Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.605
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Suryani, Luh Putu
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kedudukan Wanita Bali yang Tidak Menikah di Desa Adat Sengkidu, Karangasem Ni Ketut Risya Dewi Calista; I Ketut Sukadana; Luh Putu Suryani
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/c2etgn26

Abstract

Dalam Hukum adat Bali terdapat sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan purusa sebagai ahli waris utama, sehingga kedudukan wanita yang tidak menikah dalam pewarisan di Desa Adat Sengkidu, Karangasem, sering berada pada posisi terbatas. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengingat jumlah wanita yang tidak menikah dan tetap tinggal dalam keluarga asal cukup signifikan. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan pewarisan menurut hukum adat Bali dan bagaimana kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan Desa Adat Sengkidu. Penelitian ini memanfaatkan tipe penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan Awig-awig, melalui wawancara serta studi dokumen. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa berdasarkan Palet 5 Pawos 49 Awig-awig Desa Adat Sengkidu, anak laki-laki memperoleh bagian penuh, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh asuhun atau bekal. Dalam praktiknya, wanita yang tidak menikah umumnya tidak mendapatkan hak kepemilikan penuh atas harta warisan, melainkan sebatas hak menikmati atau hak pakai, sehingga masih terdapat ketidakseimbangan antara norma adat dan praktik pewarisan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status dan hak wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat yang berlaku di desa adat tersebut.
Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar Ni Made Puspasutari Ujianti; A. A. Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani; Anak Agung Alit Ista Damayanti; Made Sadhu Arta Kori
Kertha Wicaksana Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.91-95

Abstract

Perubahan gaya hidup dan pola konsumtif masyarakat kota yang bergeser menginginkan kemudahan dan serba praktis menyebabkan semakin maraknya pertumbuhan minimarket di kota besar khsusunya Kota Denpasar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya, pemenuhan syarat administrasi sebelum izin minimarket diterbitkan. Prosedur dalam menerbitkan izin untuk minimarket di Kota Denpasar dilakukan oleh lintas instansi yakni Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah izin diterbitkan Tim Teknis melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan minimarket ini. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar) Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6789.138-143

Abstract

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat di kawasan Kota Denpasar. Hal ini memicu rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh adanya arus urbanisasi ke kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan melakukan kajian lanjutan dari peraturan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum.
Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat Anak Agung Nia Listiari; Luh Putu Sudini; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6790.144-149

Abstract

Efektivitas adalah proses penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu dan ditentukan secara sadar dalam rangka menghasilkan sejumlah barang untuk keperluan kegiatan yang dilakukan dan untuk menunjukkan keberhasilan dalam hal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam zona tradisional seksi pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu ruang lingkup pemanfaatan zona tradisional SDA secara lestari, pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan yang dilakukan di zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat yang bersifat kerjasama lembaga dan mendukung efektivitas serta meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina.
Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6797.178-183

Abstract

Upaya pemerintah dalam terlindungnya hutan di negara ini tentu harus menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai, dengan memberikan peringatan tegas berupa sanksi jika ada yang melanggar kelestarian hutan di Indonesia. Polisi kehutanan mempunyai peran besar dalam mewujudkan upaya tersebut dengan wewenang dan tugas yang mereka emban dalam melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam rangka penegakan hukum yaitu dengan melakukan patroli rutin serta upaya preemtif, preventif, dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala yang dihadapi oleh polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan polisi hutan diwilayah KPH Bali Barat belum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal, jumlah polisi hutan tidak proposional serta tidak ada polisi hutan dengan kualifikasi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan I Made Andi Putra Mahardika; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8047.294-300

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan masyarakat dalam pengadaan shortcut di Desa Antosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum, yang secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu terus ditingkatkan perwujudannya secara konsekuen dan konsisten. Ganti rugi lahan masyarakat diberikan dalam bentuk uang, meskipun terkadang juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang setara dengan uang. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan instansi, serta perbedaan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Ida Ayu Sintya Wulandari; I Wayan Rideng; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8060.354-359

Abstract

Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP, BAB IV buku kedua. Secara khusus, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak Pidana Pemilu merupakan kelompok tindak pidana dengan kodifikasi khusus, karena Pemilu sendiri mengikuti tahap pelaksanaan yang sudah diatur secara jelas dan pasti, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Penjatuhan sanksi dan hukumannya berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika Intan Dian Vitaloka; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8302.348-353

Abstract

Kepolisian, sebagai penegak hukum yang bertujuan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menghadapi tantangan besar dalam penanganan kasus narkotika. Artikel ini meneliti ketentuan hukum terkait dengan diskresi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan tugas polisi dalam mengumpulkan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan data primer dan sekunder serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mendukung diskresi polisi dalam tugas penyidikan. Namun, masalah terbatasnya jumlah penyidik, pengelolaan barang bukti yang kurang optimal, dan kendala keuangan menjadi tantangan utama. Saran meliputi peningkatan personel penyidik, penanganan narkotika yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih efisien dalam mengatasi masalah narkotika.
Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Sienny Karmana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.5805.68-73

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi. Dimana rehabilitasi merupakan salah satu bentuk keadilan restorative yang diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir permasalahan tersebut melalui restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan yang kedua apakah faktor -faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitan ini adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pebelitian dalam pembahasan yang dibahas yakni Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polda Bali dan Faktor Internal Dalam Implementasi Keadilan Restorative Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali. Penelitian maka dapat disimpulkan Implementasi Keadilan Restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlakssana dengan baik. Namun sebaikan aturan dan ketentuan restorative justice dapat diatur dalam suatu undang-undang yang memiliki legitimasi yang kuat.
Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Atas Kehilangan Yang Diderita Konsumen Di UD Dhevosi Agus Trijana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6662.1-6

Abstract

Pemilik usaha kuliner memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi kehilangan barang milik konsumen. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini.masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari Penelitian ini diperoleh bahwa pemilik usaha memiliki beban tanggung jawab apabila terjadi kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di UD Dhevosi ialah, Jika kesalahan tersebut bukan mutlak kesalahan dari pelaku usaha maka sesuai prosedur itikad baik dari pelaku usaha akan memberikan harga diskon empat puluh persen (40%) dari total pembelanjaan konsumen. Upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi ialah memilih cara damai yang bisa diselesaikan diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama. Bagi pelaku usaha, untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen hendaknya menambahkan beberapa fasilitas keamanan yang berupa CCTV ataupun menambah tenaga keamanan yaitu security.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Agus Trijana Agus Trijana Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Krisna Putra Dewi, A.A Sagung Laksmi Gede Arjun Setiawan Gilbert Adytia Rohi Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Gusti Made Yudha Pramana I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Made Andi Putra Mahardika I Made Yudhiantara I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Vibhu Surya Pratama I Putu Yudi Setiawan I Wayan Rideng I Wayan Sunarta Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Made Ariskayanti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Kadek Edo Septian Wiradharma Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Komang Agus Budiyasa Luh Putu Sudini Made Sadhu Arta Kori Mahadewi Mulia Gangga Meysin Liston Sinaga Ni Kadek Dewi Agustina Ni Ketut Risya Dewi Calista Ni Made Jaya Senastri Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Wahyuni Ni Putu Damayanthi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ngurah Angga Darmawan Senastri, Ni Made Jaya Shalomoan Shalomoan Sienny Karmana suryawan, Gusti Bagus Wayan Ananta Adiwijaya Widiati, Ida Ayu Putu