Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Jurnal Ilmiah Publika Educoretax Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI) International Journal of Education and Social Science (IJESS)
Nina Andriana, Nina
Bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI Widya Graha Lt. XI, Jln. Gatot Subroto N.10 Jakarta 12710
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
MEDIA SIBER SEBAGAI ALTERNATIF JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPINNYA Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.519 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.436

Abstract

Demokrasi deliberatif, yaitu terbukanya peluang bagi masyarakat untuk secara kontinu berkomunikasidengan pemimpinnya, membutuhkan ruang publik yang bebas dari tekanan politik dan penguasa pasar media.Ruang Publik di media massa konvensional yang telah mengarah pada ketiadaan keberagamaan kepemilikan dankeberagaman substansi informasi menjadi titik balik hadirnya ruang publik pada bentuk media lain, yaitu mediasiber. Pemanfaatan media siber oleh lembaga dan aktor politik, dan khususnya oleh masyarakat di Indonesiamasih belum maksimal, meskipun media siber memberikan peluang menjanjikan sebagai saluran komunikasi yang“inklusif, egaliter dan bebas tekanan”. Prinsip komunikasi dua arah yang disediakan oleh media siber diharapkanmampu menjadi alternatif jembatan komunikasi yang lebih interaktif antara rakyat dan pemimpinnya, yang hal inisulit didapatkan pada media konvensional. Melalui ruang publik demokrasi deliberatif rakyat dapat dididik untukberdiskusi secara rasional dan terbuka untuk membicarakan persoalan-persoalan kebijakan publik.Kata kunci: Demokrasi deliberatif, Ruang Publik, Media Siber.
ARTI PENTING IDEOLOGI BAGI PARTAI POLITIK Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.577 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.502

Abstract

Politicalparty has an important role in thepolitical system Itfunctions such as political recruitment politicaleducation political aggregation andpolitical socialization has been positioned on the basic structure ofdemocratic system In the reformation era almost all ofpolitical parties in Indonesia has been born accidentally withoutgoodpreparation on it Itjust becomes the expression ofpolitical elite power so then political party doesn t haveits own ideology or even identity In this sense ideology is very important as a guidefor the politicalparty actionsand as a measurementfor the voter to evaluate howfarpolitical elitefuoill their promises during campaign Thisis a book review ofFirmanzah which talked about how to manage a political party by using ideology and a goodcommunication to the constituence
PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.819 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.204

Abstract

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skemapenyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks skema penyelenggaraan dan sistempemilu, penataan tak hanya terkait urgensi penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilupresiden, melainkan juga penataan kembali format pilpres itu sendiri. Sistem pilpres yang diterapkan oleh Indonesiasaat ini bukan hanya tidak menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,tetapi juga cenderung mendistorsikan obsesi penguatan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang telahdiamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Penataan relasi eksekutif-legislatif dalam hal ini juga amat penting.Koalisi yang lazimnya ditemukan pada pemerintahan parlementer, namun dengan sistem multipartai dalampresidensial hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme checks and balances internal DPRmaupun antara DPR dan Presiden pun harus dibenahi.Kata Kunci: Pemilu, sistem Pemilu, presidensialisme, partai politik.
EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA: KASUS KALIMANTAN BARAT Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.78 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.530

Abstract

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan “keterbatasan” menunjukkan indikasi mudahnya masyarakatdi wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampumengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuhtidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalismemasyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkandan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan inimenyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya,tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwapendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatifdan humanis serta beradab.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.
PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH Andriana, Nina
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i2.793

