Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law
Hernawan Hadi ,, Hernawan Hadi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ,, Muhammad Yuris Azmi; ,, Hernawan Hadi; ,, Moch. Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine how copyright can be made the object of fiduciary assignment, why only institution of fiduciary who is a guarantor institution debt that object collateral in the form of copyright under the Copyright Act of 2014, knowing any difficulties that would be faced by the institution of fiduciary in practice which ensures copyright as collateral. Based on the type of research is a normative legal research or doctrinal refers to secondary and tertiary data sources as supporting data. To achieve these objectives, the research is descriptive doctrinal law to provide actual data on legal developments, circumstances or other symptoms. Data collected by literature study to collect and compile data related to the problems examined. In this study, using the deductive logic to draw conclusions from a problem that is common to the problems faced concrete. The approach used is by Statute Approach (approach legislation). The results of research and discussion that copyright allows objects to be used by the constellation collateral security law in Indonesia. It is based on has been the act in Article 16 paragraph (4) of Act Number 28 of 2014 on Copyrights that copyright can be used as objects of fiduciary assignment.Keywords: copyright, fiduciary security.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengapa hanya lembaga fidusia saja yang menjadi lembaga penjamin utang yang objek jaminannya berupa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta Tahun 2014, mengetahui kesulitan apa saja yang akan dihadapi oleh lembaga fidusia dalam praktiknya yang menjamin Hak Cipta sebagai jaminan utang. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang aktual tentang perkembangan hukum, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundangundangan). Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Hak Cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas telah adanya penetapan dalam Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.Kata Kunci: jaminan, utang, Hak Cipta, fidusia
PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP URGENSI PENERAPAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) ,, Raissa Diva Kirana; ,, Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30138

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneursAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini pada pelaku UMKM di Surakarta. Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM
Co-Authors ,, Raissa Diva Kirana Moch. Najib Imanullah ,, Moch. Najib Imanullah Muhammad Yuris Azmi ,, Muhammad Yuris Azmi