Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Journal of Accounting Law Communication and Technology
Djajaputera, Gunawan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual Pratama, Akmal Risqi Yudhianto; Djajaputera, Gunawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4903

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk kesepakatan hukum yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak jika terjadi masalah atau pelanggaran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase), tergantung pada kesepakatan para pihak. Dengan memahami dan melaksanakan perjanjian dengan baik, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
Analisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual Pratama, Akmal Risqi Yudhianto; Djajaputera, Gunawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4903

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk kesepakatan hukum yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak jika terjadi masalah atau pelanggaran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase), tergantung pada kesepakatan para pihak. Dengan memahami dan melaksanakan perjanjian dengan baik, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
PERAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEAMANAN REKENING NASABAH (STUDI ATAS KEBIJAKAN PERBANKAN DI Indonesia) balubun, christina orvala aurel; Djajaputera, Gunawan
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11613

Abstract

This research aims to analyze the extent of the role of law in ensuring the security of customer accounts, as well as to explore the effectiveness of banking policies implemented by the relevant authorities. This research applies a sociological juridical approach, using a case study design and descriptive-qualitative analysis. The research results reveal that Indonesia has a strong legal basis regarding banking, as contained in the provisions of Law no. 10 of 1998, which regulates banks' obligations to maintain bank secrets and protect customer data from protection. Apart from that, legal protection for customers is also regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which gives customers the right to obtain clear, correct and not excessive information regarding banking products or services. However, its implementation cannot be separated from various challenges, including the rise of cybercrime which is increasingly sophisticated and organized, oddities because not all banks have equivalent security systems in dealing with digital threats, as well as obstacles to the effectiveness of these policies which occur due to inconsistencies between existing regulations, and implementation in the field. Therefore, more intensive education and counseling regarding the importance of personal data security remains a very urgent matter that must be carried out on an ongoing basis.
Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam Hal Debitur Meninggal Dunia Saputra, Mochammad Iqbal; Djajaputera, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14958

Abstract

Perjanjian kredit biasanya dibarengi perjanjian agunan serta perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi inilah menjadi sarana pengalihan risiko bagi bank, khususnya asuransi jiwa dalam hal debitur meninggal dunia, disamping kredit juga dapat jatuh kepada ahli waris jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia dan mengetahui tanggung Jawab Pihak Asuransi terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat banker’s clause, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka ada kejelasan terhadap pembayaran sisa utang debitur.
Analisis Putusan Eksekusi Jaminan Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/Pt.Dki) Rahmah, Salma Yustia; Djajaputera, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1302

Abstract

The execution of collateral can be carried out when there is a court decision that takes into consideration whether there has been a breach of contract. This study employs a normative juridical approach as the basis for analyzing this legal issue. The research findings indicate that the debtor is legally entitled to execute the collateral concerning the breach of a debt agreement in the Decision of the High Court Number 238/Pdt.G/2020/PT.DKI. This is because both parties have a legally valid relationship to enter into a debt agreement, which was done by the plaintiff with the defendant I and II, with collateral in the form of a Certificate of Ownership for an Apartment Unit (SHMSRS) No. 3548/XXII/RIO DE JANEIRO, which has undergone the transfer process at the National Land Agency (BPN) in North Jakarta, registered in the name of the Defendant I, in this case, PT. Xiongji International Imp. & Exp. Group. The court decision to cancel the collateral seizure execution, which was previously determined as a result of the breach of contract by Defendant I in the Decision of the High Court Number 238/Pdt.G/2020/PT.DKI, is incorrect. This is because the petitioner of the collateral seizure has not paid the fees to the North Jakarta District Court until now. However, the judge ruled that Defendant I was at fault for the breach of contract, yet, on the other hand, the judge has canceled the collateral seizure execution against the collateral object guaranteed in the agreement.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK SWASTA NASIONAL DALAM KASUS WANPRESTASI (Studi Putusan No. 321/Pdt.G/ Pn.Jkt.Pst) Melissa, Wihelmina; Djajaputera, Gunawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.2054-2062

Abstract

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengatakan semua perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih menjadi sah dan berlaku selayaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat oleh semua masyarakat menjadi hak dan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat kesepakatan, denga tetap megacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku.  Di dalam penelitian ini penulis menggunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menggunakan data sekunder dan mempelajari kajian pustaka berupa literatur-literatur, teori-teori hukum, data-data tertulis, dokumen ilmiah, serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif normatif kualitatif. Penelitian yang memiliki acuan pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya, dikenal dengan penelitian yuridis normatif kualitatif. Analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dituangkan dalam bentuk kata-kata. Dalam Putusan No. 321/Pdt.G/ Pn.Jkt.Pst disebutkan bahwa PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk. melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan akta-akta perjanjian pembiayaan bersama sehingga membuat PT. Group Lease Finance Indonesia melayangkan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat untuk meminta pertanggungjawaban untuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat.   
Co-Authors balubun, christina orvala aurel Melissa, Wihelmina Pratama, Akmal Risqi Yudhianto Rahmah, Salma Yustia Saputra, Mochammad Iqbal