Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Fadillah Sabri]]>;
<![CDATA[Zahara Zahara]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.293
<![CDATA[Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.]]>
<![CDATA[SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI ]]>
<![CDATA[Nanda Utama]]>;
<![CDATA[Rahmi Murniwati]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.290
<![CDATA[Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesain sengketa non litigas lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa secara non litigasi lahir karena beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Tanah Datar dimana semula penyelesaian sengketa sako maupun pusako diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa sako melalui mediasi oleh peradilan adat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari? 2) Bagaimana peran peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2) . Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum mebentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.]]>
<![CDATA[KONSEP PUBLIC ORDER DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Zimtya Zora]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.299
<![CDATA[Hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu terkadang melibatkan subjek – subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan, atau terkadang juga melibatkan objek – objek hukum yang keberadaannya melintasi batas – batas negara, namun satu sama lain memiliki keterkaitan.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Zahara Zahara]]>;
<![CDATA[Yulia Mirwati]]>;
<![CDATA[Shafira Hijriya]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
<![CDATA[Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 Pada PT Semen Padang ]]>
<![CDATA[Yoko Rasaki Rasaki]]>;
<![CDATA[Wetria Fauzi]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ Lareh Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): Lareh Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/llr.1.2.149-161.2023
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) has become an obligation for every company in the form of a Limited Liability Company which in the process uses Natural Resources in Indonesia, this is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, but during the COVID-19 Pandemic with the existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) for industries and offices referring to Article 4 of Government Regulation Number 21 of 2020, the implementation of CSR for PT Semen Padang was not carried out properly. Based on Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning Refocusing Activities, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 19 (COVID-19), states that the use of existing budgets for activities that accelerate the handling of COVID-19. This resulted in the planning of CSR activities in the Company's Activity Budget Plan (RKAP) which had been approved through the General Meeting of Shareholders (GMS) experiencing changes. Based on this, the problem formulation in this study explains how the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities during the COVID-19 Pandemic at PT Semen Padang, as well as knowing what obstacles there are in its implementation. The research method used is empirical legal research. The implementation of PT Semen Padang's CSR activities during the COVID-19 Pandemic, which is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia number PER-05 / MBU / 04/2021, focuses its activities on providing assistance to the community from previously more in carrying out community empowerment activities directly in the field, while the obstacles experienced come from the budget, PSBB regulations and community dependence]]>
<![CDATA[Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tasman Tasman]]>;
<![CDATA[Ulfanora Ulfanora]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1933
<![CDATA[Pada Tahun 1999 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan suatu tata Kelola bagi jalannya suatu kegiatan industrial terutama perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi sehingga tidak berdampak sistemik. Penerapan Corporate governance bagian dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun shareholder secara prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (doctrinal research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Corporate governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Lalu, Budaya hukum dalam bidang perbankan mempengaruhui tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam industri perbankan Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism, family capitalism, crony capitalism, harus dicermati dalam penerapan corporate governance di Indonesia.]]>
<![CDATA[Legal Responsibilities For The Insured Resulting From Delay In Insurance Broker Premium Deposit To The Insurer In The Insurance Agreement ]]>
<![CDATA[Tasman]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/twztm821
<![CDATA[The provisions for premium payments from insurance brokers to insurers are regulated in applicable laws and regulations. The provisions for insurance brokers to pay premiums to insurers are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 70 of 2016 concerning the Implementation of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessment Companies. The role of Insurance Brokers is quite important for the insured to be able to assist in paying premiums to insurers based on the regulated provisions. This is because insurance premiums in an insurance company are a company necessity in increasing company profits and can cover claims filed by the insured. However, there are problems in the field where late premium payments occur which are not the fault of the insured but rather the fault of the insurance broker who is late and will cause losses to the insured. In this case, the insured has legal remedies so that they can be given a good solution. This research is a legal research with a statute approach and an analytical approach. The results of this study explain that first, the legal efforts