Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Tumija Tumija; Anwari F. Ramadhan; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa berupa person, place,dan paper (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/veriϔication. Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan. Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.

Model Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Khasan Efendi; Tumija Tumija; Nur Handayani; Mohammad Rifai
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2327

Tujuan penelitian ini mengetahui jenis inovasi pelayanan publik melalui model inovasi pelayanan publik dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi dengan jumlah informan enam orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis inovasi pelayanan publik melelui model inovasi pelayanan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu Inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi system layanan, inovasi kebijakan dan metode pelayanan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dapat diperoleh dalam satu pintu untuk semua jenis pelayanan publik, baik melalui OSS (49 jenis pelayanan) maupun melalui Si Pioner (44 jenis pelayanan). Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen cukup baik. Namun masih terkendala pada kebijakan refocusing anggaran akibat wabah pandemi covid-19, sehingga harus merescedule kembali pembangunanya dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang berakibat pada target waktu yang ditetapkan sebelumnya tidak tercapai.Kata Kunci: model, inovasi, pelayanan publik

KESIAPAN PEMERINTAH KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i1.2472

This study aims to obtain an overview of the readiness of the Petarukan sub-district government, Petarukan District, Pemalang Regency in managing village funds. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by interview, documentation, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The result of the research is that the Petarukan Village government is ready to manage the Village Fund. It can be seen from the four dimensions that the authors analyze in this study, namely the first dimension of organizational readiness, that the sub-district government has proposed a village fund management structure consisting of the lurah as the Budget User Authority (KPA), the Secretary of the Lurah as the Commitment Making Officer (PPK). ) and each Section Head as Activity Technical Making Officer (PPTK) and Assistant Treasurer. Second, the dimension of the system, in the activities of inputting or entering data already using an application, namely SIMPDA. Third, the dimensions of human resources, human resources that support the management of the Village Fund are sufficient in terms of numbers but not all of them are included in training or workshops to increase competence. Fourth, the dimensions of facilities and infrastructure, in Petarukan Village the existing facilities and infrastructure are in relatively good condition and ready to support the management of the Village Fund. Keywords: Readiness, Management, Village Fund

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Tumija Tumija; Jadog Bagus Bambang Bayu P
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2783

AbstractThis study aims to describe and get an overview of the management of coastal tourism objects in increasing local revenue. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by means of interviews, documentation. The data analysis technique used is the Interactive Model proposed by Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 246), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the management of coastal tourism objects carried out by theTourism, Culture, Youth and Sports Office in increasing Regional Original Income in Blitar Regency has been carried out and implemented according to existing procedures and regulations, but is still not optimal, because there are still several obstacles that hinder the management process. beach tourism objects. The implementation of management in the field has not been in accordance with the plans that have been made, not all programs have achieved their goals and there is still a lack of supervision.Keywords: Management, Coastal Tourism Objects, Regional Original Income (PAD) AbstrakArtikel ini membahas mengenai pengelolaan objek wisata pantai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokus penelitian Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.Teknik analisis data yang di gunakan adalah Interactive Model yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belummaksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP Tumija Tumija; Ghina Sinta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2806

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan pihak eksternal dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sarannya pemerintah perlu memperhatikan secara detail sumber potensi penerimaan, melakukan pendataan dan penetapan subjek dan objek pajak secara berkala, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi.

Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi Tumija Tumija
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v2i1.2328

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are activities that support the national economy. However, since the Covid-19 hit in Indonesia, businesses in UMKM in Cimahi City have been affected by an average of 40%. The purpose of this research and study-based community service activity is to find out the role of the Cimahi city government and community participation in improving UMKM businesses. The method used in this research and study-based community service activity is Participatory Action Research (PAR). This method is carried out after the author explains the material, followed by community participation in the form of discussion and sharing. The results of the discussion of community service activities in Cimahi City that the role of the Cimahi City government is good in accordance with Gede Diva's theory and PP No. 7 of 2021. This can be seen from several facilities and infrastructure such as the Technopark Building as a place for UMKM training, then facilitation of digital marketing training, HR training, product development training. Furthermore, the role of the community (UMKM actors) has been active in participating in meetings organized by the relevant agencies in planning activity programs and is active in activities and has taken advantage of the results of the activities. From the results of the discussion, it can be concluded that the Cimahi City government has carried out three roles as facilitator, regulator and catalyst and the community has actively participated in planning, implementing and utilizing results in increasing UMKM.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tumija Tumija; Doni Hakiki; Ika Agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3227

Tujuan penelitian dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari rasio kemandirian daerah dan belanja daerah secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif dengan desain kausal dan explanatory research.. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (a) Variabel X1 berpengaruh sebesar -0,059 terhadap variabel Y , dengan pengaruh yang tidak searah karena nilai coefifisients Beta menunjukkan tanda minus, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,511 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan, (b) Variabel X2 berpengaruh sebesar -0,907 terhadap Variabel Y, coefifisients Beta menunjukkan nilai yang minus yang berarti bahwa pengaruh yang ada tidak searah dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) artinya terjadi pengaruh yang signifikan, (c) Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,6%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar -0,059 dan pengaruh yang tidak searah, sedangkan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar -0,907 dengan pengaruh yang tidak searah pula. Namun secara simultan variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu sebesar 99,6%.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tumija Tumija; Prayoga Arif Erlambang
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3696

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah. Adapun ruang lingkup SIPD antara lain sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pemerintah lainnya. Pemerintah Pusat Berharap dengan adanya sistem ini mampu menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good govarnance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU dan mengetahui hambatannya dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer berupa wawancara serta dokumentasi, dengan informan berjumlah lima orang dari BKAD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Kesimpulan Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun startegi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU. Kata Kunci: Implementasi; SIPD; Perencanaan Anggaran

Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman Arfan Yusuf Indratama; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4148

Aset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. Tujuan penelitian mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.Kata Kunci: Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search