Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Constitution Journal Journal of Law and Social Politics Rechtsvinding Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Wahyu Prawesthi
Universitas Dr. Soetomo
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg) Irza Pambudi; Wahyu Prawesthi; Sri Damayanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3842

Abstract

Latar belakang penelitin ini disebabkan masih terjadinya penerbitan sertifikat yang ganda terhadap objek tanah yang serupa yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum selaku alat bukti kuat bagi pemegang hak atas tanah yang dikelola didalam UU No.5 tahun 1969 terkait Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum apabila proses penerbitannya cacat administratif maupun yuridis. Tujuan penelitian yakni mengkaji pengaturan terkait hukum pertanahan yaitu larangan dan penanganan sertifikat ganda serta mengkaji pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menilai keabsahan sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg. Metode yang dipakai yakni metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan danjuga pendekatan studi kasus. Hasilnya membuktikan bahwasanya hukum pertanahan diIndonesia sudah menyiapkan mekanisme preventif dan represif untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa sertifikat ganda melalui sistem pendaftaran tanah dan mekanisme pembatalan administratif maupun melalui putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim bukan hanya menaksir eksistensi formal sertifikat, tapi juga menguji kesesuaian data fisik danjuga data yuridis, riwayat perolehan hak, waktu penerbitan sertipikat, serta itikad baik para pihak. Perlindungan hukum pada akhirnya diberikan kepada pemegang sertipikat yang mendapat hak lewat prosedur yang sah danjuga beritikad baik. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan hukum sertipikat tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legalitas proses penerbitan dan integritas perolehan hak.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PHK DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Albert Berry Kurniawan; Wahyu Prawesthi; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2724

Abstract

Perselisihan sering terjadi, perselisihan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka pemerintah membentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pertama yang menrampungkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat bebas sering disebut liberal. Jalannya masalah sepenuhnya ditangan para pihak yang berperkara. Maka tujuan utama penelitian ini adalah agar pekerja atau buruh/serikat pekerja, dan pengusaha mengetahui perbedaan dari kebijakan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tepat dan dapat mengikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hubungan industrial, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada studi kasus ini penulis Menyusun judul yang cukup dinamis terkait Hak Karyawan pasca PHK Sepihak karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan melalui pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini peneliti menawarkan hasil bagi pekerja/buruh berupa perlindungan hukum dari sistem ketenagakerjaan yang meliputi: 1) perlindungan tentang upah, 2) perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 3) perlindungan atas hak-hak dasar buruh. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial. Kesimpulan dalam Tesis ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.  
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Aris Rahmawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bc7z2059

Abstract

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.
Implementation of the Rights of Justice Collaborators to Get Reduced Sentences in the Crime of Murder Dany Ardiansah Putra; Wahyu Prawesthi; Dedi Wardana Nasoetion
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1423

Abstract

The concept of a Justice Collaborator (JC) has become an important instrument in criminal law enforcement, particularly in uncovering complex crimes. A justice collaborator refers to a perpetrator who cooperates with law enforcement authorities by providing significant information to reveal a criminal act and identify other perpetrators. In Indonesia, the recognition of justice collaborators is regulated in Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011. This study examines the implementation of the rights of justice collaborators to obtain sentence reduction in cases of murder and analyzes the legal considerations applied by judges in granting such leniency. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of relevant laws and regulations, while secondary materials include legal doctrines and scholarly articles. The data are analyzed qualitatively through descriptive analysis. The results indicate that although justice collaborators are legally entitled to special protection and the possibility of sentence reduction, their implementation in murder cases is not automatic and depends heavily on judicial discretion. Judges consider several factors, including the significance of the information provided, the role of the offender in the crime, and the consistency of cooperation during the investigation and trial process. The study concludes that clearer legal standards and consistent judicial application are necessary to ensure legal certainty and fairness in granting sentence reductions to justice collaborators in murder cases.
Recognition of Children Outside of Marriage Reviewed from Positive Law in Indonesia Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhan; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1432

Abstract

The recognition of children born out of wedlock remains a significant legal issue within the framework of Indonesian positive law. Children, as subjects of law, are entitled to protection and equal treatment regardless of the circumstances of their birth. However, prior to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children born outside lawful marriage were legally recognized as having civil relations only with their mother and her family, resulting in limited access to paternal rights. This normative juridical research employs a statute and conceptual approach to examine the legal regulation and protection of children born out of wedlock under Indonesian law. The study analyzes the Civil Code, the Marriage Law, the Population Administration Law, and relevant Constitutional Court rulings. The findings indicate that, following the Constitutional Court’s decision, children born out of wedlock may establish civil legal relations with their biological father, provided that biological paternity is proven through lawful evidence, including scientific methods such as DNA testing. Nevertheless, practical challenges remain, particularly concerning procedural requirements and judicial discretion, which may hinder full legal protection. Therefore, stronger regulatory harmonization and legal certainty are necessary to ensure comprehensive protection of children’s civil rights.
Analisis Putusan Panitia Khusus DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Good Governace: Analysis of the Decision of the DPRD Special Committee in Realizing Good Governance in Regional Government Ahmad Dhafir; Wahyu Prawesthi; Subekti Subekti; Nur Handayati
Constitution Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Constitution Journal June 2026
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v5i1.329

