Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Dunia Pendidikan All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society
Jenda Ingan Mahuli
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Pentingnya Kepedulian Pengunjung Terhadap Keindahan Pantai Cermin Elazhari Elazhari; Rini Rini; Sheila Hani; Alinur Alinur; Jenda Ingan Mahuli; Darmawan Sriyanto
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.728 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v2i2.248

Abstract

Kabupaten Serdang Bedagai terkenal sebagai daerah dengan destinasi wisata karena pantainya yang indah. Salah satu pantai di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu pantai Cermin yang secara geografis dan administrasi terletak di pesisir Timur pulau Sumatera. Sebagai pantai yang menjadi destinasi wisata, pantai Cermin mengalami beberapa dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru maupun lahan usaha baru yang tentunya menjadi peluang yang menjanjikan bagi masyarakat. Banyaknya pembangunan seperti tempat wisata dan restoran, menyerap banyak tenaga kerja. Namun disamping dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung yaitu kerusakan lingkungan akibat rendahnya kepedulian masyarakat sebagai pengunjung dalam menjaga lingkungan sekitar. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pengunjung menyadari pentingnya menjaga kebersihan pantai dan kelestarian ekosistem di pantai. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pengunjung acuh terhadap sosialisasi yang diberikan oleh tim pengabdian mengenai pentingnya kepedulian terhadap keindahan pantai. Kata Kunci: keindahan, pantai, pengunjung, wisata.
Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki Yusri Yusri; Jenda Ingan Mahuli
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 3, No 2: Juni (2023)
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v3i2.580

Abstract

Tujuan karya tulis ini untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dampak hukum dan Negara jika dikendalikan oleh oligarki. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kesadaran bersama untuk dapat bersungguh-sungguh mengendalikan pengaruh oligarki. Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudin hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan meberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran. Hasil bahasannya adalah bahwa Oligarki memilki dampak yaitu: 1) Menghilangkan Hak Partisipasi Warga Negara, 2) Terancamnya Kesejahteraan Masyarakat. Oligarki akan sulit untuk dihapuskan sebab pelaku oligarki adalah orang-orang yang memilki peranan penting dalam perekomian negara dan partai politik dan bahkan aparat negarapun ada yang temasuk dalam kelompok pelaku oligarki. Akan tetapi Oligarki dapat dikendalikan salah satunya melalui pengawasan bersama antara negara, akademisi dan masyarakat.Kata Kunci : Dampak; Hukum; Partai Politik; Oligarki.
LEGAL RESPONSIBILITY OF MARKETPLACES FOR ILLEGAL PRODUCTS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION Jenda Ingan Mahuli
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 4 No. 4 (2024): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v4i4.3313

Abstract

Advances in information technology have driven the digital transformation of trade through the presence of marketplaces, namely online platforms that facilitate interactions between sellers and buyers without geographical boundaries. However, along with this growth, serious legal challenges have also emerged, namely the increasing circulation of illegal products such as cosmetics without distribution permits, pirated goods, and illegal drugs. This problem raises questions about the legal responsibility of marketplaces for the circulation of illegal products sold by third parties through their platforms. This study aims to analyze and compare the regulation of marketplace legal responsibility for illegal products in Indonesia and the European Union. This study uses a normative method with a legislative approach and a comparative approach. The results of the study show that regulations in Indonesia, such as PP No. 80 of 2019 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, still positions marketplaces as passive electronic system organizers who do not have full responsibility for the legality of products. This results in weak legal protection for consumers. In contrast, the European Union through the Digital Services Act (2022) has established active responsibility for marketplaces, including the obligation to Know Your Business Customer (KYBC), a notice and action system, and administrative sanctions for violations. According to Cauffman (2022), “The Digital Services Act transforms online platforms from neutral facilitators to duty bearers with concrete responsibilities.” This study concludes that Indonesia needs to reform e-commerce regulations by adopting stronger consumer protection principles as implemented in the European Union. The main recommendation of this study is the establishment of specific regulations that explicitly stipulate the legal responsibility of marketplaces for the circulation of illegal products in the digital space.
Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif : Studi Kasus Di kepolisian Daerah Sumatera Utara Alisokhi Laia; Jenda Ingan Mahuli; Ismayani
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.4155

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelataraan rumah tangga disumatera utara yang masuk kekepolisian daerah sumatera utara dari tahun 2023-2024 mencapai 115 kasus, beberapa diselesaikan melalui keadilan restoratif .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui keadilan restoratif , dan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikepolisian daerah sumatera utara. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , bersifat deskritif analisis. Penerapan keadilan restoratif diatur dalam peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Keadilan restoratif diterapkan ditahap penyelidikan dan tahap penyidikan sesuai syarat dan ketentuannya. Sosialisasi seperti penyuluhan penting dilakukan, agar masyarakat lebih memahami keadilan restoratif.
Critical of the Use of Constitutional Court Decisions by Constitutional Enforcers and Political Tools by the Power Elite Jenda Ingan Mahuli
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3002

Abstract

This study aims to critically analyze the position and role of the Indonesian Constitutional Court (MK) in maintaining constitutional supremacy amidst the dynamics of national politics. The purpose of this study is to critically analyze the use of Constitutional Court decisions in Indonesian constitutional practice, by examining the shift in the function of decisions from an instrument for enforcing the constitution to a tool for political legitimacy by the power elite. This study uses a descriptive qualitative approach with document analysis methods, in-depth interviews with constitutional law experts, and critical reviews of MK decisions considered to be politically charged. The results of the study indicate that there is a tendency for the power elite to utilize MK decisions as an instrument of political legitimacy. The contributing factors include the judge recruitment process that is still strongly influenced by political nuances, weak internal ethical mechanisms, and external pressures from the dynamics of executive and legislative power. The novelty of this study lies in its critical-interdisciplinary approach that examines Constitutional Court decisions not only as normative legal products, but also as political instruments mobilized by the power elite. This study emphasizes that the independence of the MK is the main foundation of a democratic rule of law. Therefore, institutional reform and strengthening of constitutional judicial ethics are needed so that the Constitutional Court does not get caught up in the vortex of practical political interests, but instead consistently becomes the guardian of the constitution and protector of constitutional justice for all Indonesian people.
Co-Authors ALINUR . Alisokhi Laia Darmawan Sriyanto Elazhari Elazhari ISMAYANI ISMAYANI Rini Rini Sheila Hani . Yusri