Abstract

 The purpose of this study is to investigate the Fund Budget andCapital Expenditure on Regional Independence. The sample ithis study was taken by purposive sampling from 150districts/cities within four years-period. The study uses paneldata. Data is taken from the official website of the DirectoratGeneral of Fiscal Balance. The author uses multiple regressiowith the fixed effect method that is processed with STATA. Thresults showed that: (1) the General Allocation Fund does nosignificantly influence regional independence. (2) SpeciaAllocation Fund has a significant influence on regionaindependence. (3) Revenue Sharing Fund does not significantinfluence on regional independence. (4) Capital expenditure haa positive coefficient but does not significantly affect regionaindependence. (5) General Allocation Fund, Special AllocatioFund, Revenue Sharing Fund and Capital Expenditursimultaneously have a significant influence on regionaindependence.Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruhdana perimbangan dan Belanja Modal terhadapKemandirian Daerah. Sampel dalam penelitian inidiperoleh secara purposive sampling dari 150kabupaten/kota dalam jangka waktu 4 tahun. Penelitianmenggunakan data panel. Data diambil dari situs resmiDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penulismenggunakan regresi berganda dengan fixed effect methodyang diolah dengan STATA. Hasil penelitian menunjukkanbahwa: (1) Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruhterhadap kemandirian daerah. (2) Dana Alokasi Khususmempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.(3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikanterhadap kemandirian daerah. (4) Belanja Modal mempunyaikoefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhikemandirian daerah. (5) Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal secara simultanmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandiriandaerah. 
PANDANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP MEDIA SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU ALAT KOMUNIKASI POLITIK UNTUK MENDEKATI PEMILIH MUDA (GEN Y DAN Z): STUDI KASUS PDI-P DAN PSI Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v19i1.1154

Abstract

Penelitian ini fokus pada bagaimana partai politik, PDI-P dan PSI, memandang  media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi politik untuk menjangkau pemilih, khususnya generasi milenial dan Z. PDI-P dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan parpol pemenang pada Pemilu 2019, dan  PSI dipilih sebagai partai yang berada pada urutan enam terbawah pada pemilu yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data yang ada di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kajian ini menemukan bahwa kedua partai memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat media sosial sebagai saluran komunikasi politik. PDI-P lebih cenderung melihat media sosial sebagai sarana branding partai (komunikasi satu arah), tetapi, PSI sendiri memandang media sosial tidak hanya sebagai media untuk branding dan mengenalkan program partai tetapi juga sebagai media untuk berdialog dengan publik (komunikasi dua arah).  Pandangan yang berbeda ketika melihat peran media sosial sebagai saluran komunikasi politik akan memengaruhi bentuk pesan politik yang disampaikan oleh partai politik. Pertimbangan berbeda dalam memilih bentuk pesan politik ini juga dipengaruhi oleh pandangan  mereka terhadap perilaku konsumsi media informasi dari kelompok pemilih muda (milenial dan Z), yang berbasiskan internet. Kata Kunci: komunikasi politik, media sosial, pemilih muda
Pengedukasian Peran UMKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ambarwati, Ria Dewi; Andriana, Nina
Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21632/jpmi.5.2.123-131

Abstract

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk menghasilkan output berupa modul UMKK dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam rangka program pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dengan tajuk Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS) yang dicanangkan oleh Kemenparekraf, serta dalam rangka mengimplementasikan instruksi presiden nomor 2 tahun 2022. Metode pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pengabdian ini yaitu dengan menggunakan metode kolaborasi informasi dan pengamatan simulasi. Kegiatan dilaksanakan baik secara daring maupun luring (tatap muka) selama enam bulan. Modul yang dihasilkan dari pengabdian ini, dijadikan sebagai acuan dalam persiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan UMKK mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam program BKSS. Selain itu, diharapkan modul ini menjadi acuan bagi satuan kerja dan UMKK lainnya dalam peningkatan pemahaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat menyukseskan implementasi instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022.
Analysis Implementation of Online Auction (E-Auction) at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Jakarta Andriana, Nina; Giovanni, Rama; Akhmad Priharjanto
IJESS International Journal of Education and Social Science Vol 4 No 1 (2023): VOL 4 NO 1 APRIL 2023
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/ijess.v4i1.165

