<![CDATA[The attitudes and behavior of officials of the Indonesian National Police are bound by the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police as regulated in the Police Regulation Number 7 of 2022. However, in reality law enforcement related to the police code of ethics experiences various external obstacles which have an impact on delaying the continuation of the Code of Ethics Commission trial process. This study aims to: describe the law enforcement mechanism for violating the professional code of ethics in the Police; examines the problems in law enforcement violations of the police professional code of ethics. This type of research is library research with a normative approach. The data collection technique was through secondary data sources in the form of documents and interviews with PROPAM members and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the law enforcement mechanism in the Republic of Indonesia Police is called the Police Code of Professional Ethics Commission which is regulated in articles 61 and 62 of Police Regulation Number 7 of 2022. Problems in enforcing the code of ethics arise externally so it hinders the performance of police officers and the functions of PROPAM.Keywords: Police; Code of Ethics; Law Enforcement; Problems AbstrakSikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peratuan Kepolisan Nomor 7 Tahun 2022. Namun realitanya penegakan hukum terkait kode etik kepolisian mengalami berbagai kendala eksternal yang berdampak terhambatnya kelanjutan pada proses sidang Komisi Kode Etik.Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian; mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi dan fungsi PROPAM.Kata Kunci: Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum; Problematika ]]>
