Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Jurnal Media Birokrasi
Citra Firmadhani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Namun dalam pelaksanaan penggabungan kelurahan masih ditemukan permasalahan pada aspek penggabungan kelurahannya, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum menunjukkan improvisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggabungan. kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian menyusun strategi untuk mengatasi faktor penghambat efektivitas penggabungan kelurahan dengan menggunakan analisis SWOT dan selanjutnya diukur dengan tes litmus. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Kelurahan Nunang Daya Bangun sebaiknya membuat standar operasional pelayanan serta senantiasa melakukan sosialisasi mengenai penggabungan kelurahan kepada masyarakat. Kata kunci: efektivitas, penggabungan kelurahan, pelayanan
FORMULASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: PELAJARAN MASA LALU DAN ARAH MASA DEPAN Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To date, the target of merging 34 sub-districts of the Payakumbuh Municipal Government has not been achieved, where the Payakumbuh City Government has only succeeded in merging from 76 into 62 villages. Why is the target of merging urban villages in Payakumbuh not being achieved? The author argues that at the level of policy formulation the merger of kelurahan in Payakumbuh City is a crucial factor in not achieving the plan for merging kelurahan. This article seeks to analyze in depth how the policy formulation in the past is then used as a lesson to determine future directions to achieve an effective policy formulation for merging kelurahan in Payakumbuh. To do so, this article seeks to answer three main problems, namely how the effectiveness of the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City in facilitating the implementation of regional regulations on merging urban villages, what factors hinder the implementation of the policy formulation activities for merging urban villages in Payakumbuh City, and what will be done to overcome obstacles in implementing the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City. Using qualitative methods, this article ϔinds that the policy formulation has not been effective. Inhibiting factors in this context are the lack of common perceptions between the government and the community, the absence of an agreement on the naming of the new kelurahan, and socialization activities that have not touched the community as a whole. Efforts made to overcome these inhibiting factors were involving community leaders in socialization activities, the government did not intervene at all and left it entirely to the community regarding the naming of new kelurahan, and the government made promises to carry out physical development, such as building roads and bridges. Keywords: Local Government Administration, Merging Kelurahan, Local Autonomy
PERILAKU FINANSIAL PERANGKAT DESA DALAM PERENCANAAN PENSIUN Citra Firmadhani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i2.372

Abstract

ABSTRAK Perangkat desa merupakan aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Namun kedudukan, kemampuan dan kesejahteraan perangkat desa hingga saat ini masih terus dikaji khususnya saat memasuki masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku finanial perangkat desa dalam proses perencanaan pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Perilaku finansial perangkat desa dianalisis melalui 4 aspek yaitu jumlah tabungan, berinvestasi dalam aset berisiko, tabungan pensiun dan manajemen hutang. Hasil penelitian menemukan bahwa perangkat desa belum merencanakan pensiun dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi tentang perencanaan keuangan yang membentuk perilaku finansial perangkat desa. Kata Kunci : Perilaku Finansial, Perangkat Desa, Perencanaan Pensiun
Faktor-Faktor Penentu Akuisisi Talenta di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ajud Tajudin; Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4257

Abstract

Akuisisi talenta merupakan proses penting dalam menentukan strategi jangka panjang rekruitmen pegawai dan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan manajemen talenta yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya akuisisi talenta dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratori. Data diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga menggunakan aplikasi Nvivo untuk mengkodifikasi tema-tema yang sering muncul pada saat wawancara sehingga membantu peneliti untuk mengklasifikasikan faktor penentu dari akuisisi talenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 tema yang dikodifikasi, tema yang paling sering muncul adalah Sistem Informasi, Assesmen, Penyamaan Persepsi, dan Peraturan. Senada dengan itu, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi penentu keberhasilan akuisisi talenta. Tahapan pemetaan talenta dan strategi akuisisi telah dilakukan secara parsial, namun identifikasi jabatan kritikal dan analisis kebutuhan talenta belum terlaksana di BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci : Akusisi Talenta, Manajemen Talenta, Pemerintah Daerah
Co-Authors Ajud Tajudin