTIF DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.581

Abstract

Waqf is a worship that is highly recommended by Rasulullah SAW. Waqf a practice that will always flow through his thighs even though he has passed away. In addition to the waqf, there was a manager who was asked by the waqif to manage the waqf assets that he gave, namely Nazhir. Nazhir existence in the development of waqf is very important, this can be likened to a manager in a company. He plays the role of developing waqf to produce something that is useful for religious and social interests in accordance with the hopes and intentions of the endowment. As a manager, Nazir can be formed from one or several people or institutions and also a Legal Entity. Waqf management should be able to manage waqf assets and the benefits of managing waqf are utilized for the welfare of the people.
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia Refa Swinta Maharani; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt; Hasbi Hasbi; Yasniwati Yasniwati; Yussy Adelina Mannas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.98 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11093

Abstract

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, salah satunya yaitu dengan hadirnya fintech sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sistem layanan berupa e-money, crowfunding, lending dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis fintech tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu platform online pendanaan yang dinamakan dengan Fintech Lending, yaitu suatu platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemberi dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima dana. Dalam praktiknya, terdapat praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara fintech yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (fintech) berdasarkan Hukum Positif Indonesia; 2) Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan atau regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan fintech sebagai bentuk penerapan teori kepastian hukum demi tetap berlangsungnya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian fintech antara kedua belah pihak; 2) Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya dan juga melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut.
KONSEP PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERBASIS KEMITRAAN DI SUMATERA BARAT Yasniwati Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.367

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (recovery) ekonomi masyarakat. Pada akhir periode Orde Baru (1998) perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan drastis. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan. Jika pada tahun 1997 sebelum krisis moneter, angka kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 11%, namun pada tahun 1998 telah meningkat drastis menjadi lebih dari 45%. Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan cara mengubah mind set masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. Salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 52, 7 hektar, data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh kantor Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas tersebut tersebar di 440,5 titik lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun dengan tanah wakaf di Sumatera Barat, peruntukkannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan untuk kegiatan dibidang ekonomi masih sangat sedikit. Seperti tanah wakaf yang ada digunakan untuk pertanian dan peternakan bermitra dengan koperasi.
PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA Yasniwati Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.368

Abstract

Lembaga wakaf merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pada awalnya wakaf di Indonesia hanya untuk kepentingan sosial, seperti untuk masjid, pembangunan panti asuhan dan juga untuk pemakaman. Dengan berlakunya UU No 41 Tahun 2004 dan No 42 Tahun 2006 wakaf mengalami perubahan paradigma dimana sebelumnya hanya untuk wakaf wakaf sosial dan sekarang sudah untuk usaha produktif. Kemudian peran nazhir saat ini juga berubah dari sekedar menjaga dan mengawasi wakaf agar benda wakaf tersebut tidak hilang atau rusak kini ditambah tugas lain untuk mengembangkan dan memberdayakan nazhir benda wakaf yang dapat dirasakan oleh mauquf alaih atau yang dapat dialirkan kemanfaatan bagi masyarakat di besar. Salah satu objek wakaf produktif adalah uang, mengapa wakaf tunai produktif pemanfaatan wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kita yang kurang mampu. Sebagai masyarakat yang memiliki usaha kecil namun kekurangan dana, pemanfaatan modal wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kecil. Kemudian pemanfaatan wakaf uang juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seprti pembangunan sekolah, jembatan dan juga untuk pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan produktif seperti pertanian, pertambangan dan perkebunan.
Co-Authors Ade Putra Afdilla, Andra Afisna, Fajri Aulia Ahmad Firdaus, Ahmad Andalusia, Andalusia Anton Rosari Aria Zurnetti, Aria Azmi Fendri Berliana Suzeta Brian Hariadi Busyra Azheri Dahlil Marjon Dahlil Marjon Danil, Rahmadanil Delfiyanti Delfiyanti Devianty Fitri Dian Mustika Dwi Mega Oktoviona Elwi Danil Fajri Aulia Afisna Fendri, Azmi Fendri Fitri, Idul Ghifari, Teguh Hanzela, Frazila Hasbi Hasbi Iasra, Rizki Fajri Ilham Azizul Haq, Muhamad Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniati, Dea Eling Lesta, Arelita cheisya Madani, Ahmad Maria Susanti Mega Oktoviona, Dwi Muhamad Ilham Azizul Haq MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Muhammad Iqbal Mukti, Danu Tejo Rafi Muhammad Ave Rahmat Putra Syahyu Razak Razak, Rahmat Putra Syahyu Refa Swinta Maharani Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rembrant Rizki Fajri Iasra Rosari, Anton Roza, Widya Sinaga, Risa Putri Solihandracem Solihandracem Solihandracem, Solihandracem Susanti, Maria Suzeta, Berliana Syam, Misnar Syofiarti Wan Minto, Deri Wetria Fauzi Wulandari, Gustia Yaswirman Yaswirman, Yaswirman Yulia Mirwati Zefrizal Nurdin, Zefrizal