Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Innovative and Creativity
Subekti
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaini; Subekti; Sri Astutik; M. Syahrul Borman
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7887

Abstract

Industri properti di Indonesia sering kali menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai sarana transaksi awal sebelum bangunan selesai didirikan (pre-project selling). Namun, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terdapat ketidakseimbangan klausula dalam kontrak baku dan kegagalan pengembang dalam memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdata, perlindungan konsumen, dan kepailitan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara hukum, PPJB sah mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB terdistorsi oleh penggunaan kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah; (2) Perlindungan hukum konsumen secara preventif diatur melalui persyaratan ketat pemasaran dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara represif, konsumen dapat menggugat ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, dalam kasus kepailitan pengembang, posisi konsumen sangat rentan karena umumnya dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pembagian aset, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Spaceman Berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY Abdul Ra’uf Alfansuri Tariefma; Sri Astutik; Subekti
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9043

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjudian konvensional menjadi perjudian berbasis internet (online gambling), salah satunya permainan Spaceman yang semakin mudah diakses melalui perangkat elektronik dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum karena tindak pidana dilakukan secara daring, melibatkan transaksi elektronik, dan sering kali menggunakan server di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum pidana dengan memanfaatkan alat bukti elektronik yang sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum dalam penanggulangan perjudian online, namun efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan kemampuan digital forensik, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan terhadap transaksi elektronik.
Co-Authors Abdul Ra’uf Alfansuri Tariefma M. Syahrul Borman Sri Astutik Zaini