Ajud Tajudin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Faktor-Faktor Penentu Akuisisi Talenta di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ajud Tajudin; Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4257

Abstract

Akuisisi talenta merupakan proses penting dalam menentukan strategi jangka panjang rekruitmen pegawai dan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan manajemen talenta yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya akuisisi talenta dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratori. Data diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga menggunakan aplikasi Nvivo untuk mengkodifikasi tema-tema yang sering muncul pada saat wawancara sehingga membantu peneliti untuk mengklasifikasikan faktor penentu dari akuisisi talenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 tema yang dikodifikasi, tema yang paling sering muncul adalah Sistem Informasi, Assesmen, Penyamaan Persepsi, dan Peraturan. Senada dengan itu, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi penentu keberhasilan akuisisi talenta. Tahapan pemetaan talenta dan strategi akuisisi telah dilakukan secara parsial, namun identifikasi jabatan kritikal dan analisis kebutuhan talenta belum terlaksana di BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci : Akusisi Talenta, Manajemen Talenta, Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Rizki Amalia; Melinda Nurcahya Lestari; Maria Ekowati; Ajud Tajudin
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v5i2.5467

Abstract

This community service activity aims to enhance the capacity of village government administrators in Banjaran Village, Maja District, Majalengka Regency, West Java Province in realizing more effective village governance, particularly in administrative management and the utilization of the Village Information System (SID). The main issues identified include the limited understanding of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and other village institutions regarding regulations and administrative procedures, low work motivation, and insufficient information technology competencies, such as computer operation and digital data management. To address these challenges, the assistance activities were carried out using lecture methods, participatory discussions, and hands-on practice in computer use and SID operation. The implementation of the program showed significant outcomes, including improved understanding among village officials regarding their institutional duties and functions, increased motivation and awareness of the importance of professional work ethics, and enhanced basic skills in using SID as a tool to support public services and administrative transparency. Overall, this capacity-building initiative successfully strengthened the capability of village government administrators and is expected to contribute to improving the quality of governance and public service delivery in Banjaran Village.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT Rinny Dewi Anggraeni; Ajud Tajudin; I Gusti Ayu Ambarawati; Yani Alfian; Stenly Ferdinand Pangerapan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1367

Abstract

Perizinan menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelaskan pemberian izin usaha UMKM kini gratis. Hal ini didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pengurusan perizinan bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya akan memberikan surat keterangan bahwa pelaku usaha yang akan mengurus perizinan tersebut benar-benar UMKM yang sudah memiliki usaha. Surat keterangan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dengan mengatasnamakan UMKM. Kemudian, untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil. Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.