Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Diktum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Kosmik Hukum
Kus Rizkianto
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2388

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20717

Abstract

Sanctions in the form of announcements in the mass media, administrative sanctions, and forced payment of money can be given to State Officials who do not comply with the orders of the State Administrative Court. Even though there are such sanctions, the Administrative Court Decision cannot be implemented. The purpose of this research is descriptive analyticals with a philosophical approach, namely reviewing legal issues from the good value that should be. The results show that Contempt Of Court or criminal acts of Contempt of Court can be implemented to State Officials who do not comply with court orders. A regulation is needed so that State Officials who do not obey the Court's orders can be punishment. The results of this research indicate that there are obstacles in implementing the Administrative Court Decisions, such as no cooperation from State Officials to comply with Court orders, there is no budget and execution agency related to the Administrative Court Decisions, and the lack of statutory regulations. If the provisions of the Contempt of Court are implemented, justice, and legal certainty for the parties will be achieved. Keyword : Contempt Of Court; State Administrative Court Abstrak Sanksi berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun terdapat sanksi seperti itu, Putusan PTUN tetap tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang semestinya. Hasil penelitian menunjukkan Contempt Of Court atau tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan bisa diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah pengadilan. Dengan demikian diperlukan regulasi yang khusus mengaturnya agar Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan dapat dipidana. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN yaitu tidak ada kerja sama dari Pejabat Negara untuk mematuhi perintah Pengadilan, tidak ada anggaran dan lembaga eksekusi terkait Putusan PTUN, dan minimnya peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan Contempt of Court dilaksanakan maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak akan tercapai karena Putusan PTUN dapat dieksekusi. Kata Kunci : Contempt Of Court; Putusan PTUN
Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Kanti Rahayu; Kus Rizkianto; Mukhidin Mukhidin
Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483

Abstract

Marks can be transferred to other parties by registered trademark owners. The transfer can be done from person to person or transfer from one person or several people to a company or corporation. The possibilities that can occur on the transfer of a brand from a personal to a company include selling the brand personally to a certain company. Transfer of Marks has been regulated in Article 41 of the Law on Marks and Geographical Indications concerning the Transfer of Rights and Licenses. Right to Mark can be transferred due to Inheritance; Will; Waqf; Grant; Agreement; or other reasons justified by the provisions of laws and regulations. This study aims to explain the legal arrangements for making a deed of transfer of rights to a registered mark and examine the role of the Notary Position in making a deed of transfer of rights to a registered mark. This study uses library research methods with a normative research approach with qualitative analysis. The result is that the legal arrangements regarding the transfer of rights to registered marks have been regulated in Article 41 of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which states that rights to registered marks can be transferred by several mechanisms justified by law such as through inheritance, endowments, grants, wills, agreements and other reasons according to the applicable law. Every act of transferring rights to a registered mark must be registered with the Minister accompanied by supporting documents. Once recorded, the transfer of rights to the mark will be announced in the Official Gazette of Marks and may be subject to a fee. Then the terms of the transfer of rights to the registered mark in the form of a deed must be made before a Notary as the official office of the deed maker.Keywords: Notary, Deed, Transfer of Rights, Registered Mark
Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia Maria Margareth Manik; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31112

Abstract

The attitudes and behavior of officials of the Indonesian National Police are bound by the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police as regulated in the Police Regulation Number 7 of 2022. However, in reality law enforcement related to the police code of ethics experiences various external obstacles which have an impact on delaying the continuation of the Code of Ethics Commission trial process. This study aims to: describe the law enforcement mechanism for violating the professional code of ethics in the Police; examines the problems in law enforcement violations of the police professional code of ethics. This type of research is library research with a normative approach. The data collection technique was through secondary data sources in the form of documents and interviews with PROPAM members and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the law enforcement mechanism in the Republic of Indonesia Police is called the Police Code of Professional Ethics Commission which is regulated in articles 61 and 62 of Police Regulation Number 7 of 2022. Problems in enforcing the code of ethics arise externally so it hinders the performance of police officers and the functions of PROPAM.Keywords: Police; Code of Ethics; Law Enforcement; Problems AbstrakSikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peratuan Kepolisan Nomor 7 Tahun 2022. Namun realitanya penegakan hukum terkait kode etik kepolisian mengalami berbagai kendala eksternal yang berdampak terhambatnya kelanjutan pada proses sidang Komisi Kode Etik.Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian; mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi dan fungsi PROPAM.Kata Kunci: Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum; Problematika 
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia Sammah Fatichah; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114