made by the insured regarding the dispute between the Insurance Broker and the Insurance Company (Insurer) are a result of the negligence of the insurance broker who did not pay the insured's policy premium. In fact, the insured considers that the Insurance Broker has carried out manipulative information actions as if there was no problem and finally the Policy was canceled unilaterally by the insurer. Second, the Insured did not clearly see the existing facts, especially the unilateral cancellation of the policy by the insurer that it is mandatory to be notified of the reasons for the cancellation. Thus, the insured's legal efforts through the criminal realm are only based on Article 31 paragraph (2) Jo. Article 75 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The recommendation is, it would be more appropriate for the appropriate legal efforts chosen by the Insured to be carried out through the Non-Litigation Path. Such as a special insurance dispute resolution forum through the Indonesian Insurance Arbitration Mediation Board (BMAI) which has been mandated through the Financial Services Authority Regulation Number. This aims to prove the alleged actions of the Insurance Broker who has been late in paying premiums due to his negligence to the Insurer. In this way, it will be more effective and independent in resolving civil disputes in the insurance industry.]]>
<![CDATA[Bank's Position as a Holder of Lien Objects Confiscated By The State From a Public Interest Perspective ]]>
<![CDATA[Ulfanora]]>;
<![CDATA[Tasman]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/7zmnr097
<![CDATA[Banking plays a strategic role in supporting national development through its financial intermediation function. One of the main instruments in banking activities is collateral, which provides legal certainty for creditors. However, problems arise when the collateral is seized by the state in corruption cases. The conflict between the bank's right of execution as the creditor holding the collateral and the state's interest in recovering assets resulting from corruption creates legal uncertainty that has a systemic impact on public trust in the banking sector. One form of uncertainty regarding bank collateral is the ease with which the state can seize the collateral for reasons of public interest. In this case, banks lack legal protection and strong legal certainty as the separatist party holding the collateral. The research results show, first, that Supreme Court Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures for Resolving Objections from Good-Faith Third Parties to Decisions on Confiscation of Property Not Owned by the Defendant in Corruption Cases does not provide adequate protection for banks because it only accommodates third parties with physical ownership of the assets. Furthermore, Supreme Court Decision No. 540 K/Pdt/2022 reinforces the tendency to prioritize state interests, weakening the legal position of banks as collateral holders. As agents of development, banks have a public interest that should be protected by law to maintain national economic stability. Therefore, regulatory reform is needed that explicitly recognizes banks as third parties acting in good faith in the Banking Law. Furthermore, the position of banks as collateral holders in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights needs to be explicitly regulated by adding a norm or paragraph to Article 9 in Part III concerning Grantors and Holders of Mortgage Rights. Furthermore, there needs to be an exception in the Corruption Crime Law regarding the seizure of tangible and intangible movable assets that have become collateral objects by banks. This way, there is legal certainty for banks as creditors with separatist rights over material objects, allowing them to directly execute their collateral objects without the need for asset seizure by the state.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Processed “Nasi Kapau” Products are Linked to Intellectual Property Rights (Study at Nagari Kapau, Agam Regency) ]]>
<![CDATA[Ulfanora Utama]]>;
<![CDATA[Tasman]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1077
<![CDATA[West Sumatra is a province that has undoubted delicious cuisine that has gone global and is known as Minangkabau cuisine. One of the famous Minangkabau dishes is Nasi Kapau. Nasi Kapau is a traditional dish originating from Nagari Kapau and has special processed products that are different from dishes in the Minangkabau realm. In Law Number 20 of 2016 concerning Brands, the role of Brands and Geographical Indications is very important, especially in maintaining healthy, fair business competition, protecting consumers, as well as protecting Micro, Small and Medium Enterprises and domestic industry. In fact, there are already several Nasi Kapau dishes that have been registered with the Ministry of Law and Human Rights, such as Nasi Kapau Uni Lis. The potential for not carrying out an inventory or recording it will give rise to legal problems, namely legal disputes. Various cases that have occurred bothclaim"The ownership of intellectual property by other people or other countries causes cultural losses and even loss of commercial value. The results of this research explain that First, Registration of the trademark on Nasi Kapau is an effort to avoid recognition by other countries which violates the ownership of the owner of the processed product. Second, Registration of the Kapau rice brand as a form of preservation carried out by the Nagari Kapau community for the advancement of Minangkabau culture in Indonesia. Third, The government encourages the public to register processed products in the form of kapau rice through individual brands and communal brands in the form of nasi Padang licenses. It is advisable for the people of Nagari Kapau to register their processed Kapau rice products in the form of a patent as a form of intellectual property rights protection in the form of appreciating their work for the sake of community welfare and a healthy business climate.]]>
