Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden Jurnal Abdi Insani COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ekonomi Journal of Innovation Research and Knowledge Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Constitution Journal Journal of Law and Social Politics Jurnal Ragam Pengabdian PALAR : Pakuan Law Review
Siti Marwiyah
Universitas Dr. Soetomo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.533 KB) | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
LEGAL PROTECTION IN BANKS FOR DISCLOSING BANK CONFIDENTIALITY RELATED TO THE CRIME OF MONEY LAUNDERING Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja; Siti Marwiyah; Subekti Subekti
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank runs business with fiduciary principle, prudential, know your customer and bank secrecy. The money laundering criminal can use bank to save fund. Bank as a financial institute must implements prudential and must keep customer personal information has polemic and must open bank secrecy if money laundering occurred. That’s matter become problem is regulation and impelementation of regulation about bank secrecy and law protection for banking and customer because open customer personal information because of money laundering. This riset use normative law riset with statue approach use law material source. Statue approach use with study all regulation. The type of data used is in the form of data obtained from laws and regulations, books, journals, library materials and other written sources related to the problem to be studied. To analyze the data collected from literature search, this research uses qualitative analysis techniques.
TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Moh. Khoiron; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, serta proses hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat seseorang dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu adanya pernyataan yang disampaikan, pernyataan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, pernyataan tersebut dapat merusak reputasi atau nama baik, dan adanya niat buruk atau kesengajaan. Selain itu, proses hukum pencemaran nama baik melibatkan tahapan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, namun implementasi dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PHK DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Albert Berry Kurniawan; Wahyu Prawesthi; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2724

Abstract

Perselisihan sering terjadi, perselisihan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka pemerintah membentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pertama yang menrampungkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat bebas sering disebut liberal. Jalannya masalah sepenuhnya ditangan para pihak yang berperkara. Maka tujuan utama penelitian ini adalah agar pekerja atau buruh/serikat pekerja, dan pengusaha mengetahui perbedaan dari kebijakan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tepat dan dapat mengikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hubungan industrial, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada studi kasus ini penulis Menyusun judul yang cukup dinamis terkait Hak Karyawan pasca PHK Sepihak karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan melalui pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini peneliti menawarkan hasil bagi pekerja/buruh berupa perlindungan hukum dari sistem ketenagakerjaan yang meliputi: 1) perlindungan tentang upah, 2) perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 3) perlindungan atas hak-hak dasar buruh. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial. Kesimpulan dalam Tesis ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.  
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Aris Rahmawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bc7z2059

Abstract

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab KOMDIGI terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: A Juridical Analysis of KOMDIGI’s Liability for Personal Data Breaches Under the Personal Data Protection Law Ady Kriesna; Siti Marwiyah; Noenik Soekorini; Sri Astutik
Constitution Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Constitution Journal June 2026
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v5i1.330

Abstract

The Ministry of Communication and Digital (Komdigi), as the manager of the country's personal data, is responsible for the security of digital infrastructure through the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The purpose of this study is to identify data breaches within the Ministry. The purpose is to analyze the policies of government officials within the Ministry as a form of accountability for government agencies regarding data breaches under the PDP Law. This study uses a normative research method. The legal material collection procedure in this study is a literature review. The results indicate that factors causing data breaches include human error, IT system weaknesses, and a lack of cyber audits, such as the 2023 case that affected 1.3 million users. Officials' responsibilities are regulated in Article 55 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which concerns data security due diligence, with administrative sanctions ranging from fines to criminal penalties or dismissal. Implementation still faces challenges such as a lack of cyber human resource training and cross-agency coordination Abstrak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku pengelola data pribadi negara bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur digital melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah kebocoran data di Kementerian Komdigi. Untuk menganalisis kebijakan pejabat pemerintahan di Kementerian Komdigi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan terkait kebocoran data berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu kajian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebocoran data meliputi kelalaian manusia, kelemahan sistem TI, minimnya audit siber, seperti kasus 2023 yang menyasar 1,3 juta pengguna. Tanggung jawab pejabat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tentang due diligence pengamanan data, dengan sanksi administratif hingga pidana berupa denda atau pemecatan. Implementasi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pelatihan SDM siber dan koordinasi lintas instansi.
Integrasi Sanksi Pidana Perpajakan: Analisis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak, KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 Liong Tai Fa; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik; Siti Marwiyah
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i2.102

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini menelaah sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada UU HPP No. 7/2021, KUHP Nasional No. 1/2023, dan Perma No. 3/2025, didukung oleh sistem administrasi pajak berbasis Coretax serta PMK No. 108 & 111 Tahun 2025 mengenai akses informasi keuangan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menyoroti pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif dalam praktik yudisial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana; (2) menelaah penerapan prinsip ultimum remedium dalam pengadilan; (3) menilai peran Coretax dalam penegakan pajak digital; dan (4) merumuskan rekomendasi normatif untuk kerangka penegakan terpadu dan seimbang. Metode: Penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif, menganalisis 13 putusan pengadilan terkait faktur fiktif, manipulasi omzet, dan kejahatan pajak korporasi. Sumber data mencakup primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur akademik), dan tersier (kamus hukum), dianalisis dengan silogisme deduktif kualitatif-normatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan Perma No. 3/2025 menjadi instrumen kunci dalam penerapan ultimum remedium, mengutamakan denda dan pelunasan tunggakan pajak dibandingkan penahanan, sesuai prinsip keadilan restoratif. Coretax memperkuat bukti digital, sementara doktrin pertanggungjawaban korporasi menjamin akuntabilitas proporsional. Konsistensi yudisial dalam penerapan sanksi finansial menjaga penerimaan negara dan efek jera. Kesimpulan: Integrasi UU HPP, KUHP Nasional, Perma No. 3/2025, dan Coretax memberikan kepastian hukum yang menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional wajib pajak, membentuk kerangka modern untuk penegakan hukum pidana perpajakan. 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesti; Yustino Aribawa
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8517

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merugikan masyarakat dan mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pasal 378 KUHP belum optimal dan dipengaruhi faktor sosial serta rendahnya literasi hukum. Temuan ini memperkuat perlunya pembaruan hukum dan peningkatan pengawasan. Kesimpulan menegaskan pentingnya sinergi penegakan hukum dan edukasi publik.
Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa Terhadap Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan oleh Dalmas Polda Jawa Timur di Kota Surabaya Arifin Mustofa; Siti Marwiyah
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8519

Abstract

Pengendalian massa dalam negara hukum demokratis menghadapi ketegangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memerlukan evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 serta faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan implementasi berjalan normatif, namun terkendala sumber daya, dinamika massa, dan diskresi aparat. Temuan ini memperkaya kajian hukum empiris dan praktik kepolisian. Kesimpulan menegaskan perlunya penguatan profesionalisme dan pembaruan regulasi adaptif.
Co-Authors Abu Darda Ady Kriesna Ago Harlim Ahnaf Vansya Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah Albert Berry Kurniawan Arifin Mustofa Aris Rahmawan Bachrul Amiq Dudik Djaja Sidarta Ernu Widodo Liong Tai Fa Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon M. Syahrul Borman Moh. Khoiron Muharrom Muharrom Noenik Soekorini Nur Sayidah Nurul Leny Setiana Pidie Agung Prabowo Puput Maya Sari Septian Dwi Putranto Sri Astutik Subekti . Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Yustino Aribawa Zulfatun Naimah