Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.241

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Hasanuddin Law Review Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum

suryawan, Gusti Bagus

Faculty Of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar

Author-ID : 3409550

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Articulation of Regional Community Interest Through DPD RI Suryawan, I Gusti Bagus
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.729.95-102

This paper examined the articulation of the interests of regional community through the authority of members of the Regional Representative Council (DPD) to see the extent of the functions and authorities of people representative officials in realizing the public interest of the regional people. This paper utilized conceptual approach and statutory approach to the law because of its normative type in nature. Therefore, the required data were in form of articles of the law regulating the authority of members of the Regional Representatives Council (DPD) as well as the interests of the society in the region. In addition, data from bibliography were also collected, such as results of scientific studies relevant to the object of study in the present study to compare theories leading to meet conclusions to be drawn. The results show that the articulation of the interests of regional community within the scope of the authority of the DPD is still very limited because it is at the theoretical level, instead of practical. The DPD should have taken strategic steps in helping to succeed the interests of the regional community of developemnts.

TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Trisnomurti, Ria; suryawan, Gusti Bagus
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.353.127-140

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Tugas dan fungsi Notaris sebagai pengabdi masyarakat menjalankan sebagian tugas Negara dan karena itu sangat penting bagi para notaris di dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari MPP, dan Menteri Hukum dan HAM RI yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian. Kata Kunci: Notaris, Majelis pengawasan notaris Abstract The aims of this research is to know duty and function of regional supervisory board in conducting supervision, examination, and imposition of sanction against notary. The problems discussed in this research are the tasks and functions of the Notary as a servant of the community to carry out some of the tasks of the State and therefore it is very important for the notary in holding their positions to provide services to the public and for the benefit of society. The results of this study states that the Supervisory Board of Notaries can perform tasks and functions in stages or not tiered. In relation to the imposition of sanctions, the examination shall be conducted in stages, starting with the MPD, MPW and MPP, but the sanction of oral or written warning shall be the authority of the MPW which is final, and the imposition of sanctions in the form of termination shall be the authority of MPP, Human Rights which will issue a Decision Letter of dismissal. Keywords: Notary Public, Notary Supervision Board

PENGGUNAAN HAK PENGEJARAN SEGERA TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING YANG MELANGGAR WILAYAH LAUT INDONESIA Sudini, Luh Putu; Suryawan, I Gusti Bagus; Hasibuan, Nella
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4394

AbstractThe research objective is to find out and understand the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the Indonesian sea territory; and know and understand the limits of Indonesia's authority in the use of the right of immediate pursuit in its territorial waters. The problem is how to use the right of immediate pursuit of foreign ships that violate Indonesia's maritime territory. And what about the limits of Indonesia's authority in the use of immediate pursuit rights in its territorial waters? The research method used is empirical legal research methods. The results of the research on the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the territorial sea of Indonesia include several things that must be considered, namely the chase must be carried out by the competent authority of the coastal State and have sufficient reasons and are convincing that the foreign ship has violated the law in waters of the jurisdiction of the coastal State. The pursuit must begin when a foreign ship or one of its partners is in inland waters, archipelagic waters, territorial seas, auxiliary routes or exclusive economic zones. The pursuit can only continue outside the territorial seas, outside the auxiliary routes or outside the exclusive economic zone if the pursuit is continuous and uninterrupted. The pursuit may only begin after giving a stop sign from a distance that the foreign ship can see or hear. The right of pursuit must be stopped as soon as the ship being chased has entered the sea of the territory of the third party. The limit of Indonesia's authority in the use of the right to immediate pursuit in its territorial waters, Indonesia can take actions, starting with a signal, for example with a sound sign or a flag signal or an optical light, not paying attention to the signal, then it may be followed by warning shots. the first shot with a blank bullet is also ignored, followed by the shot with a live bullet, provided that when shooting, the shot must be directed in front of the prow of the ship being chased. If you take a fight that endangers the patrol boat or the lives of people, balanced violence can be carried out, if possible avoiding casualties. The immediate chase is stopped if the foreign ship enters the territorial waters of another State.Key words: right of immediate pursuit; foreign ships; useAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia; dan mengetahui dan memahami batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Permasalahan yaitu bagaimana penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Dan bagaimana batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, mencakup ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain.

Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Gede Nofantara Putra; I Gusti Bagus Suryawan; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Indonesia is a constitutional democracy which in a democratic country, general elections including regional head elections (Pemilukada) are a way of being a form of people's sovereignty in playing an active role in state administration. The existence of post-conflict local elections is held at all types of political levels either in a democratic, authoritarian or totalitarian system and is recognized by States adhering to the principle of people's sovereignty. As for the formulation of the problem of this scientific paper, namely (1) How are the requirements for the nomination of members of the People's Representative Council and Regional People's Representative Council members in the election (general election)? (2) What are the implications of corruption convicts running for members of the people's representative council and regional people's representative council? This research uses normative legal research methods, statutory and conceptual approaches, primary and secondary legal sources, document studies and literature studies, and analysis of legal interpretations and descriptive analysis. On human rights, a person who has served a sentence as a prisoner has the same rights as other citizens and because the prisoner has already served the consequences of his actions with a sentence.

Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Ni Putu Ayu Sutarini Dewi; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

In order to realize national goals, ASN is in charge of providing public services. In serving the community, there are still many ASNs whose performance is not satisfactory in serving the community and many ASNs that violate disciplinary regulations. Discipline violations of the State Civil Apparatus include disobeying obligations and or violating the prohibition of the provisions of the ASN discipline, both those carried out inside and outside working hours. The problem of this research is about the application of penalties to the State Civil Apparatus who violate discipline and inhibiting factors in imposing sanctions. The method used in this study is empirical research with primary and secondary legal materials and legal material collection techniques by directly dropping space, interviews and literature studies. The results of the study were the application of penalties against ASN that violated the rules according to the level of violations committed and applied in accordance with Law No. 53 of 2010. The factors that become a barrier in the implementation of sanctions in the Klungkung Regency Government Environment are caused by the lack of strict attitude of the superiors and the high level of nepotism or kinship system as well as the political conditions in the Klungkung Regency government in general and the Secretariat in particular .

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi; I Gusti Bagus Suryawan; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Along with technological developments, there are a lot of facilities available in cyberspace. The development of this technology can also provide opportunities for criminals, especially crimes in cyberspace. Cybercrime is a new form or dimension of a crime that is currently receiving a lot of attention from the international community. One type of cybercrime is hacking. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing law enforcement against criminal acts of hacking and the efforts to deal with cybercrime. This research was conducted using normative legal research methods and statutory approaches. The results of this study showed that law enforcement against criminal acts of hacking is regulated in Law Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The perpetrator will be given criminal sanctions in the form of imprisonment and fines for violations in the field of hacking. In addition, efforts to eradicate cybercrime refers to the Law on Information and Electronic Transactions which is carried out with preventive and repressive measures. Therefore, the criminal act of hacking which is included in the realm of cybercrime has been regulated in Article 30 paragraph (1), (2) and (3) of the ITE Law, while the punishment is regulated in Article 46 paragraph (1), (2), and ( 3) of the ITE Law. In this regard, the government has taken various countermeasures in the form of preventive and repressive measures.

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah I Gusti Ayu Mas Yuni; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The Regional Revenue Agency / Pasedahan Agung Badung Regency is a regional apparatus organization that has the main objective and function of managing regional revenue as a source of regional financing in implementing regional development. This study aims to analyze the implementation procedures and determine the effectiveness of the implementation of the Badung Regency Regulation Number 2 of 2016 concerning the Local Tax Online System. This study uses an empirical method. There are 2 forms of data used, namely primary and secondary, namely collected through interviews. The results showed that the procedures for implementing the online system of local taxes for taxpayers to report their taxes through the Revenue Agency web and the installation of recording devices for monitoring business transactions on taxpayers. The implementation of the Local Tax Online System can be said to be effective as seen from the increase in online tax reporting and the increase in the installation of business transaction monitoring tools for taxpayers and the increase in PAD Taxes. The juridical and non-juridical constraints are the taxpayers who refuse to install a recording device for monitoring taxpayers' business transactions. Therefore, through this research, the Regional Revenue / Pasedahan Agency is expected to increase the socialization of understanding and reinforce the sanctions in the Badung Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Online Regional Tax System

Mekanisme Impeachment Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia I Gede Ngurah Bayu Krisna; Gusti Bagus Suryawan; Wayan Arthanaya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

