Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Analogi Hukum
I Wayan Rideng
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Criminal Liability for the Abuse of a New Type of Narcotics (Alpha Propylaminopentiophenone) in Indonesia Ni Gek Ayu Septi Nohanaa; I Gusti Bagus Suryawan; I Wayan Rideng
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.3.1.6612.52-57

Abstract

With the rapid development of information technology, the types of Narcotics are increasing, one of which is Alpha Propylaminopenthiophenone, which is a new type of Narcotics that is not yet contained in statutory regulations, so there is a void in norms. Propylaminonepenthiophenone) can be held criminally responsible? 2. What are the arrangements for new types of narcotics users such as Alpha Propylaminonpentionefenone in the future? The use of the method in this study is a type of normative legal research with a statutory regulatory approach, the source of data is through legislation which includes Law Number 35 of 2009 and the purpose of this study is to determine criminal liability for users of a new type of narcotics (alpha propylaminopenthiophenone). in Indonesia. The results of the study can be explained that Alpha Propylamininpenthiophenone has not been regulated in Indonesian Legislation and Users of these substances cannot be held criminally responsible because the Indonesian legal system adheres to the principle of legality, so with regard to this it is necessary to regulate (Alpha Propylaminonpenthiophenone) so that users can be held criminally responsible and should reform the Narcotics Law which states that all substances containing narcotic substances are considered narcotics.
Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Ida Ayu Sintya Wulandari; I Wayan Rideng; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8060.354-359

Abstract

Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP, BAB IV buku kedua. Secara khusus, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak Pidana Pemilu merupakan kelompok tindak pidana dengan kodifikasi khusus, karena Pemilu sendiri mengikuti tahap pelaksanaan yang sudah diatur secara jelas dan pasti, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Penjatuhan sanksi dan hukumannya berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di kota denpasar (studi kasus putusan nomor 363/pid.b/2022/pn.denpasar) Mutiara Devina Toshi; I Wayan Rideng; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.220-226

Abstract

Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh, tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tingkat tindak Pidana penganiayaan di Kota Denpasar bersifat fluktuatif. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana penganiayaan?, Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan perkara Nomor 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan penganiayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor dalam diri pelaku, bakat dalam diri pelaku, umur, spiritual, nafsu, dan emosional. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, minuman keras atau beralkohol, kurangnya kesadaran terhadap hukum dan faktor dari korban itu sendiri. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dengan melihat fakta-fakta dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan tersebut. Sehingga Hakim dapat memutus Hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa, Hakim telah terikat oleh surat dakwan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim mengadili perkara tersebut dengan penuh keadilan dan rapat permusyawaratan, dengan mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Co-Authors I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Sintya Wulandari Mutiara Devina Toshi Ni Gek Ayu Septi Nohanaa Suryani, Luh Putu suryawan, Gusti Bagus