<![CDATA[BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 yang mewajibkan penulisan resep dengan nama generik di fasilitas Kesehatan Pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga obat. Rumah sakit sebagai instansi penyedia layanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2014 memerlukan suatu pantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menjaga rasionalitas pengobatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan masukan bagi rumah sakit, dokter, apoteker, serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pengobatan yang rasional. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif non eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif. Populasi sebanyak 2.163 lembar resep pasien BPJS sehingga sampel diambil sebanyak 263 lembar resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase obat dengan nama generik adalah 68,3 % (<82%) dikatakan baik namun masih kurang dari standar yang ditetapkan. Sedangkan hasil persentase kesesuaian obat dengan Formularium Nasional adalah 68,6% (<80%) dikatakan baik namun masih kurang dari standar. Dan hasil perhitungan persentase kesesuaian obat dengan Formularium Rumah Sakit adalah 86,8% (<100%) dikatakan cukup tinggi namun masih kurang dari standar yang sudah ditetapkan.]]>
