Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Romli SA
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg) Adelia Fitriyani; Romli SA; Antoni Antoni
Tazir Vol 5 No 2 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.478 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v5i2.10483

Abstract

Research entitled Review of Islamic Criminal Law Against Judges Decisions in the Crime of Bribery Committed by Legal Entities (Decision Study No.26 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Plg). The method used in this research is aapproach library research (library study). The type of data used is qualitative, as for the source of data taken in this study is the type of secondary data obtained from data that has been processed and obtained from library materials, according to the results of the study that according to the positive law on the review of judges' decisions in the crime of bribery carried out By a legal entity in case Number 26 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Plg sentenced the defendant to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 250,000,000.00 (Two Hundred Fifty Million Rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 6 (six) months and the sanction against PT Indo Paser Beton is the blocking of all accounts in the name of the defendant, namely Robi Okta Fahlevi as the owner. company. Meanwhile, according to the Islamic Criminal Law Against Bribery Conducted by Legal Entities in case Number 26 / Pid-Sus-TPK / 2019 / PN Plg, namely the imposition of Ta'zir penalties whose type and size are the authority of judges and local authorities to determine them. Keywords: Crime, Bribery, Ta'zir
Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kediri Dodi Irawan; Romli SA; Paisol Burlian
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i2.18991

Abstract

Praktik Politik Dinasti yang sudah berjalan hampir 20 tahun, bisa dibilang Dinasti di Kabupaten Kediri merupakan pertama dan terlama eksistensinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bekerja dan mempertahankan kekuasaan? dan bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bisa berkembang?. Penelitian ini menjelaskan awal mula atau sejarah sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik, dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdi kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik. Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti. Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya. Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.
Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris Romli SA; Muhamad Sadi Is; Lidya Desrika
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v1i2.21729

Abstract

Notaris merupakan profesi jabatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pihak yang dipercaya dan dapat mengemban amanah dalam hal pemenuhan alat bukti tertulis yang digunakan sebagai dasar pembuktian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui probelamtika apa saja yang timbul dan apa upaya ke depan yang harus dilakukan pemerintah mengenai mekanisme dan Proses Pengangkatan Notaris Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, konseptual dan filsafat, serta karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya pengangkatan notaris merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan lebih oleh negara, karena proses pencapaian untuk diangkat menjadi seorang notaris tidaklah mudah dan harus melewati upaya yang cukup panjang, sehingga apabila pengangkatan notaris tidak diprioritaskan tiap tahunnya maka akan menimbulkan ledakan angka calon notaris yang tidak memiliki kepastian hukum mengenai kapan dirinya akan di angkat, upaya kedepan yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera mereformulasikan pengaturan pengangkatan dan menghentikan moratorium agar memberikan kepastian hukum bagi para calon notaris yang akan melakukan pengangkatan.
Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara Nesia Novita Anmunanda; Muhamad Sadi Is; Romli SA
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23861

Abstract

Eksistensi konstitusi dalam suatu negara adalah sebuah keharusan, yang mana dalam pembentukannya diperoleh berdasarkan mufakat, yang menjadikan konstitusi ini bersifat mengikat dan mempunyai berkekuatan hukum yang tetap. Dalam praktik ketatanegaraan, negara konstitusional adalah negara yang telah menakhlikkan Undang-Undang dan tata kelola aturan yang bersedia melegalkan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atas prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara tersebut menganut filosofi kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi/validasi konstitusinya adalah rakyat. Bahwa secara material pokok persoalan Presidential Threshold dapat diselesaikan secara legal research dan bukan sebagai Ne Bis In Idem, atau juga dapat dimulai kembali dengan “carrying out obligations by carrying out repairs” dengan serta mempertimbangkan/ flashback putusan terdahulu dan dijadikan serangkaian perpaduan atau orientasi terkini, sebagai bentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan dalam gugatan yang penulis ajukan. Sebagaimana metode Penelitian dalam penulisan Thesis ini yaitu menggunakan teknik penelitian hukum “Legal Reseach”. Pada hakikatnya, istilah “Open Legal Policy” tidak sepatutnya menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian materiil atas Pasal a quo, dan penghapusan sistem Presidential Threshold adalah solusi utama untuk menjalankan pemilihan umum konstitusional pada tahun 2024 mendatang, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan Jadikan Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Sulis; Romli SA; Siti Rochmiatun
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23862

Abstract

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional bersayarat dan menimbulkan dinamika serta penolakan dari elemen masyarakat dan kelompok pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apa yang menjadi kriteria kegentingan yang memaksa yang melatarbelakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ialah untuk melaksanakan putusan MK No.91/PUU-XVII/2020. Seharusnya terdapat suatu aturan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memuat dan menjelaskan secara lebih terang mengenai kriteria hal ihkwal kegentingan yang memaksa seperti; krisis akibat agresi militer, krisis akibat kebijakan negara lain, krisis ideologi, krisis sosial politik, krisis ekonomi, krisis akibat kejahatan kecanggihan tekhnologi, krisis lingkungan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi dan sumber daya, dan krisis kepastian hukum akibat kekosongan aturan hukum.
Co-Authors Adelia Fitriyani Antoni Antoni Dodi Irawan Lidya Desrika Muhamad Sadi Is Nesia Novita Anmunanda Siti Rochmiatun Sulis