Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT Saifun Nufus; Muhamad Yusar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10500

Abstract

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat. Permasalahan sengketa bermula dari selisih kepentingan akan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat, hak atas tanah secara umumnya menjadi perselisihan karena dalam proses peralihan milik dilakukan tanpa kelengkapan syarat yang memadai terutama dalam hal surat menyurat berupa akta jual beli, proses serta para saksi yang ketika permasalahan muncul sebagian besar sudah tidak ada/meninggal. Menjadi kebiasaan atau adat di desa juga bila terjadi perselisihan maka Kepala Desa dilibatkan untuk dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang desa ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya pengaturan tentang kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat ada pada Pasal 26 ayat (4) huruf k, namun setelahnya tidak ada pengaturan lainnya yang terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa masyarakat tersebut dilakukan. Karena itu dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa? dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa oleh Kepala Desa?. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang yang didukung bahan hukum sekunder serta pendapat para ahli hukum dalam bidangnya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran dan dasar yuridis Kepala Desa terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang kedudukan sebagai Kepala Desa yang dinyatakan pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Desa, adapun kekuatan hukum pada hasil mediasi pada perselisihan sengketa yang terjadi adalah kesepakatan yang terjadi dianggap sebagai ikatan hukum seperti berlakunya undang-undang bagi mereka yang melakukan kesepakatan. 
Analisis Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Dalam Pengembangan Wisata Religi Banten Lama (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025) Annisa Ulya; Saifun Nufus; Fadhli Dzil Ikrom
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8124148

Abstract

Tourism has an important role in development in a region and in a country. In line with the enactment of regional autonomy, giving authority to Regional Governments to make tourism development strategies to Regency/City regions to carry out regional tourism development and development. The regional government of Serang City is no exception, which has a strategy and continues to improve in developing religious tourism in the Old Banten. Researchers are interested in examining the role of the City of Serang Youth and Sports Tourism Office based on Serang City Regional Regulation Number 14 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2015- 2025 and what are the supporting and inhibiting factors in the development of Banten Lama religious tourism. The method used in this research is normative juridical and sociological juridical, with analytical descriptive research type. Collecting research data from secondary data which is the main data in the research, and primary data as a source of Youth and Sports Tourism in Serang City and qualitatively analyzed supporting data in the form of interviews with normative Office offices. The research results obtained were that the role of the Serang City Youth and Sports Tourism Office in the development of Banten Lama religious tourism had been carried out but was not yet optimal. Evidenced by the lack of optimal preservation of cultural heritage and other assets that have historical value, street vendors who are still selling in the mosque area, as well as less optimal arrangements for the flow of tourist visits. Supporting factors in the development of old Banten religious tourism are tourism potential which includes a strategic location as the capital city of Banten province, there are lands that have the potential to be developed as tourist destinations including religious tourism, as well as studies in the form of Detailed Engineering Design. the development of religious tourism in the Old Banten, namely the limitations of the Serang City Regional Budget, the lack of trained human resources in guiding tours in the Old Banten, and RIPPARDA which does not specifically regulate religious tourism.