In the course of the Indonesian Constitution, the president has been dismissed four times. This is the cause of the dispute between the two state institutions, namely the Representative Council (DPR) and the President. However, after reformation, the process of dismissing the President had to go through several stages. Based on these problems, this study aims to analyze the impeachment mechanism of the President in the Indonesian constitutional system and to find out the consequences of the Constitutional Court's legal decisions upon the DPR's request. This research uses the normative type by looking at the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning impeachment. The data sources used were law and documentation. Then, all data is processed and analyzed with deductive-inductive legal arguments. The results showed that before the reformation, government power was very large and centralized, giving birth to an undemocratic government, and the impeachment process of the President used political rather than juridical reasons. However, after the reform era, the regulation was made clear by the changes to the three 1945 Constitution that gave birth to a new institution, namely the Constitutional Court, automatically the post-reform Impeachment must go through a new legal institution after that a political institution

Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Anak Agung Gede Wiweka Narendra; I Gusti Bagus Suryawan; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

People’s knowledge and understanding of the community, especially law enforcement officials as the one who implement the laws and regulations, often causes mistakes in interpreting the criminal act of fraud. Evidence shows that the public or law enforcement officials who carry out their duties if a legal relationship is carried out by someone with another person, which was originally very civil in nature (individual contract), can often develop into a complex problem because it contains other juridical aspects, for example the dimension of the crime. This study aims to determine the judge's consideration in giving a decision that is free from all lawsuits as well as the legal remedies that can be made on a decision that is free from all lawsuits in criminal cases. This study uses a descriptive normative research method. Sources of data used are secondary legal materials as the basis for research. Data collection in this study was carried out by literature study (document study), namely the collection of legal materials through written legal materials with deduction analysis techniques. Deductive analysis is drawing conclusions from general matters regarding the concrete problems faced. After the analyzing the data, the results showed that the basis for the judge's consideration of giving a verdict that is free from all lawsuits is if the accused can be proven legally and convincingly and strengthened by evidence so that the judge's conviction is obtained but it is not included in a criminal act as contained in Article 191 point (2) KUHAP which requires that it be declared to be released from all legal demands.

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah I Dewa Gede Anggarisna; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research. The results show that the position and duties of the drafters of legislation in the formation of regional regulations play an important role, namely preparing to process and formulate all legal instruments and matters related to the design of legislation, while in the formation of regional regulations in Bali Province, the implementation of participation, namely the statutory designer is still there are 3 regencies / cities that have not involved the designer in the formation of local regulations. The comparison of the number of perda revoked from 2014-2019 between Provinces / Districts that involve designers and districts / cities that have not involved designers does not show a significant comparison of numbers. However, in 2018 the implementation of Designer Participation. In the Formation of Regional Regulations in the Province of Bali, it was started from the beginning to the end. So that the implementation of the participation of the new designer begins to run effectively. The legal consequence is that if the designer does not explicitly include the statutory regulations it does not explicitly state the sanctions so that there is an empty norm.

Co-Authors A.A. Ayu Wulan Pramesti Anak Agung Gede Wiweka Narendra Angelina, Rica Zakia Arimbawa , I Gusti Agung Ngurah Diego Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Cahyadi, I Made Arif Dwi Dewi, Ayu Putu Putri Shinta Gede Nofantara Putra Hasibuan, Nella I Dewa Gede Anggarisna I Gde Pasek Ari Krisnadana I Gede Ngurah Bayu Krisna I Gusti Ayu Mas Yuni I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi I Gusti Made Bayu Nugraha I Kadek Andika Setiawan I Made Jaya Senastri I Made Minggu Widyantara I Nyoman Gede Sugiartha I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Wirya Sastrawan I. A. Wulan Prawesti I. B. Komang Suarka Ida Ayu Putu Widiati Indah Permatasari intan permata sari Karma, Ni Made Sukaryati Kartana, I Wayan Klaustra Adhi Permana Klaustra Adhi Permana Luh Putu Sudini Made Ayu Wangi Utari Suryatika Ni Putu Ayu Sutarini Dewi NM Jaya Senastri Pratama, I Gusti Ngurah Putra Putra, I Komang Agustina Aditya Putri, Serly Septiana Panca Putu Suryani . Ria Trisnomurti Senastri, Ni Made Jaya Soares, Cesaltina Angela Sonbay, Jon Samuel Sudarmawan, I Putu Gede Bayu Sujana, I Nyoman Suryani, Ni Luh Putu Trisnomurti, Ria Udayana , I Gede Kresna Wandayuda, Agus Wayan Arthanaya Wedatama, I Gusti Ngurah Raka Widiati, Ida Ayu Putu Wiguna, Putu Gede Satya

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search