Abstract

This research aims to analyze the implementation of e-auctions, the obstacles that occur, and efforts to overcome obstacles at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Jakarta. The method used by the author is a qualitative method, with research specifications being analytical descriptive. The data analysis method used is descriptive qualitative. The research was carried out at KPKNL Jakarta. Qualitative research method with data acquisition techniques through surveys and in-depth interviews using purposive sampling techniques. The results of the research state that the public's understanding of the implementation of e-auction auctions is less than their understanding of the implementation of conventional auctions. Public understanding regarding auction administration is also still very limited. Besides that, there are still many people who think that holding auctions is State Tax Revenue, not Non-Tax State Revenue (PNBP). Even though in implementing the e-auction at KPKNL Jakarta there are still several obstacles originating from external factors, KPKNL Jakarta continues to make efforts to overcome these obstacles to optimize the implementation of e-auctions at KPKNL Jakarta.
DO ACCOUNTABILITY, POPULATION QUALITY, ORGANIZATIONAL SIZE, ECONOMIC GROWTH AND COVID-19, AFFECT REGIONAL INDEPENDENCE Priharjanto, Akhmad; Andriana, Nina; Hadiwibowo, Yuniarto
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 8, No 4 (2024): IJEBAR, VOL. 08 ISSUE 04, DECEMBER 2024
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v8i4.15364

Abstract

This study is a quantitative study to test whether accountability, population quality, organizational size, economic growth, and covid-19, affect regional independence. The study was conducted for the scope in Java. The data used in this study are secondary data obtained through the Central Statistics Agency. Data was taken from the Central Statistics Agency for the period 2013 to 2021. Data analysis used multiple linear regression with the STATA application. The results of the statistical test show that the accountability variable (opinion) p-value is 0.001, which means that accountability significantly affects regional independence, as well as the population quality variable indicated by the HDI. The p-value for the HDI is 0.000 which can be said that the HDI significantly affects regional independence. The same results are also shown by the variable organizational size (SIZE) which indicated by the assets owned by the regional government (ASETKAP), the p-value of the size of the regional government is 0.000. This means that the size of the government significantly affects regional independence. The variables COVID-19 (COVID) and economic growth (ADHBKAP) also have a significant positive influence.
DO ACCOUNTABILITY, POPULATION QUALITY, ORGANIZATIONAL SIZE, ECONOMIC GROWTH AND COVID-19, AFFECT REGIONAL INDEPENDENCE Priharjanto, Akhmad; Andriana, Nina; Hadiwibowo, Yuniarto
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 8 No 4 (2024): IJEBAR, VOL. 08 ISSUE 04, DECEMBER 2024
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v8i4.15364

Abstract

This study is a quantitative study to test whether accountability, population quality, organizational size, economic growth, and covid-19, affect regional independence. The study was conducted for the scope in Java. The data used in this study are secondary data obtained through the Central Statistics Agency. Data was taken from the Central Statistics Agency for the period 2013 to 2021. Data analysis used multiple linear regression with the STATA application. The results of the statistical test show that the accountability variable (opinion) p-value is 0.001, which means that accountability significantly affects regional independence, as well as the population quality variable indicated by the HDI. The p-value for the HDI is 0.000 which can be said that the HDI significantly affects regional independence. The same results are also shown by the variable organizational size (SIZE) which indicated by the assets owned by the regional government (ASETKAP), the p-value of the size of the regional government is 0.000. This means that the size of the government significantly affects regional independence. The variables COVID-19 (COVID) and economic growth (ADHBKAP) also have a significant positive influence.
Co-Authors Akhmad Priharjanto Akhmad Priharjanto, Akhmad Ambarwati, Ria Dewi Aprilia, Rachma Asqolani, Asqolani Dharmakarja, I Gede Made Artha Fadlil Usman, Fadlil Giovanni, Rama Hadiwibowo, Yuniarto Hartopo, Wing Iswandy, Iis Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Miftahul Hadi Nur Fathoni, Nur