Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendidikan Politik (Studi di SMAN 1 Cikalong Wetan) Ali, Yusuf Faisal
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2020
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/pkn.v4i2.1972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Upaya guru PPKn dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan, dan 3) Solusi yang dilakukan guru PPKn untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Subjek penelitian ini yaitu guru PPKn SMAN 1 Cikalong Wetan dan peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Upaya guru PPKn dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan dengan cara memberikan praktek seperti simulasi pemilihan umum, peserta didik mengikuti praktek tersebut agar mereka tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah saat pemilihan berlangsung dan peserta didik berpartisipasi aktif dalam pemilihan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan mencakup kendala internal dan eksternal. 4) Solusi yang dilakukan guru PPKn untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menginternalisasi pendidikan politik melalui pembelajaran kewarganegaraan di SMAN 1 Cikalong Wetan yakni dengan meningkatkan keteladan, meningkatkan efektivitas dan kreativitas, dan memberikan suatu pengertian.
THE IMPLEMENTATION OF THE MEDINA CONSTITUTION IN MODERN STATE ADMINISTRATION: A THEORETICAL VIEWPOINT Yusuf Faisal Ali
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.10747

Abstract

Abstract: The presence of the Constitution of Medina that was declared by the Prophet Muhammad after His migration did not only manage and organize the internal life of Muslims and unify them with the Jews as well as their allies but also presented a change on social status from stateless society to state society. It addresses an idea that the substance in the Constitution of Media should be overviewed and seen from various aspects of state’s and nation’s life. The purpose of this research is more intended to analyze the political principles in the Constitution of Medina. This study is qualitative with analytical descriptive method from data obtained in the literature. The data is then collected and analyzed inductively and deductively, which is elaborated with constitutional theory. This study resulted that substantially the Constitution of Medina contained the principle of politics that globally included elements of the state formation, model of state, governmental system, and type of power that remained in-progress at Medina based on the existing literatures in governmental science, political science, and developing countries in the whole world. The main aspect revealed in this study concerns the substance and implementation of the Medina constitution in the state administration that is relevant to modern countries that are developing at this time, both sociologically and politically.Abstrak: Kehadiran konstitusi Madînah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad setelah berhijrah, sesungguhnya tidak hanya sekedar menata intern kehidupan kaum muslimin dan mempersatukan di antara mereka dengan kaum Yahudi beserta sekutu-sekutunya, tetapi juga memberikan perubahan status sosial yang mulanya dari masyarakat bukan negara menjadi masyarakat yang bernegara. Ini memberikan gambaran bahwa materi konstitusi Madînah tidak dapat dilihat dari satu sisi atau dua sisi saja, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan dari penelitian ini lebih dimaksudkan untuk menganalisis prinsip-prinsip kenegaraan dalam konstitusi tersebut. Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis dari data yang diperoleh secara literatur. Data tersebut kemudian dihimpun dan dianalisis secara induktif dan deduktif, yang dielaborasi dengan teori ketatanegaraan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa secara subtansial konstitusi Madînah memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang secara global meliputi unsur-unsur terbentuknya sebuah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan yang berlaku di Madînah pada saat itu sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan Ilmu Negara dan Ilmu Politik, dan juga sebagaimana yang berkembang di negara-negara di dunia. Aspek utama yang terungkap dalam kajian ini menyangkut substansi dan implementasi konstitusi Madînah dalam ketatanegaraan yang relevan dengan negara-negara modern yang berkembang saat ini, baik secara sosiologis maupun politis.
UPAYA TOKOH AGAMA DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA Yusuf Faisal Ali
UNTIRTA CIVIC EDUCATION JOURNAL Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/ucej.v2i1.2804

Abstract

Karakterisasi nilai toleransi beragama merupakan salah satu tugas yang diemban PKn yang diberikan pada tiap jenjang dan jalur pendidikan. Pluralitas keberagaman merupakan suatu realitas yang tidak bisa ditolak atau bahkan dihilangkan keberadaannya. Kenyataan ini membawa pada suatu konsekuensi logis dalam keberagaman, yaitu menanamkan nilai toleransi pada diri masing-masing agar dapat hidup berdampingan dalam perbedaan keyakinan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Sindangjaya. Meskipun hidup dalam pluralitas agama yakni Islam dan Kristen, namun justru perbedaan inilah yang menjadi potensi dasar dalam membangun pola kehidupan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan toleransi, serta bentuk upaya yang dilakukan tokoh agama dalam mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Karenanya peneliti hendak mendeskripsikan gagasan dan perilaku manusia dalam mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses terjadinya toleransi di Desa Sindangjaya tidak terlepas dari usaha dan peran pemerintah setempat, tokoh agama, dan dukungan dari masyarakat; (2) Dalam pandangan masyarakat Sindangjaya toleransi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang dibuktikan dengan perilaku mereka yang saling terbuka dan menerima keberadaan agama lain; (3) Upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama dalam rangka mengembangkan toleransi beragama yakni melalui dialog antar pemuka agama dan membina pemeluk agamanya masing-masing.
DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK DALAM KAJIAN FIQH SIYÂSAH Yusuf Faisal Ali
UNTIRTA CIVIC EDUCATION JOURNAL Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/ucej.v2i2.2811