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the decisions of the Regional House of Representatives’ Special Committee (Pansus DPRD) in regional governance, as well as their legal implications for the obligation of regional governments to follow up on legislative oversight outcomes. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the decisions of the Pansus DPRD do not possess legally binding executorial force but are instead recommendatory and persuasive in nature, as stipulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Nevertheless, these decisions play a strategic role in the checks and balances mechanism through political and moral influence, and they have the potential to be transformed into regional policies. The legal implications of Pansus decisions are reflected in the strengthening of the principles of accountability, transparency, and proportionality in regional governance. However, the weak follow-up by the executive has led to the suboptimal functioning of legislative oversight. Therefore, it is necessary to strengthen internal DPRD regulations, enhance the obligation of regional governments to respond, and foster synergy with internal government supervisory bodies in order to achieve good regional governance.   Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah serta implikasi hukumnya terhadap kewajiban pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pansus DPRD tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksekutorial, melainkan bersifat rekomendatif dan persuasif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, putusan Pansus memiliki peran strategis dalam mekanisme checks and balances melalui pengaruh politik dan moral, serta berpotensi ditransformasikan ke dalam kebijakan daerah. Implikasi hukum dari putusan Pansus terlihat pada penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, lemahnya tindak lanjut oleh pihak eksekutif menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal DPRD, peningkatan kewajiban respons pemerintah daerah, serta sinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Integrasi Sanksi Pidana Perpajakan: Analisis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak, KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 Liong Tai Fa; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik; Siti Marwiyah
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i2.102

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini menelaah sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada UU HPP No. 7/2021, KUHP Nasional No. 1/2023, dan Perma No. 3/2025, didukung oleh sistem administrasi pajak berbasis Coretax serta PMK No. 108 & 111 Tahun 2025 mengenai akses informasi keuangan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menyoroti pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif dalam praktik yudisial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana; (2) menelaah penerapan prinsip ultimum remedium dalam pengadilan; (3) menilai peran Coretax dalam penegakan pajak digital; dan (4) merumuskan rekomendasi normatif untuk kerangka penegakan terpadu dan seimbang. Metode: Penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif, menganalisis 13 putusan pengadilan terkait faktur fiktif, manipulasi omzet, dan kejahatan pajak korporasi. Sumber data mencakup primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur akademik), dan tersier (kamus hukum), dianalisis dengan silogisme deduktif kualitatif-normatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan Perma No. 3/2025 menjadi instrumen kunci dalam penerapan ultimum remedium, mengutamakan denda dan pelunasan tunggakan pajak dibandingkan penahanan, sesuai prinsip keadilan restoratif. Coretax memperkuat bukti digital, sementara doktrin pertanggungjawaban korporasi menjamin akuntabilitas proporsional. Konsistensi yudisial dalam penerapan sanksi finansial menjaga penerimaan negara dan efek jera. Kesimpulan: Integrasi UU HPP, KUHP Nasional, Perma No. 3/2025, dan Coretax memberikan kepastian hukum yang menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional wajib pajak, membentuk kerangka modern untuk penegakan hukum pidana perpajakan. 
International Legal Review of the Incident of Expulsion of Chinese Coast Guard Vessels in the North Natuna Sea Moch. Rizal Fanani; Wahyu Prawesthi; Subekti Subekti; Nurhandayati Nurhandayati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 1 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i1.52766

Abstract

The incident of the expulsion of a Chinese Coast Guard (CCG) vessel by Indonesian authorities in the North Natuna Sea has become a recurring phenomenon, raising complex questions about the legality of such actions under international maritime law. This study aims to analyze the legal status of CCG vessels in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), the legality of expulsion actions, and the legal implications of China's Coast Guard Law 2021. Using normative legal research methods with a qualitative approach, this study examines UNCLOS 1982, arbitration awards, state practices, and international legal doctrines. The results of the study show that the right to freedom of navigation of CCG vessels in the EEZ is not absolute and is limited by the obligation to pay due regard to the sovereign rights of coastal states. The expulsion action carried out by Indonesia, as long as it is proportionate and non-escalatory, can be justified as a legitimate countermeasure to protect its sovereign rights from illegal intervention. Further, the study found that China's Coast Guard Law 2021 is fundamentally contrary to UNCLOS, seeks to replace international law with domestic legislation, and significantly increases the risk of conflict escalation in the region. The study concludes that while Indonesia's actions can be legally justified, the international maritime law framework now faces systemic challenges that threaten regional maritime stability.
Legal Protection for Healthcare Workers in The Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations Ago Harlim; Sri Astutik; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53308

Abstract

In medical emergencies, healthcare workers play a vital role in controlling infectious diseases, despite facing serious social, legal, and occupational health risks. During such situations, they often cope with extreme stress, social isolation, and potential legal claims arising from the care they provide. Therefore, ensuring legal protection for healthcare providers is a fundamental element in maintaining the continuity of high-quality and balanced health services. The purpose of this paper is to examine the forms of legal protection for medical workers in managing infectious disease outbreaks as regulated under the Health Quarantine Law. This study, entitled Legal Protection for Healthcare Workers in the Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations, highlights the framework of rights and obligations for healthcare personnel, as well as the state’s responsibility in providing legal safeguards during quarantine-related interventions. The research adopts a normative legal research design, applying both statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary legal sources, such as relevant health quarantine regulations and legislation governing medical personnel, as well as secondary sources including academic literature, scholarly journals, and expert commentaries, along with tertiary sources for supplementary context. The analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of how legal instruments protect healthcare workers during infectious disease outbreaks.
Co-Authors Ago Harlim Ahmad Dhafir Albert Berry Kurniawan Aris Rahmawan Bachrul Amiq Dany Ardiansah Putra Dedi Wardana Nasoetion Irza Pambudi Liong Tai Fa M. Syahrul Borman Moch. Rizal Fanani Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhan Nur Handayati Nurhandayati Nurhandayati Siti Marwiyah Sri Astutik Sri Damayanti Sri Sukmana Damayanti Subekti .