Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

POTENSI PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS WAKAF UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Dara Amanatillah
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi sukuk berbasis wakaf dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya pemerintah akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur  yang anggarannya diambil dari APBN, akan tetapi permasalahan selalu timbul karena anggaran yang deficit, maka dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari penerbitan sukuk berbasis wakaf diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Sukuk berbasis wakaf merupakan hasil integrasi produk pasar modal syariah dan asset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk berbasis wakaf memiliki potensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur, terlihat dari perkembangan pasar modal syariah yang menjadi kontributor terbesar sebagai bagian dari sektor jasa keuangan syariah Indonesia di indonesia maupun di negara lain. Diharapkan penelitian ini mampu berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam master plan perencanaan dan perluasan ekonomi, sekaligus sebagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia yang nantinya memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi Negara.
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN METODE SWOT (STUDI PADA PT.TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH) Tasya Nazila; Muhammad Arifin; Dara Amanatillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.818 KB) | DOI: 10.22373/jimebis.v1i2.134

Abstract

Produk asuransi jiwa merupakan produk yang mendominasi pada perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh berdasarkan peningkatan nasabah pada setiap tahunnya, akan tetapi pada empat tahun terakhir terjadinya penurunan pertambahan jumlah nasabah dari tahun sebelumnya, sehingga diperlukan strategi pemasaran seperti analisis SWOT untuk meningkatkan kembali nasabah pada produk asuransi jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis SWOT dalam strategi pemasaran pembiayaan produk asuransi jiwa pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk asuransi jiwa pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh menggunakan bauran pemasaran 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa nilai skor IFAS adalah 2,39 dan nilai skor EFAS adalah 2,95. Artinya PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dapat memanfaatkan peluang dan ancaman yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan secara maksimal.
Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia) Novia Khairunnisa; Hafas Furqani; Dara Amanatillah
EKOBIS SYARIAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2016.198 KB) | DOI: 10.22373/ekobis.v1i2.9997

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perkembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sukuk negara serta sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perkembangan sukuk negara pada tahun 2008 hingga tahun 2016, serta data laporan Kementrian Keuangan mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, data alokasi APBN untuk infrastruktur, serta data alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, namun hanya SBSN seri Project Based Sukuk (PBS) yang berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. SBSN seri PBS ini diterbitkan guna mendukung dan membantu pemerintah dalam menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mampu membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan dana khususnya untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.
Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh) Thalita Latifa; Zaki Fuad; Dara Amanatillah
EKOBIS SYARIAH Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.746 KB) | DOI: 10.22373/ekobis.v5i2.11552

Abstract

Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk beralih dari konvensional menjadi syariah sesuai dengan Qanun Aceh nomor t11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan salah satu koperasi yang melakukan konversi adalah koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Selama melakukan konversi terdapat banya perkembangan dari sektor keuangn manajemen dan keanggotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literature. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapka fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.
Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpekstif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar) Nurhaliza Nurhaliza; Nevi Hasnita; Dara Amanatillah
EKOBIS SYARIAH Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.199 KB) | DOI: 10.22373/ekobis.v4i2.10051

Abstract

Perkembangan zaman dalam kehidupan ini menjadikan kebutuhan dalam keluarga meningkat sehingga mendorong perempuan untuk ikut bekerja. Perempuan di Desa Lamkunyet bekerja sebagai petani untuk membantu menunjang perekonomian keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi petani perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di desa Lamkunyet kecamatan Darul Kamal Aceh Besar.  Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petani perempuan yang bekerja sangat membantu kondisi perekonomian keluarga. Dan perempuan yang berkerja sebagai petani di desa Lamkunyet sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual) Cut Niswatul Chaira; Hafas Furqani; Dara Amanatillah
EKOBIS SYARIAH Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.138 KB) | DOI: 10.22373/ekobis.v3i2.10043

Abstract

Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai atau disebut juga uang elektronik. Kemunculan bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa akademisi dari bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dianalisis dengan mendeskripsikan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki underlying asset dan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bitcoin tidak memiliki underlying asset, tidak jelas siapa penerbitnya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang dimiliki oleh bitcoin. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi dan masih dalam tahap pengkajian oleh para ulama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7tahun 2011 tentang Mata Uang.
From Fiqh to Finance: Assessing Bitcoin Status in Indonesian Monetary System Nazaruddin A Wahid; Dara Amanatillah; Cut Dian Fitri
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v12i2.17762

Abstract

The rapid growth of information technology, along with the increasing global digital economy and the public's need for reliable and secure payments, led to the invention of various digital currencies, including cryptocurrency. These currencies are based on the principles of supply and demand, with Bitcoin emerging as the leading crypto. This study aims to analyze the potential and challenges of using Bitcoin as a medium of exchange or commodity in Indonesia. Employing a qualitative approach, the study extensively explores library research methods, gathering data from various scholarly sources, including articles, books, and other relevant documents. The findings reveal that from an Islamic jurisprudence (fiqh) perspective, electronic money is considered a legitimate transactional instrument, similar to physical currency. Any costs incurred during the top-up process are considered as wages or fees (ujrah). If Bitcoin were to attain currency status, it would be subject to regulation under currency exchange laws (al-sarf) and categorized as usury property (al-maal al-ribawi). However, due to the absence of regulatory oversight by Indonesian financial authorities, the use of Bitcoin as a medium of exchange or a commodity does not carry legal implications. This regulatory gap results in more disadvantages than advantages in its implementation.============================================================================================================ABSTRAK – Dari Fikih ke Keuangan: Mengases Status Bitcoin dalam Sistem Moneter Indonesia. Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat diikuti perkembangan ekonomi digital global, dan kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran yang handal dan aman, memunculkan berbagai mata uang digital, termasuk cryptocurrency. Nilai uang ini didasarkan pada prinsip permintaan (demand) dan penawaran (supply), dimana Bitcoin menjadi mata uang cripto yang paling populer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau sebagai komoditas di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan data-data dari artikel, buku, dan berbagai sumber ilmiah relevan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang fikih, uang elektronik dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, disamakan dengan uang fisik. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pengisian ulang dianggap sebagai ujrah. Jika Bitcoin berstatus sebagai alat tukar resmi, maka pengaturannya akan berada dalam konteks al-sarf dan dikategorikan sebagai harta ribawi (al-maal al-ribawi). Akan tetapi, OJK sebagai otoritas keuangan di Indonesia telah menerbitkan aturan yang melarang lembaga keuangan menggunakan, memasarkan, dan memfasilitasi perdagangan aset kripto. Meskipun Bitcoin dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti Kementerian Perdagangan, ia tidak diakui sebagai instrumen pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya dalam transaksi keuangan berpotensi menimbulkan lebih banyak kemudharatan dibandingkan kemaslahatan akibat ketiadaan status hukum sebagai alat tukar.