Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG, KABUPATEN KARO Dinda Tazkia Aulia; Feri Ardilansyah Harahap; Abd. Rahman Harahap; Isro Ayu Marbun; Madinah Asri Putri Andarin; Mae Syarah; Wina Aswita; Zahra Afiqah; Salsabila Athirah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41107

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan sistem hukum, termasuk hukum waris yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Desa Payung, Kabupaten Karo, menghadapi kontestasi hukum waris adat dan hukum Islam dalam pembagian tanah warisan. Hukum adat Karo, dengan sistem patriarki, memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan hukum Islam memberikan hak kepada semua ahli waris sesuai prinsip faraid. Konflik sering terjadi karena perbedaan pandangan ini, yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap perbedaan kedua sistem hukum dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, ahli waris, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian memberikan wawasan mengenai upaya mediasi dan penyelesaian sengketa yang efektif melalui musyawarah keluarga, peran tokoh adat dan ulama, serta pengadilan agama.
Implementasi Sertifikasi Halal pada Pedagang Sate di Kecamatan Deli Tua Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Isnaina Rizkia Ritonga; Abd. Rahman Harahap
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 2 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5334

Abstract

Halal product assurance for satay businesses in Deli Tua District does not meet legally mandated standards. This study examines the implementation of halal certification among satay vendors in Deli Tua District based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, focusing on the gap between normative provisions and field conditions. The method used is empirical juridical with a sociological approach through observation, interviews, and document studies. The results indicate that the implementation of halal certification remains low, with most businesses not yet certified despite understanding its importance, creating a gap between regulations and practice. The main obstacles include the perception of small businesses that have not prioritized certification, a lack of technical understanding of halal certification procedures, and minimal government outreach and assistance. Satay vendors need to increase their initiative in managing halal certification to optimize its implementation and strengthen public trust in their products.