Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal Law of Deli Sumatera Jurnal Hukum Bisnis Pengabdian Deli Sumatera
M. Hendra Pratama Ginting
Universitas Deli Sumatera
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL M. Hendra Pratama Ginting; Muhammad Akbar; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat kemanusiaan. Keywords: Kekerasan, Perempuan, Sosiokultural
PEMBUATAN PERATURAN DESA UNTUK KETAHANAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN DI DESA DENAI KUALA DUSUN III KECAMATAN PANTAI LABU DELI SERDANG M. Hendra Pratama Ginting; Muzwar Irawan; Muhammad Ilham; Rica Gusmarani; Laili Zailani; Erwita poetri annisa
Pengabdian Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Pengabdian vol. 2 no. 2 Juli 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode normatif digunakan dalam karya Tulis ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pola hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan suatu peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seingga dengan demikian dapat menjawab bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh. Maka dapat disimpulkan, bahwa esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpan masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut. Keywords: Peraturan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Pematang Siantar: Legal Analysis of Prenuptial Agreements Reviewed from Law Number 1 of 1974 in Pematang Siantar City Vindi Verdiana; M. Hendra Pratama Ginting
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 03 (2026): Artikel Riset Edisi Mei 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i03.8480

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that regulates the management of assets and the division of responsibilities between husband and wife in a marriage. This research is motivated by the low level of understanding and implementation of prenuptial agreements in Pematang Siantar City, despite being regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of this research is to analyze the implementation of prenuptial agreements from a legal perspective, assess their effectiveness in practice, and identify factors that hinder their implementation in society. This research uses a normative legal method, namely, research based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and relevant laws and regulations. The results show that the majority of the community does not understand the function, procedures, and benefits of prenuptial agreements. The main obstacles identified include a lack of legal socialization, psychological factors, the influence of conservative cultural and religious values, and the community's economic limitations. Although prenuptial agreements are legally binding if made in accordance with legal provisions, in practice, they have not yet become part of community customs. Based on these findings, low public understanding, cultural and economic factors, and minimal outreach from relevant institutions are the main obstacles to the implementation of prenuptial agreements. Therefore, this study recommends improving legal education through collaboration between state institutions, legal practitioners, and community leaders to expand public access and understanding of legal rights in marriage.
Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Jual Beli Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.: Legal Responsibility for Online Buying and Selling Business Actors Who Cause Consumer Losses Reviewed from Law Number 19 of 2016 and Law Number 8 of 1999. Revi Mariska Siregar; M. Hendra Pratama Ginting
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 03 (2026): Artikel Riset Edisi Mei 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i03.8481

Abstract

The Indonesian government passed Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which was later amended to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The amendments focused on Articles 27, 28, and 29, which were previously considered open to multiple interpretations and therefore needed to be clarified to provide legal certainty for internet users and improve consumer protection in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical research type because it focuses on the study of applicable legal regulations in legislation. The approach used is a statute approach, namely by examining various laws and regulations related to the legal issues being studied. The research data uses secondary data obtained through literature studies, which were then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, together with the ITE Law, has provided a fairly strong legal basis for taking action against business actors who harm consumers through electronic transactions. However, business actors' low awareness of the importance of consumer protection often leads to the neglect of consumer rights, such as the obligation to provide accurate and transparent information, guarantee product quality, and responsibility for losses suffered by consumers. Therefore, business actors have a legal obligation to protect consumer rights and can be held accountable if proven to have committed negligence, fraud, or violations in electronic transaction systems.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik : The Role and Responsibilities of Notaries in Protecting Third Parties in Relation to the Making of Authentic Deeds M. Hendra Pratama Ginting; Rica Gusmarani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6681

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, suatu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Pihak ketiga dalam konteks ini merujuk kepada individu atau entitas yang tidak terlibat langsung dalam penandatanganan akta, tetapi memiliki kepentingan yang terpengaruh oleh isi akta tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan pentingnya peran notaris dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, maka perlu adanya kajian lebih mendalam tentang bagaimana notaris dapat berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak Ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terkait pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi data, menjamin keabsahan akta, dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Analisis terhadap kasus-kasus sengketa tanah mengungkapkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan pemeriksaan dokumen dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang lalai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, peran notaris dalam melindungi pihak ketiga sangat krusial dan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, profesionalisme, dan etika untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan akta notaris.
Co-Authors Erwita poetri annisa Gusmarani, Rica Laili Zailani Muhammad Akbar Muhammad Ilham Muzwar Irawan Revi Mariska Siregar Vindi Verdiana