Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Notarius JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal Law of Deli Sumatera Semarang Law Review Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI) Svarga Pena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Gusmarani, Rica
Universitas Deli Sumatera
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (DALAM PERKARA NOMOR 271/Pid.Sus/2016/PN. Mdn jo PERKARA NOMOR 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn) Rica Gusmarani; Ediwarman Ediwarman; Suhaidi Suhaidi; Mahmud Mulyadi
USU LAW JOURNAL Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.693 KB)

Abstract

ABSTRACT   The state of emergency of narcotics became the basis of the Indonesian Government's consideration to impose capital punishment on suspected drug cases in this case is Booking and Dealer which in fact have a destructive effect on the future of Indonesian youth. The application of capital punishment, both in Indonesia and countries in the world there are still many opinions that are pros and cons. capital punishment in the positive criminal law in Indonesia is still relevant to apply that in the future the formulation, implementation, and implementation of capital punishment shall pay attention to four important matters. First, capital punishment is no longer a principal punishment, but as a special and alternative criminal act. Secondly, capital punishment may be imposed with a ten-year probation which if the prisoner is liable can be changed with life imprisonment or for 20 years. Third, capital punishment can not be imposed on immature children. Fourth, the execution of capital punishment on pregnant women and a mentally insured person is suspended until the pregnant woman gives birth and the mentally ill prisoner is healed. On the other hand, the death penalty is also intended as a deterrence or detention for criminals, especially narcotics dealers and dealers whose actions can damage the physical and mental generation of young people who are the nation's shoots so that it can threaten the National Resilience of the Indonesian Nation. Keywords: Death Penalty, Narcotics Crime, Human Rights.
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS Rica Gusmarani; Muhammad Ilham
Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.541 KB)

Abstract

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya, hal ini berarti bahwa notaris harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai notaris. Untuk itu dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai institusi yang akan memutuskan apakah notaris melanggar kode etik atau tidak serta memberikan sanksi hukum. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang diubah itu sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Anehnya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak disertai dengan definisi Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan kondisi tersebut, maka selayaknya penjatuhan sanksi kode etik oleh Majelis Kehormatan terhadap notaris, harusnya disikapi sebagai suatu pembelajaran untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas notaris yang tidak terlepas dari ruang lingkup hukum yang berlaku. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada notaris, harusnya menyadarkan notaris untuk lebih memiliki etika dan moral saat menjalankan profesinya di tengah-tengah masyarakat. Keywords: notaris, pelanggaran, akta
PERAN PERGURUAN TINGGI HUKUM MENDORONG KESEJAHTERAAN BANGSA Fahmi Jurdial; Rica Gusmarani; Muhammad Ilham
Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.769 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia, sebagaimana dengan negara-negara lain yang berlandaskan pada hukum tentu maka sudah pasti negara ingin menciptakan kesejahteraan bagi bangsa, itu sudah menjadi cita-cita bangsa sedari awal sejak kemerdekaan indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahkan penegak hukum telah dilakukan untuk membangun kehidupan bangsa yang baik, maju dan serta sejahtera, namun akan tetapi sampai saat ini masih saja banyak problematika yang terjadi di indonesia dan masyarakat masih banyak yang hidup dalam kesengsaraan, menderita dan terlantar Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Secara konstitusi semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangkan serta penyeleggaraan pendidikan. Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang harapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmani dan rohani, berdasarkan prinsip- prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Peran perguruan tinggi hukum dalam mendorong anak bangsa yang berkualitas, disamping peran dalam mendidik, baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar) lembaga perguruan tinggi hukum dapat pula berperan untuk melakukan riset-riset penelitian yang dibutuhkan oleh pengadilan. Keywords: Perguruan Tinggi, Pendidikan Hukum, Kesejahteraan Bangsa
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA SARIBU ASIH, KECAMATAN HATONDUHAN, KABUPATEN SIMALUNGUN Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.498 KB)

