Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Media Birokrasi
Dedi Kusmana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Environmental Science Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Tumija Tumija; Anwari F. Ramadhan; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa berupa person, place,dan paper (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/veriϔication. Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan. Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEREKAMAN KTP????E L DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POSOPROVINSI SULAWESI TENGAH Dedi Kusmana; Andika Nugra Deo Bermuli
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study takes title ”Implementation Of Citizen Administration Information System In Recording Electronic Identity In Poso, Central Sulawesi”. This researchwas description about how the realization of KTP-el input based on Administration Information System worked in Poso. The purpose of this study was to determine the Population Administration Information System Implementation in recording the ID card-el in Poso and to determine the limiting factor Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso. Research method the writer used was exploratory method by analyzing data through inductive approachment. As for how to collect data is by observation, interview and documentation. Based on an analysis conducted by the authors, it turns Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso has not gone well because they wear long-Standard Operating Procedure and also still hampered by several obstacles that are still people who do not do the recording, the Internet is still often dif????icultconditions KTP-el recorders are sometimes broken. At that moment lasted, socialization Administration Information System Implementation to the public hopefully maximized followed by improving the competence of the relevant institutions about damage to goods KTP-el input based arga Administration Information System Implementation in the town of Poso could be better and the maximum. Keywords: implementation, population administration information system
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM MENERAPKAN SISTEM MERIT BERBASIS TALENT SCOUTING DI KABUPATEN TEGAL Dedi Kusmana; Fredy Prasetyawan
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i2.2475

Abstract

The purpose of writing the final report aims to analyze the performance of BKD in implementing a talent scouting-based Merit System in Tegal Regency, as well as to answer problems that have been formulated and provide efforts related to these problems and obstacles. The theory used by the writer is the theory of performance according to Agus Dwiyanto 2008. The method used is a descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion / verification.The results showed that of the five performance indicators, only the responsiveness indicator was lacking. The conclusion is that the performance of the BKD of Tegal Regency in implementing a merit system based on talent scouting in Tegal Regency has been running well but there are still obstacles in terms of infrastructure and individual apparatus such as lack of motivation in following the selection process. Efforts have been made, namely leasing infrastructure and socializing talent scouting. Keywords: Apparatus, Merit system based on talent scouting, Performance
Digitalisasi Pengelolaan Administrasi PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Teresa Irmina Nangameka; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2845

Abstract

TP-PKK merupakan salah satu kelembagaan penting di desa yang perlu menerapkan administrasi secara profesional. Beberapa permasalahan pada pengelolaan administrasi TP PKK Desa Cilayung antara lain 1) Pengelolaan administrasi masih manual; 2) Penyimpanan buku administrasi belum memperhatikan keamanan; 3) Peluang kesalahan penulisan, rekapitulasi data yang kurang akurat dan proses pelaporan yang cukup rumit. Adapun rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian adalah 1) bagaimana pengelolaan administrasi PKK di Desa Cilayung (Siagian (2012), Silalahi (2009), dan Herbert Simon dalam Pasolong (2014)); 2) faktor apa yang berpengaruh pada pengelolaan administrasi PKK (Rangkuti (2006)); 3) upaya apa yang dapat dilakukan oleh anggota PKK Desa Cilayung (Poerwadarminta (1991)). Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi non-participant, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan administrasi PKK Desa Cilayung belum dilaksanakan secara digital, masih dengan cara manual, yaitu mengisi langsung pada buku administrasi. Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pengelolaan administrasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sementara, menjawab potret pengelolaan administrasi PKK, penulis dan anggota PKK Desa Cilayung mengupayakan beberapa kegiatan untuk peningkatan pengelolaan administrasi melalui konsep digitalisasi sekaligus menjadi kebaharuan penelitian ini, antara lain: 1) Sosialisasi Rencana Induk Gerakan TP PKK 2021-2024, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK; 2) Pembuatan alamat email PKK Desa Cilayung; 3) Pembuatan link Google Form Administrasi PKK; 4) Pelatihan pengisian Google Form. Dengan meningkatnya pengetahuan para kader TP PKK Desa Cilayung terkait pengelolaan administrasi PKK maka secara tidak langsung TP PKK Desa Cilayung ikut mewujudkan visi TP PKK Pusat yaitu "Ayo Tertib Administrasi 2022" dan Visi Sumedang SIMPATI 2023. Kata Kunci: Administrasi, Profesional, Digitalisasi, PKK
Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua Dedi Kusmana; Cicilia Cicilia
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3211

Abstract

Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator meurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara Datupalinge, Bangkit Ayatullah; Kusmana, Dedi
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4676

Abstract

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawasentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang. Kata Kunci: Bappenas, Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.
ASSESSING ORGANIZATIONAL MATURITY IN PUBLIC SERVICE AGENCIES: EVIDENCE FROM BASIC SERVICE DELIVERY IN KUPANG REGENCY, INDONESIA Sari, Agni; Kusmana, Dedi; Ismunarta, Ismunarta
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v11i2.68189

Abstract

This study assesses the organizational maturity of local government agencies (OPD) responsible for mandatory basic public services in Kupang Regency, Indonesia. This issue matters because empirical, structured maturity assessments of basic-service agencies remain limited, making it difficult for local governments to pinpoint which organizational capacities most urgently require improvement. The study covers six agencies: the Departments of Education, Health, Public Works and Spatial Planning, Housing–Settlement Areas and Land Affairs, Municipal Police and Fire Services, and Social Affairs. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document reviews in March 2024. Maturity was evaluated using 11 variables specified in Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 99/2018. The results indicate that organizational maturity in Kupang Regency remains low, with an overall score of 19.66 in 2022, increasing to 21.16 in 2023. The key finding is that seven variables consistently scored low across agencies: service quality assurance, service standard operating procedures, staff education and training, equipment resource management, risk management, service innovation development, and organizational culture.gb777
MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Irfan Setiawan; Nawawi Nawawi; Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng; Rahmawati Sururama; Dedi Kusmana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i1.5262

Abstract

The development of growth center villages in border areas is an important strategy in improving community welfare and equitable development. This study aims to analyze the development model of growth center villages in the Border District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, with a focus on Entikong Village and Balai Karangan Village. This study uses a qualitative descriptive approach, this study identifies the main factors that support village growth, such as accessibility, infrastructure, economic potential, public services, and government policy support. The results of the study show that Entikong Village has a strategic advantage as a State Border Crossing Post (PLBN), while Balai Karangan Village is developing as a local economic center with good connectivity. The proposed growth center village development model is based on the 4M approach, namely Developing trade potential, Improving basic infrastructure, Strengthening village institutions, and Improving the quality of public services. The implementation of this model is expected to accelerate the economic growth of border villages and create more inclusive and sustainable development.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Muhammad Nazar; Annisa Rahmadanita; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5481

Abstract

Inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik.
Co-Authors Afif Syarifudin Yahya Andika Nugra Deo Bermuli Annisa Rahmadanita Anwari F. Ramadhan Bangkit Ayatullah Datupalinge Cicilia Cicilia Datupalinge, Bangkit Ayatullah Diana Ayu Puspita Sari Fredy Prasetyawan irfan setiawan Ismunarta Ismunarta Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka Muhammad Nazar Nawawi Nawawi Rahmawati Sururama Sari, Agni Selvi Diana Meilinda Taufik Teresa Irmina Nangameka Tumija Tumija