Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syariah AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Ikka Puspita Sari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Ikka Puspita Sari
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.613

Abstract

ABSTRACT Transaction Media, which is more commonly referred to as E-Commerce, can be understood as a type of buying and selling transaction or trading of goods or services through electronic media. In this electronic contract agreement is an agreement of the parties that is carried out through an electronic system. From the background above, the formulation of the research problem is How the Legitimacy of Electronic Contract Agreements in E-Commerce Transactions Viewed from Civil Law. This study uses a normative research method, namely studying problems by processing data obtained from laws and regulations in accordance with existing rules and norms or norms as a basis for research. Articles 5 and 6 of the ITE Law state that electronic information, documents and signatures can be used as evidence in e-commerce transactions that are considered valid as long as the information can be checked, downloaded, displayed, guaranteed and accountable. This article is emphasized by the explanation of article 5 of Law Number 19 of 2016. Keywords: Legitimacy, Agreement, E-Commerce
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Suwarji; Siti Fatmawati; Ikka Puspita Sari
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/pbetfj29

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). (Harapan et al., 2021). Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, adapun subjek penelitian adalah Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.  Teknik pengumpulan data menggunkan wawancara, observasi, angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Strategi validasi dalam penelitian ini adalah trianggulasi.Teori yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi menurut George C Edwards III sebagai landasan teori, karena model ini dinilai  relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Pada proses implementasi PKH meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan berjalan dengan baik, telah tercapainya tujuan PKH meliputi peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan taraf pendidikan anak – anak KPM, dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. sedangkan factor penghambat dari implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal diantaranya kurangnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kurangnya akan kesadaran masyarakat mengenai fungsi bantuan Program Keluarga Harapan 
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Suwarji; Siti Fatmawati; Ikka Puspita Sari
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/pbetfj29

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). (Harapan et al., 2021). Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, adapun subjek penelitian adalah Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.  Teknik pengumpulan data menggunkan wawancara, observasi, angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Strategi validasi dalam penelitian ini adalah trianggulasi.Teori yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi menurut George C Edwards III sebagai landasan teori, karena model ini dinilai  relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Pada proses implementasi PKH meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan berjalan dengan baik, telah tercapainya tujuan PKH meliputi peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan taraf pendidikan anak – anak KPM, dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. sedangkan factor penghambat dari implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal diantaranya kurangnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kurangnya akan kesadaran masyarakat mengenai fungsi bantuan Program Keluarga Harapan 
Proses Perjodohan Syariah di Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo Menggunakan Analisa Teori Forum Shopping dan Gender Diversity Nahar Surur; Ikka Puspita Sari; Muhammad Alfaruq Nirwana
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2024
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v10i1.1550

Abstract

Sharia matchmaking, also known as taaruf, is an effort made by an ikhwan/sister in an effort to find a partner who is in the same league. Several institutions such as the Bureau of Ta'aruf Syar'i, Sukoharjo Regency, provide this matchmaking service. However, for some people, the ta'aruf program at the Office is not only used by young people to find a life partner, but this program is also of interest to widowers to find sirri to polygamy partners. The purpose of this study is to find out how the sharia matchmaking process is in the Taaruf Syar'i Bureau Office, Sukoharjo Regency. In addition, the author also wants to know the reasons for the perpetrators of ta'aruf who choose to marry officially, marry sirri and even polygamy. The author uses a legal sociology approach in reading the phenomena that occur and analyzes using the Forum Shopping theory. In addition, the author also uses the theory of Gender Diversity in observing the domination of the parties in deciding the marriage model. In searching for primary data, the author conducted in-depth interviews with the Head of the Bureau Office and parties who have been in the Office. While secondary data, the authors obtained from related sources such as books, journals, articles, and scientific papers. From the research conducted, the authors found several reasons why some taaruf actors chose to marry legally and some others chose to marry siri or even polygamy. For perpetrators of legal marriage, they are aware of the guarantee of civil rights obtained from the orderly administration of marriage. As for the perpetrators of unregistered marriages and polygamy, they have personal interests such as economic, biological reasons, and even disappointment with the KUA's policies.
Co-Authors Muhammad Alfaruq Nirwana Nahar Surur Siti Fatmawati Suwarji