Abstract

Pada awalnya masyarakat Simalungun tidak berminat dengan ajaran Kristen yang dibawakan para Missionaris RMG Jerman. Orang Simalungun yang tidak tertarik dengan ajaran Kristen, karena secara dogma sangat berbeda dengan ajaran “Habonaron Do Bona” agama asli orang Simalungun. Pembangunan fisik gereja dilakukan di mana saja di wilayah Simalungun. Meskipun orang Simalungun belum menerima Kekristenan yang sesungguhnya, namun sudah didirikan gedung gereja untuk mereka. Bahasa yang dipakai dalam menyampaikan Injil pun terkesan dipaksakan apa adanya. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Masyarakat Desa Saribu Asih tidak dapat memenuhi identifikasi di atas, yaitu wilayah adat yang dikenal sebagai Tanah Perkampungan sudah tidak terlihat lagi eksistensi Hak Ulayat atas tanahnya. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat juga sudah tidak terlihat lagi dan Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat yang terdiri atas Parbapaan dan Partuanon sudah tidak terlihat lagi, sedangkan Pangulu dan Gamot masih ada namun pengertiannya berbeda dengan arti pada masa itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu eksistensi masyarakat dan lembaga Hukum Adat yang terdiri atas Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot sudah tidak terlihat lagi, serta eksistensi wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung juga tidak terlihat akibat Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak eksis. Keywords: Lembaga Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL M. Hendra Pratama Ginting; Muhammad Akbar; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat kemanusiaan. Keywords: Kekerasan, Perempuan, Sosiokultural
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KUASA JUAL ATAS OBJEK HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM BOEDEL WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2770 K/ PDT/2015) Yohanes Arif Hasiholan Tampubolon; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan UUJN maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab Notaris dan akta Notaris apabila ada dokumen yang tidak benar terkait surat kuasa untuk jual beli atas sebuah objek kepemilikan hak atas tanah yang masih dalam boedel waris, menganalisa kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang berdasarkan pada surat kuasa untuk jual beli atas sebuah objek kepemilikan hak atas tanah yang masih dalam boedel waris dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris yang telah beralih hak kepemilikan atas tanahnya berdasarkan pada Surat Kuasa Untuk Jual Beli atas sebuah objek kepemilikan hak atas tanah yang masih dalam boedel waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2770 K/ Pdt/2015). Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Kepastian hukum mengenai data fisik yaitu kepastian mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk kepastian tentang keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan yang ada diatas tanah tersebut. Perlindungan Hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai untuk melindungi kepentingan bagi para ahli waris atas peralihan hak atas sebuah objek kepemilikan hak atas tanah yang masih dalam boedel waris dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentinggannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Bentuk kewenangan Notaris dalam membuat surat kuasa untuk jual beli atas sebuah objek kepemilikan hak atas tanah yang masih dalam boedel waris yaitu harus mengacu berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN. upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak atas harta bersama berkaitan dengan pembelian dan penjaminan hak atas tanah adalah dengan melakukan transaksi peralihan hak atau kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, secara terang dan jelas, diketahui semua ahli waris tanpa ditutupi dan tunduk pada peraturan yang berlaku serta dalam pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan kepastian hukum. Perlindungan hukum bahwa jual beli tanah warisan harus disetujui semua ahli waris dan harus membuat persetujuan dibawah tangan atau dengan akta notaris bahwa seluruh ahli waris setuju menjual tanah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Kuasa Jual, Boedel Waris
PENGGUNAAN JAMINAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH Clara Fransiska Olivia Siahaan; Rica Gusmarani
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan, diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan Perorangan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Lembaga Jaminan Perorangan dalam prakteknya  digunakan karena penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur. Jaminan Perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitor dan kreditor ketentuan Pasal 1821KUH Perdata. berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa  jaminan perorangan kurang dapat menjami penyelesaian kredit di bank karena hanya bersifat moral obligation dan hanya sebagai jaminan tambahan saja, disamping itu sampai saat ini, di Perbankan belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri karena memakan bayak waktu dan juga biaya. Kata kunci: jaminan, perorangan, penyelesaian kredit
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Karakter Dalihan Na Tolu Pada Siswa SMA Negeri 4 Kota Padangsidimpuan Indra Purba Harahap; Rica Gusmarani; Syukron Firdaus Siregar
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.5407

Abstract

The government issued Law Number 22 of 1997 replaced by Law Number 35 of 2009 concerning Drugs to prevent the adverse effects of drugs. However, the Drug Law has not been able to prevent the increase in drug abuse, especially at the high school level. Dalihan na tolu character education is considered to have a significant effect on preventing drug abuse. The purpose of the study was to find out how the influence of dalihan na tolu character education on drug abuse prevention. The type of research conducted is quantitative with a descriptive approach. The research instrument uses questionnaires. The results of the study stated that Dalihan Na Tolu Character Education had a positive and significant effect on the Prevention of Drug Abuse in students of SMA Negeri 4 Padangsidimpua Town. If dalihan an tolu character education is improved, drug abuse prevention will increase in SMA Negeri 4 Padangsidimpuan Town.
Advocate Immunity Rights in Providing Legal Services to Clients Yohanes Pande; Zakiyatun Nufus; Patawari Patawari; Rica Gusmarani; Muchamad Taufiq
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5761

Abstract

An advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who fulfill the requirements under the Advocate law. Advocates are law enforcers, free and independent, guaranteed by laws and regulations." In this way, it has been clearly stated that the position of advocates is equal to that of police, prosecutors and judges as law enforcers. In providing legal aid services to their clients, advocates have the right to immunity and cannot be sued either civilly or criminally, as regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK) which states that the right to immunity This applies both inside and outside the court. An advocate's immunity is always limited by good faith, which is defined in the Elucidation to Article 16 of the Advocate Law, namely that what is meant by good faith is carrying out professional duties for the sake of upholding justice based on the law to defend the interests of clients.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi: Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Rengga Kusuma Putra; Ummi Kalsum; Johari; Rica Gusmarani; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5548

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini diangap lebih cepet dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.
Co-Authors Bambang Arianto Bintara Sura Priambada Budi Handayani Bustaman Clara Fransiska Olivia Siahaan Ediwarman Ediwarman Edy Sony ernita, ernita Fahman Urdawi Nasution Fahmi Jurdial Hamzah Mardiansyah Harahap, Ahmad Rizki Harahap, Indra Purba Indra Purba Harahap Johari M. Hendra Pratama Ginting M. Hendra Pratama Ginting Mahmud Mulyadi Maria Alberta Liza Quintarti Muchamad Taufiq Muhammad Akbar Muhammad Ilham Muhammad Ilham Patawari Patawari Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad Siregar, Nurganda Suhaidi Suhaidi Syukron Firdaus Siregar Tauratiya Ummi Kalsum Yessi Kurnia Arjani Manik Yohanes Arif Hasiholan Tampubolon Yohanes Pande Zakiyatun Nufus Zulkarnain S