Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ekonomi Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ragam Pengabdian
Siti Marwiyah
Universitas Dr. Soetomo
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.533 KB) | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
LEGAL PROTECTION IN BANKS FOR DISCLOSING BANK CONFIDENTIALITY RELATED TO THE CRIME OF MONEY LAUNDERING Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja; Siti Marwiyah; Subekti Subekti
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank runs business with fiduciary principle, prudential, know your customer and bank secrecy. The money laundering criminal can use bank to save fund. Bank as a financial institute must implements prudential and must keep customer personal information has polemic and must open bank secrecy if money laundering occurred. That’s matter become problem is regulation and impelementation of regulation about bank secrecy and law protection for banking and customer because open customer personal information because of money laundering. This riset use normative law riset with statue approach use law material source. Statue approach use with study all regulation. The type of data used is in the form of data obtained from laws and regulations, books, journals, library materials and other written sources related to the problem to be studied. To analyze the data collected from literature search, this research uses qualitative analysis techniques.
TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Moh. Khoiron; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, serta proses hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat seseorang dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu adanya pernyataan yang disampaikan, pernyataan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, pernyataan tersebut dapat merusak reputasi atau nama baik, dan adanya niat buruk atau kesengajaan. Selain itu, proses hukum pencemaran nama baik melibatkan tahapan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, namun implementasi dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PHK DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Albert Berry Kurniawan; Wahyu Prawesthi; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2724

Abstract

Perselisihan sering terjadi, perselisihan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka pemerintah membentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pertama yang menrampungkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat bebas sering disebut liberal. Jalannya masalah sepenuhnya ditangan para pihak yang berperkara. Maka tujuan utama penelitian ini adalah agar pekerja atau buruh/serikat pekerja, dan pengusaha mengetahui perbedaan dari kebijakan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tepat dan dapat mengikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hubungan industrial, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada studi kasus ini penulis Menyusun judul yang cukup dinamis terkait Hak Karyawan pasca PHK Sepihak karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan melalui pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini peneliti menawarkan hasil bagi pekerja/buruh berupa perlindungan hukum dari sistem ketenagakerjaan yang meliputi: 1) perlindungan tentang upah, 2) perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 3) perlindungan atas hak-hak dasar buruh. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial. Kesimpulan dalam Tesis ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.  
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Aris Rahmawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bc7z2059

Abstract

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.
Co-Authors Albert Berry Kurniawan Aris Rahmawan Bachrul Amiq Dudik Djaja Sidarta M. Syahrul Borman Moh. Khoiron Subekti . Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi