Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal Law of Deli Sumatera Jurnal ABDIMAS MUTIARA GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL Pengabdian Deli Sumatera
Muzwar Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasinya Salah Satu Pihak Dalam Akta PPJB Terhadap Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2161k/Pdt/2014) William; Muzwar Irawan
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada dalam hukum perjanjian yang terdapat pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). PPJB dilaksanakan sebelum AJB karena beberapa hal diantaranya belum terpenuhi syarat-syarat untuk dapta melaksanakan AJB dihadapan PPAT. PPJB banyak menimbulkan permasalahan hukum khususnya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga PPJB tersebut tidak dapat dilanjutkan menjadi AJB dihadapan PPAT. Perumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum tentang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli terhadap objek hak milik atas tanah, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas terjadinya wanprestasi dalam akta perjanjian pengikatan jual beli terhadap objek hak atas tanah dan bagaimanakah analisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2161K/PDT/2014 terkait wanprestasinya salah satu pihak dalam akta PPJB. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan KUH Perdata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain atau menuntut pembatalan PPJB tersebut sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak untuk ditingkatkan menjadi AJB dihadapan PPAT. Majelis hakim berpandangan pihak pembeli telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar sisa hutang harga pembelian hak atas tanah sebesar Rp. 3.700.000.000, sehingga akta PPJB yang telah disepakati dan telah ditandatangani tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi AJB yang dibuat dihadapan PPAT dan tujuan PPJB untuk peralihan hak milik atas tanah dari Ny. PSI kepada Ny. JJ tidak dapat dilaksanakan. pertimbangan majelis hakim adalah bahwa Ny. JJ telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta pernyataan pengosongan tanah dan bangunan dengan menggunakan akta autentik notaris untuk mengosongkan dan tanah dan bangunan milik pihak penjual Ny.PSI meskipun sisa harga pembelian belum dilunasi oleh pembeli. Perbuatan pihak pembeli tersebut merugikan hak dan kepentingan pihak penjual. Kata Kunci : Wanprestasi, PPJB dan Hak Atas Tanah
Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan Di PT. Yurindo Perdana Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN) Simanjuntak, Marihot; Sijabat, Togar Sahat Manaek; Irawan, Muzwar
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4639

Abstract

Dalam hal perlindungan hukum terhadap disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana atau pun sebagai korban dari tindak pidana adalah hal yang harus ditangani serius dikarenakan dapat mengakibatkan depresi atau gangguan jiwa. Hal ini harus mendapat perhatian dari pihak Polrestabes Medan sehingga disabilitas boleh berekspresi atau berkarya dan hidup didalam Negara Indonesia. Mengenai Perlindungan Hukum yang diterima Disabilitas sudah diatur oleh Undang-Undang dan juga Hak-hak yang diterima Disabilitas tersebut.
PROSES PERBUATAN HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA Irawan, Muzwar; Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5327

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi Proses perbuatan hukum adat dalam konteks perubahan hukum Indonesia, dengan fokus pada inklusivitas, kearifan lokal, dan keberagaman masyarakat. Analisis melibatkan tinjauan mendalam terhadap sejarah, norma, dan implementasi hukum adat, serta konsekuensi positif dan potensi konflik. Hasil penelitian mengidentifikasi potensi hukum adat untuk mengisi celah kebijakan, memberikan legitimasi pada praktik lokal, dan merangsang perkembangan hukum yang berkelanjutan. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga diperhatikan dalam pemahaman dinamika revitalisasi. Kesimpulannya, integrasi hukum adat menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia dalam keberagaman. Revitalisasi hukum adat juga membuka peluang untuk mengatasi ketidaksetaraan, konflik lahan, dan melibatkan komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mendukung upaya menuju sistem hukum yang memadukan kebijakan nasional dengan nilai-nilai lokal, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat merancang langkah-langkah kebijakan yang tepat guna, menjembatani kesenjangan hukum, dan membangun fondasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan di Daerah.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan Siringo-ringo, Anderson; Rolando Marpaung; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.
Edukasi Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Mesjid Al-Iklasiyah Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Jelita Purnama Sari Telaumbanua; Pretty Grace Harita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, dan untuk mengetahui, menganalisis penerapan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Untuk penegak hukum, penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada kesalahan atau tidak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan bukti petunjuk dalam proses pembuktian. Bukti petunjuk tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tapi hanya bisa menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya. Hakim mengandalkan keterangan saksi korban dalam kasus ini, namun saksi korban dianggap belum ahli dalam bidang hukum. Namun hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengikuti hati nuraninya ketika memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Trisna Fitriani Lase; Yulius Gulo
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegakan hukum memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pidana pembunuhan disertai kekerasan. Dalam hal perbuatan pidana pembunuhan yang dimana dilakukan dengan kekerasan secara Bersama-sama mengakibatkan banyaknya korban terhadap perbuatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perbuatan tindak pidana pembunuhan yang sudah terjadi. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum dalam hal memberikan rasa jera kepada pelaku terhadap perbuatan pembunuhan yang disertai kekerasan dikelurahan Cinta Damai agar tidak banyaknya korban.
Sosialisasi Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan Irawan, Muzwar; Micael Jeriko Damanik; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialiasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut Marpaung, Rolando; Muzwar Irawan; Leo Hidayat Fatala Gea; Shentice Mendrofa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Calilia Rani Marbun; Zerima Hutapea
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Co-Authors Calilia Rani Marbun Damanik, Micael Jeriko Erwita poetri annisa Gusmarani, Rica Ida Ayu Putu Sri Widnyani Jelita Purnama Sari Telaumbanua Jon Robert Saragih Laili Zailani Leo Hidayat Fatala Gea Lismari Crisnawanti Luaha M. Hendra Pratama Ginting Maltus Hutagalung Manaek Sijabat, Togar Sahat Marpaung, Rolando Micael Jeriko Damanik Muhammad Ilham Peri Putri Mei Handayani Ziliwu Pretty Grace Harita Rolando Marpaung Shentice Mendrofa Sherhan Sherhan Sijabat, Togar Sahat Manaek Simanjuntak, M. Marihot Simanjuntak, Misseris Cordiasi Siringo-ringo, Anderson Togar Sahat Manaek Sijabat Trisna Fitriani Lase William Yulius Gulo Yurniwati Halawa Zerima Hutapea