Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Wahyu Prawesthi
Universitas Dr. Soetomo
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg) Irza Pambudi; Wahyu Prawesthi; Sri Damayanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3842

Abstract

Latar belakang penelitin ini disebabkan masih terjadinya penerbitan sertifikat yang ganda terhadap objek tanah yang serupa yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum selaku alat bukti kuat bagi pemegang hak atas tanah yang dikelola didalam UU No.5 tahun 1969 terkait Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum apabila proses penerbitannya cacat administratif maupun yuridis. Tujuan penelitian yakni mengkaji pengaturan terkait hukum pertanahan yaitu larangan dan penanganan sertifikat ganda serta mengkaji pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menilai keabsahan sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg. Metode yang dipakai yakni metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan danjuga pendekatan studi kasus. Hasilnya membuktikan bahwasanya hukum pertanahan diIndonesia sudah menyiapkan mekanisme preventif dan represif untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa sertifikat ganda melalui sistem pendaftaran tanah dan mekanisme pembatalan administratif maupun melalui putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim bukan hanya menaksir eksistensi formal sertifikat, tapi juga menguji kesesuaian data fisik danjuga data yuridis, riwayat perolehan hak, waktu penerbitan sertipikat, serta itikad baik para pihak. Perlindungan hukum pada akhirnya diberikan kepada pemegang sertipikat yang mendapat hak lewat prosedur yang sah danjuga beritikad baik. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan hukum sertipikat tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legalitas proses penerbitan dan integritas perolehan hak.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PHK DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Albert Berry Kurniawan; Wahyu Prawesthi; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2724

Abstract

Perselisihan sering terjadi, perselisihan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka pemerintah membentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pertama yang menrampungkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat bebas sering disebut liberal. Jalannya masalah sepenuhnya ditangan para pihak yang berperkara. Maka tujuan utama penelitian ini adalah agar pekerja atau buruh/serikat pekerja, dan pengusaha mengetahui perbedaan dari kebijakan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tepat dan dapat mengikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hubungan industrial, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada studi kasus ini penulis Menyusun judul yang cukup dinamis terkait Hak Karyawan pasca PHK Sepihak karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan melalui pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini peneliti menawarkan hasil bagi pekerja/buruh berupa perlindungan hukum dari sistem ketenagakerjaan yang meliputi: 1) perlindungan tentang upah, 2) perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 3) perlindungan atas hak-hak dasar buruh. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial. Kesimpulan dalam Tesis ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.  
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Aris Rahmawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bc7z2059

Abstract

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.
Co-Authors Albert Berry Kurniawan Aris Rahmawan Bachrul Amiq Irza Pambudi M. Syahrul Borman Siti Marwiyah Sri Damayanti