Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Darmawansyah, Adi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG) Akbar, Kintan Pratiwi; Suyatno, Suyatno; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Serang  putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundangundangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam  putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi, oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari adanya restorative justice dalam menjatuhkan pidana.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG) Akbar, Kintan Pratiwi; Suyatno, Suyatno; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.579

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundangundangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi, oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari adanya restorative justice dalam menjatuhkan pidana.Kata Kunci : Tindak Pidana, kelalaian, lalu lintas.ABSTRACT : This research aims to analyze the Serang District Court decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg regarding criminal liability relating to traffic crimes that result in the death of other people. This research is normative legal research with a focus on analysis of the judge's ratio decidendi in the PN Serangdecision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg with a case, concept and statutory approach. The results of the research confirm that criminal liability for perpetrators of negligence in traffic which results in the death of another person as stated in the judge's ratio decidendi in the PN decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg in trying the defendant's case is actually in accordance and relevant to the elements as per Article 310) and (4) of the LLAJ Law, the defendant has fulfilled the elements of (i) being a person, (ii) driving a motorized vehicle, and (iii) because of his negligence causing a traffic accident which resulted in the death of another person. The ratio decidendi in decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg is appropriate in qualifying legal events based on the provisions of Article 310 of the LLAJ Law. However, researchers do not agree that the sanctions imposed are too high by the panel of judges because they are not in accordance with the philosophical basis of restorative justice in imposing crimes.Keywords: Crime, negligence, traffic.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1107/K/Pid/2023 Azhar, Anjani; Dewi, Ratna; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.582

Abstract

Abstrak : Hukum adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan jika dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Majelis Hakim sudah memberikan penerapan hukum terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana. Majelis Hakim sudah memberikan putusan dengan rasa keadilan kepada keluarga korban dan memberi hukuman tegas terhadap Terdakwa atas tindakan yang dilakukan tersebut.Agar Majelis Hakim lebih memberikan penerapan hukum yang baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, BerencanaAbstract : Law is a regulation formed by the government with the aim of regulating all forms that exist in the life of society and if violated, the law will provide sanctions or punishment for those who violate. In this study, the form of research used is normative legal research, the Panel of Judges has provided the application of law to the Defendant based on the Law in accordance with Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder. The Panel of Judges has given a verdict with a sense of justice to the victim's family and given a firm sentence to the Defendant for the actions taken. So that the Panel of Judges can provide better application of the law, correctly and in accordance with existing legal regulations.Keywords: Crime, Murder, Planning
Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia Darmawansyah, Adi
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.82 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i2.62

Abstract

Nomenkaltur Pornografi masih menyisakan permsalahan khusunya jika dikaitkan dengan kasus kongret. Pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda yang mengatur masalah pornografi membuat masyarakat termasuk didalamnya parat penegak hokum menjadi kesulitan dalam Penegakan Hukum pidana , Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dengan pendekan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaksamaan presepsi atas terminology pornografi memnuat masyarakat terbelah dalam pemikiran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena majemuknya masyrakat Indonesia yang lintas budaya, agama, dan adat istiadat diwilayah tertentu. dalam aspek Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaannya. Perbedaan ini mengakibatkan dalam menilai suatu materi masuk dalam pornografi atau tidak menjadi permasalahan didalam praktik, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menetapkan subjek yang menjadi pelaku dan Korban terhadap penyebaran pornografi di media sosial dengan tidak adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam konsep didalam pertauran perundang-undangan maka perlindungan hukum tidak berjalan secara maksimal untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat..
Vertical Land Consolidation For Handling Urban Housing And Slum Settlement Arrangements Nurmawati, Bernadete; Herman, KMS; Iryani, Dewi; Darmawansyah, Adi; Butarbutar, Russel
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3233

Abstract

The proliferation of slums in cities with limited land availability calls for regulation on how best to utilize and control Land and initiatives to streamline and improve land use in metropolitan areas through land consolidation. Therefore, the government can use land consolidation to ensure the quality of the urban environment and the social functions of Land. Land consolidation itself is mainly carried out on city properties due to the high concentration of people and lack of planning that characterizes many urban environments. In urban slum programs, vertical land consolidation is an alternative land supply to reorganize slums. By reorganizing who owns what, where it can be used, and how it can be used, land consolidation is carried out to enhance natural resource conservation and improve environmental quality through community involvement and public use of previously privately owned Land. Community participation is a major part of the framework for improving the quality and quantity of land functions. Vertical land consolidation can serve as a useful solution to urban problems such as housing affordability and density. By consolidating Land vertically, more housing units can be built in a smaller area, providing more affordable housing options for residents. In addition, vertical land consolidation helps reduce urban sprawl and results in more sustainable and livable cities. This paper uses normative legal research techniques, including research into applying positive law and legal principles or norms.
Co-Authors Akbar, Kintan Pratiwi Azhar, Anjani butarbutar, russel Herman, KMS Iryani, Dewi Nurmawati, Bernadete Ratna Dewi Suyatno Suyatno