Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Primagraha Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL RUANG HUKUM Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Multidisiplin
Muhamad Yusar
Universitas Primagraha
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT Saifun Nufus; Muhamad Yusar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10500

Abstract

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat. Permasalahan sengketa bermula dari selisih kepentingan akan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat, hak atas tanah secara umumnya menjadi perselisihan karena dalam proses peralihan milik dilakukan tanpa kelengkapan syarat yang memadai terutama dalam hal surat menyurat berupa akta jual beli, proses serta para saksi yang ketika permasalahan muncul sebagian besar sudah tidak ada/meninggal. Menjadi kebiasaan atau adat di desa juga bila terjadi perselisihan maka Kepala Desa dilibatkan untuk dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang desa ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya pengaturan tentang kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat ada pada Pasal 26 ayat (4) huruf k, namun setelahnya tidak ada pengaturan lainnya yang terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa masyarakat tersebut dilakukan. Karena itu dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa? dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa oleh Kepala Desa?. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang yang didukung bahan hukum sekunder serta pendapat para ahli hukum dalam bidangnya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran dan dasar yuridis Kepala Desa terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang kedudukan sebagai Kepala Desa yang dinyatakan pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Desa, adapun kekuatan hukum pada hasil mediasi pada perselisihan sengketa yang terjadi adalah kesepakatan yang terjadi dianggap sebagai ikatan hukum seperti berlakunya undang-undang bagi mereka yang melakukan kesepakatan. 
Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya Robby Nurtresna; Dika Ratu Marfu’atun; Muhamad Yusar
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.587

Abstract

The Kasepuhan adat community of Banten Kidul in Sirnaresmi Village is a traditional society that still adheres to the heritage of their ancestors. Along with the development of incoming science and technology, the Kasepuhan community is gradually experiencing cultural changes. The cultural changes that occur as a result of the challenges and responses of the indigenous Kasepuhan community to new things have resulted in cultural acculturation. The purpose of this study is to determine changes in the culture of the indigenous people of Banten Kidul. This research method uses historical research methods. Historical research is a process of reconstructing history by collecting historical facts and data, then building them into a single unit. The results of this study show that this cultural change is due to the challenges of an increasingly ultramodern era and the response of society to new things so that cultural acculturation occurs. This change is evidenced by elements of several cultures such as technological systems, belief systems and changing language speech. But thus, even though not every change becomes negative, it means that there can also be positive changes that occur in the Kasepuhan indigenous people of Banten Kidul.
Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process Maryana, Ana; Farhanudin, Farhanudin; Yusar, Muhamad
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v1i1.263

Abstract

The research aims to find out how the Protection of Human Rights for perpetrators of criminal acts in the Detention Process in the Indonesian Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data supported by primary legal materials in the form of criminal law books and criminal procedural law books as well as secondary legal materials consisting of legal journals and literature related to the research topic. then collected and analyzed by deductive method. The results of this study state that according to the Criminal Procedure Code those who have the right to detain are investigators, public prosecutors or judges with a certain time limit. In detention must be in accordance with the law. So, detention cannot be carried out arbitrarily. The purpose of detention is for the purposes of investigation, prosecution and examination in court so that the perpetrator does not run away.
Legal Analysis of the Criminal Policy on Incest in Indonesia According to Law No. 1 of 2023 Yusar, Muhamad; Rasmah, Rasmah
Jurnal Primagraha Vol. 4 No. 02 (2023): NOVEMBER
Publisher : LPPM Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/jp.v4i02.657

Abstract

Setting the crime of incest is in Article 46 of Act No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Article 81, paragraph (1) of Act No. 23/2002 on Child Protection. However, the setting does not include the crime of incest committed by the parents of the child. In order to reform the criminal law, a new formulation of the article should be added to encompass parents who commit the crime of incest against their son. This should be done by weighing the criminal sanctions (existing criminal penalties plus one-third).
PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS MALPRAKTIK BERDASARKANqUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUNq2023 Yusar, Muhamad; Hidayat, Sepdi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.436

Abstract

Meskipun praktik medis bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun  berurusan dengan kasus-kasus praktik medis membingungkan untuk beberapa kali. Tidak adanya definisi hukum tentang praktik medis menyebabkan kebingunganqon bagaimana menanganinya. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep praktik medis dan kewajiban. Selain itu, qmiskonsepsi tentang malpraktik medis qliability juga akan ditevaluasi. Penelitian hukum kunormatif ini bergantung pada data sekunder dan menggunakanpendekatan hukum dan kuarparatif. Ditemukan bahwa di sana telah disalahpahami pada malpraktik medis di Indonesia. Kesalahpahaman terjadi tidak hanya untuk orang awam, tetapi juga di antara akademisi dan lembaga penegak hukum. Kesalahpahaman ini menyebabkan kebingungan tentang bagaimanaquntuk menetapkan medisqmalpracticeqliability
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional Yusar, Muhamad; Dharmawan, Asep; Juliani, Arin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.69

Abstract

Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Muhamad Yusar
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.335

Abstract

In a globalized era of change and ethical and political complexity, the role of education in shaping individual character and guiding social and political development is becoming increasingly important. Society's struggle to prevent and address corruption is a fundamental measure of prosperity and sustainable development. Corruption, as an act that undermines the integrity of social and political systems, is a serious issue that involves all levels of society. Therefore, early education on corruption prevention has great potential to play a key role. Anti-corruption education is a widely accepted approach in the fight against corruption. In addition to understanding the concept of corruption, it emphasizes the formation of strong character and ethical values to guide individuals in making decisions with integrity throughout their lives. In the higher education environment, the role of anti-corruption education is increasingly important as students are the future leaders who will shape the direction of society's development. This study highlights the importance of anti-corruption education in shaping student character. The results show that anti-corruption education contributes positively to students' integrity, ethical awareness, and anti-corruption attitudes. Anti-corruption education has brought a positive impact in shaping the character of students, continuous efforts are needed to strengthen this program and ensure a cleaner, more integrity, and active young generation in preventing corruption in the future.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Muhamad Ikhwan; Muhammad Yusar; Dika Ratu Marfu’atun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2522

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan hukum Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek barang bukti, keterlibatan terdakwa, dan dampak sosial tindak pidana. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti pembuktian yang kompleks dan faktor eksternal seperti tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknis kasus narkotika untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.
Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang Iyang Yanuar; Sigit Kamseno; Muhamad Yusar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2693

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law menjadikan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan hukum (das sein), terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim, dengan fokus pada dua putusan berbeda dari majelis hakim yang sama. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh diskresi hakim, ketidaksesuaian antara SEMA No. 4 Tahun 2010 dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025, serta kurangnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Narkotika sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta keadilan substantif. Reformulasi pedoman yudisial diperlukan untuk menjamin hak rehabilitasi dan perlindungan HAM bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Co-Authors Dharmawan, Asep Dika Ratu Marfu'atun Farhanudin, Farhanudin Hidayat, Sepdi Iyang Yanuar Juliani, Arin MARYANA, ANA Muhamad Ikhwan Rasmah, Rasmah Robby Nurtresna Saifun Nufus Sigit Kamseno