Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ANALISIS NORMATIF-FILOSOFIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH Fathoni, Nur
Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.885 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2015.25.2.596

Abstract

DSN-MUI uses trade transactions in Islamic financial institutions in order to avoid interest rate system. Moral and legal issues had became the important thing in the formulation of trade transaction in syariah banking, since the concern about the system of interest that still exist in syariah banking’s trade transaction. This means that the trade transaction on syariah banking according to fatwa DSN-MUI still contains usury (riba). This paper intends to explore the important things about the  rules and practices of trade transaction on the syariah banking according to DSN-MUI. This study concluded that DSN-MUI performs ijtihād taṭbīqī to facilitate the concept of trade operations on syariah banking. DSN-MUI’s fatwa about trade transaction appears to correspond to a normative concept of fiqh. It's just that there is ambiguity in the salam and istithnā' contract and less attention to the philosophy of trade. The trade transactions were reduced as provision of funds for purchasing of goods, with multi contract institutions. The use of supporting contracts that are not true will potentially lead to morality inconsistencies in trade transactions.
KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI Fathoni, Nur
Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/economica.2013.4.1.773

Abstract

There are several fatwas issued about buying and selling is not sequentially and respectively describes their own subject matter. As a result of modern Islamic legal thought, DSN-MUI fatwa interesting to study inductively to find a linkage study of classical fiqh with the provisions of the banking system and mechanism in these fatwas . The problems studied in this paper is the concept of buying and selling in the DSN-MUI fatwa is How it relates to the system of fiqh and Shariah banking mechanism in DSN-MUI fatwa? This study is the research literature by using a qualitative approach. The study found a link between the data and the system of fiqh with the provisions of Shariah banking mechanism DSN-MUI fatwa about buying and selling. The concept of buying and selling in the DSN-MUI fatwa designed to avoid gharar, riba by changing procedures and financing dhalim be based iwadh item form, not a loan (qardh), set the selling price as the final price that can not be combined with any cause, but can reduced on the basis of LKS policy. Late fee of rich clie not being able to shariah bank. In buying and selling foreign exchange should require cash, as opposed to buying and selling goods that is designed to delay installments. The results of the Islamic legal thought DSN-MUI fatwa about buying and selling successfully avoid formalistic forms of riba, gharar and dhalim, but have not managed to uphold the moral essence in buying and selling. Morality and law are still separate in their each  areas.
KEARIFAN TUKANG KREDIT DI KEC. CEPIRING KABUPATEN KENDAL Fathoni, Nur
At-Taqaddum Volume 9, Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.567 KB) | DOI: 10.21580/at.v9i2.2061

Abstract

Tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah telah memberi warna model jual beli pada masyarakat. Mereka kebanyakan perantau dari Jawa Barat. Model jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli dengan pembayaran tunda. Artinya mereka menjajakan barang dagangan dan pembeli mengangsur pembayaran harga yang disepakati. Jumlah angsuran dan masa angsuran disepakati tetapi longgar (bisa berubah). Jumlah angsuran disebut dalam akad jual beli setelah menyepakati harga. Kebiasaan waktu mengangsur adalah mingguan. Kedua belah pihak telah memiliki kebiasaan yang dijadikan dasar pemenuhan kesepakatan jual beli. Kearifan tukang kredit ada pada kelonggaran menyikapi pembeli.  Hal ini berbeda manakala dibandingkan dengan sistem jual beli yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Kepastian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar dan membawa konsekuensi. Para tukang kredit juga memiliki dasar agama dalam melakukan bisnis. Mereka menegaskan fungsinya sebagai penjual bukan pemberi pinjaman. Oleh karenanya aturan tentang jual beli bayar tunda seperti harga harus disepakati dan tidak bisa berubah, mereka jaga betul. Kearifan mereka nampak dalam konteks tidak menaikkan harga meskipun ada pengunduran masa angsuran dari 10 minggu menjadi 20 minggu sekalipu. kearifan lainnya nampak dalam konteks tidak ada denda penundaan atau keterlambatan pembayaran. Kearifan mereka dibangun atas keyakinan dalam berbisnis dan keteguhan menjaga ajaran agama agar menjaga kesepakatan atau akad.
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DOKUMENTASI DI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BALIKPAPAN Fathoni, Nur; Zulfikar, Iwan; Noeryanto, Noeryanto; Liku, James Everd Adolf
IDENTIFIKASI Vol 9 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/identifikasi.v9i2.281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan pemahaman dokumentasi di Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan. Penelitian berfokus pada bagaimana implementasi Sistem Manajemen Mutu klausul 7.5 informasi terdokumentasi ISO 9001:2015 di Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan. adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui apakah implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan pemahaman dokumentasi di Fakultas Vokasi Univeristas Balikpapan ini sudah sesuai dengan ISO 9001 : 2015 klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi. Metode dalam penelitian ini kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan mulai januari sampai maret 2022. Adapun objek penelitian ini yaitu seluruh tenaga pengajar serta staf Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan, untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara terstruktur kepada 2 tenaga pengajar dan 4 staf fakultas, teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Fakultas Vokasi memenuhi aspek yang diamati namun masih memiliki permasalahan pada tiap-tiap aspek yang diamati sehingga semua kekurangan harus diselesaikan dan mendapatkan nilai keseluruhan 60% terhadap klausul 7.5 informasi terdokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap permasalahan pada tiap-tiap aspek yang diamati yaitu melakukan penyempurnaan terhadap dokumen bagian struktur organisasi dan bisnis proses, menetapkan sasaran mutu serta memastikan bahwa sasaran mutu konsisten dengan kebijakan mutu dan konteks organisasi dalam penerapan yang berupa analisis swot dalam rencana strategi fakultas disesuaikan dengan kondisi sekarang, membuat SOP pendistribusian dokumen dan penyimpanan informasi terdokumentasi berbasis aplikasi web.
Edukasi dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan melalui Program Relawan Pajak di KP2KP Kendal Muyasaroh, Siti; Iransyah , Wahyu Prakoso; Rofiqoh, Kurnia Hidayatur; Hidayati, Ariyani; Ayuningrum, Norma; Aldana, Maulana Handy Mulya; Rohmawati, Silna Nur; Fathoni, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i3.2276

