<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa berupa person, place,dan paper (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/veriĻication. Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan. Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.]]>