Abstract

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan 
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia Sammah Fatichah; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114

Abstract

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan 
Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Rizkianto, Kus
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i2.93

Abstract

The purpose of the study is to examine the form of international cooperation in the enforcement of international criminal law. The occurrence of international cooperation is characterized by the existence of relations between subjects of international law that need each other. The development of international law and international criminal law in the 21st century has entered the century of integrated world of community in facing challenges and threats by disengaging from the reality of the interrelationship and attachment of a nation to objective conditions both culturally, ethnically, geographically and factors of the political system that develops in the country concerned so that international cooperation is indispensable in enforcing international criminal law or it can be said that it can be said that International cooperation is an important factor in the enforcement of international criminal law. Research Methods use a type of literature paradigmatic approach, secondary data sources, and data analysis using descriptive analysis. The results showed that there are forms of cooperation that can be carried out in the enforcement of international criminal law, especially human rights violations, including extradition, transfer of prisoners, mutual legal assistance, joint investigations, cooperation in conducting special investigation techniques, and transfer of criminal proceedings.
Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Hartoyo, Dwijoyo; Rizkianto, Kus; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.94

Abstract

The purpose of this paper is to review the decision of the Constitutional Court made due to the criminal act of bribery on constitutional judges. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in article 24 C and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court states that the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final, namely a decision that immediately obtains permanent legal force since it is pronounced and no legal remedy can be taken. However, what would be the legal consequences if the Constitutional Court's decision was made on the basis of the criminal act of bribery. This research is a conceptual study that examines the thoughts of reviewing the Constitutional Court's decision on the existence of a bribery crime. The results of this study include (1) the legal consequences if the decision of the Constitutional Court is made on the basis of the criminal act of bribery is Null and Void with all its consequences, and (2) The decision of the criminal case may be used as a basis for review of the decision of the Constitutional Court.
Ekspektasi Peningkatan Iklim Investasi Melalui Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Rahayu, Kanti; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.104

Abstract

The high need for financing in the future has caused Indonesia's Foreign Direct Investment (FDI) level to stagnate, the ratio to GDP must remain under control, due to the increasingly limited financing capacity of SOEs. The gap between domestic funding capabilities and national infrastructure financing needs encourages governments to seek strong legal and institutional strategic partners through the establishment of Investment Management Institutions (LPI). This study aims to : 1) Describe the conditions of Indonesia's investment climate before the establishment of the Investment Management Institution (LPI); 2) Assessing expectations regarding the increase in Indonesia's investment ilkim after the establishment of the Investment Management Institution (LPI). This study uses a library research method with a normative research approach with qualitative analysis, which describes various arrangements regarding the investment climate in Indonesia before and after the existence of LPI. The finding is that the condition of Indonesia's investment climate before the establishment of the LPI was strongly influenced by the COVID-19 virus pandemic which caused our JCI to decline to below the 4000 level. The establishment of the Indonesia Investment Management Authority (LPI) or Indonesia Investment Authority (INA) is a new hope for efforts to increase investment in Indonesia. After the LPI was formed, it was followed by the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF). Where this SWF has also been owned by developed countries, such as the United Arab Emirates, China, Norway, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait, and Qatar. It has been able to improve Indonesia's investment performance. It was noted that despite the Covid-19 pandemic, investment realization throughout 2020 reached IDR 826.3 trillion. This achievement is 1.1% higher than the investment target set at IDR 817.2 trillion.
Co-Authors Achmad Irwan Hamzani Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Eddhie Praptono Erwin Aditya Pratama Hamidah Abdurrachman Hartoyo, Dwijoyo Kanti Rahayu Mahardika, Dinar Maria Margareth Manik Mukhidin - Sammah Fatichah Selviany