Abstract

Program relawan pajak untuk negeri (Renjani) 2025 yaitu program tahunan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang Berkerjasama dengan perguruan tinggi mitra( Tax center).Program ini bertujuan untuk sarana Edukasi kepatuhan dan Literasi perpajakan kepada Masyarakat melalui Pelayanan secara Langsung.Dalam Kegiatan ini ada 7 mahasiswa Uin walisongo semarang yang bertugas di KP2KP Kendal Selama Bulan Februari dan Maret 2025.Dalam kegiatan ini mahasiswa Belajar pelayanan pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS melalui E-Filing, pendampingan aktivasi dan penggantian EFIN, edukasi dalam Kelas Pajak, serta bantuan pengisian SPT UMKM melalui E-Form.Untuk Pelayanan ada dua Metode yaitu Secara langsung di loket dan adanya Kelas Edukasi perpajakan yang diadakan di Hari Kerja Selama Bulan Februari dan Maret.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa relawan pajak mampu membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis dan memahami prosedur pelaporan elektronik. Program ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan berbasis self-assessment.Selain memberi manfaat kepada masyarakat, program ini juga memberikan pengalaman praktik dan pembelajaran lapangan yang berharga bagi mahasiswa. Dengan demikian, Program Relawan Pajak menjadi sarana efektif dalam memperkuat sinergi antara otoritas pajak, perguruan tinggi, dan masyarakat menuju sistem perpajakan yang partisipatif dan berkelanjutan.
ACCOUNTABILITY OF TAX RECEIVABLE MANAGEMENT: A CASE STUDY AT DIRECTORATE GENERAL OF TAXES Asqolani, Asqolani; Andriana, Nina; Hadi, Miftahul; Fathoni, Nur
Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 6 No 2 (2023): Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Desember 2023
Publisher : Faculty of Economics and Business University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/akurasi.v6i2.432

Abstract

Tax receivables managed by the Directorate General of Taxes (DGT) have enormous potential in state revenues but can also potentially lose the state if not appropriately handled. This can be seen from the audit results of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK), which found inadequate administration of tax receivables with a value of more than Rp 20 trillion and repeated from previous years. This study's novelty is using the Global Accountability Project (GAP) approach and the OECD Principles of Corporate Governance to see the extent of accountability in tax receivables management with DGT as the research object. This study uses a qualitative method using primary data, interviews with DGT, BPK, and the Inspectorate General of the Ministry of Finance (ITJEN), and secondary data related to achievements performance during 2019-2022. The research results show that, in general, the accountability of tax receivables management by the DGT is good. Still, several things need improvement, such as improving the administration and supervision of overdue receivables by adding an early warning system, a capable bailiff, regulation of unpublished tax penalties, increasing cooperation with third parties, and increasing the billing budget.