Abstract

Di antara persoalan penting yang selalu menarik untuk kaji dalam studi ilmu politik, salah satunya berkaitan dengan distribusi kekuasaan politik. Karena ia dalam posisinya akan memperlihatkan eksistensi dan struktur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam sebuah negara yang berkonstitusi dan demokratis, serta untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Tema tersebut kemudian diapresiasi secara intens oleh para pemikir Barat dengan melahirkan konsep dan gagasan mengenai distribusi kekuasaan politik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, misalnya sebagaimana telah dikembangkan John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan juga yang lainnya. Dalam locusnya sebagai suatu ilmu yang otonom, fiqh siyâsah yang merupakan bagian dari ilmu fiqh secara substansial memiliki garapan yang sama dengan ilmu politik pada umumnya. Sebab itu, dalam tulisan akan mencoba menelusuri dan mengungkap mengenai distribusi kekuasaan politik dengan melalui pendekatan nash normatif dan juga aspek historis dari praktek pemerintahan yang diperankan oleh Nabi saw di Negara Madinah
Membangun Kompetensi High Order Thinking Skills Melalui Aktivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Metro Hanifiyah, Rissalah; Heri Cahyono; Yusuf Faisal Ali
Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan
Publisher : STIT Al-Quraniyah Manna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.978 KB) | DOI: 10.69775/jpia.v1i1.4

Abstract

Mudahnya akses informasi bagi masyarakat membuka pemikiran baru, jika dipahami secara seksama akan menimbulkan konflik, banyaknya persoalan tentang penerapan hukum syariat Islam menjadi polemik besar yang harus diperhatikan untuk memecahkan permasalahan, salah satunya dengan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skills. Tujuan penelitian untuk mengetahui aktivitas pembelajara Pendidikan Agama Islam dalam membangun kompetensi High Order Thinking Skills, mengetahui kompetensi High Order Thinking Skills, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses aktivitas pembelajaran (PAI) dalam membangun kompetensi High Order Thinking Skills.Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentaasi, mengggunakan teknik analisis data SWOT. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas pembelajaran (PAI) di SMP Negeri 1 Metro sudah mewujudkan kompetensi High Order Thinking Skilss ditandai dengan adanya hasil belajar peserta didik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti akhlak, ibadah, dan muamalah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa membangun kompetensi High Order Thinking Skills pada peserta didik, seorang guru harus memiliki kompetensi seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, membangun kompetensi High Order Thinking Skills memiliki faktor penghambat dan pendukung, faktor pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambatnya adalah alokasi waktu pembelajaran (PAI) yang dianggap masih kurang oleh pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran (PAI). Kata Kunci : Kompetensi HOTS, Aktivitas, Pendidikan Agama Islam (PAI).
Service-learning sebagai Strategi untuk Mempromosikan Global Citizenship di Indonesia: Service-learning as a Strategy to Promote Global Citizenship in Indonesia Yusuf Faisal Ali; Yayuk Hidayah
Society Vol 9 No 1 (2021): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v9i1.145

Abstract

The problem behind this research is service-learning usefulness as a strategy to promote global citizenship at universities in Indonesia. The methodology used in this research is a qualitative type of phenomenology. The research subjects were students involved in the Student Executive Board or Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) organization from eight different campuses in the Special Region of Yogyakarta or Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). The research results show two findings, 1) service-learning in student organizations can promote global citizenship values, and 2) service-learning in student organizations can improve industrial skills. Thus, this study concluded that student organizations in higher education could be a place to promote global citizenship and improve industrial revolution 4.0 skills among students. Therefore, the recommendation in this study is for further researchers to research by emphasizing learning outcomes that focus on the level of numbers and readiness to face the industrial revolution, which includes the ability to adopt values ??and nature as Indonesian people and as citizens of the world.