Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Pledoi Law Jurnal JIMI
Asrul Aswar
Universitas Indonesia Timur
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi PutusanNo. 255/Pid.Sus/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Asrul Aswar; Dhea Rezkyah M
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This type of research is normative law. The data collection technique used is literature study (library research). The data analysis method used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of substantive criminal law is found in Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Indonesian Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as a specific regulation. In this case, the defendant is charged with defamation. However, the author disagrees with the Prosecutor's demand because the defendant should be charged with incitement, namely Article 160 of the Criminal Code. (2) The judge's consideration in imposing sanctions on cyber crime perpetrators for defamation is that the judge acquits the defendant because there are elements contained in it that cannot be fulfilled, namely "Intentionally and without right distributing and transmitting/making accessible Electronic Information or Electronic Documents that contain insults or defamation." ABSTRAK:  Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana meteril terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya. Dalam hal ini, terdakwa dituntut dengan pasal pencemaran nama baik. Namun, penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena seharusnya terdakwa dituntut pasal penghasutan yakni Pasal 160 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pelaku cyber crime terhadap pencemaran nama baik yaitu hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena adanya unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi, yakni “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.
Analasis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Bulukumba) Lisa Mery; Asrul Aswar; Dewi Astrid Winata Winata
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to analyze the forms of norms in criminal provisions that protect the rights of child victims when they experience cases of sexual abuse and the legal considerations of judges towards perpetrators of child abuse in decision No. 167/Pid.Sus/PN Bulukumba. This research is a normative legal study conducted through library research and case analysis, utilizing a qualitative method. The research findings indicate that (1) the criminal act of molestation of children does not fulfill the principle of justice as contained in Article 293 Paragraph 2 which is a complaint offense, namely that complaints can only be made by victims, it should be changed to ordinary offenses so that the reporting can be carried out by parents or guardians, so cases of sexual abuse of children can be processed quickly (2) In the case of sexual abuse committed by a religious teacher against a student, the decision No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba suggests that the perpetrator should be punished to the fullest extent under Article 76E in conjunction with Article 82 of Law No. 35 of 2014. This punishment aims to deter the perpetrator and provide legal certainty for the child victim, thereby preventing similar cases. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk norma dalam ketentuan pidana yang melindungi hak anak korban ketika terkena kasus pencabulan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis kasus, yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana pencabulan pada anak belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 293 Ayat 2 yang merupakan delik aduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban seharusnya diubah menjadi delik biasa agar pelaporannya dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, sehingga kasus pencabulan pada anak dapat diproses dengan cepat (2) putusan Nomor.167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba , pada kasus pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak muridnya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 agar hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberi kepastian hukum terhadap korban anak agar mencegah terjadinya kasus serupa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Di Indonesia Habiba; Asrul Aswar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2525

Abstract

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah merupakan salah satu bentuk sengketa agraria yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah serta mengkaji penyelesaiannya dari perspektif yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertipikat tanah disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi pertanahan, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Secara yuridis, sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apabila terbukti terdapat cacat administratif atau hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pertanahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi guna menjamin kepastian hukum di masa mendatang.
Analisis Wanprestasi dan Peralihan Hak Jual Beli Tanah Bersertifikat Elektronik Perspektif Hukum Perdata Suhartati; Asrul Aswar; A.Risal Riandi Arkam; Muhammmad Jabbar; Anis Kari; M. Adam Amiruddin; Slamat Supriyadi; Abd. Rahman; Budiman; Moch Fadel Alfarizi; Fadel Muhammad Tauphan Ansar; Mari’e Muhammad
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN INDONESIA Vol. 1 No. 4 (2026): Juli-September
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diera modernisasi saat ini perkembangan teknologi semakin canggih. Sistem digitalisasi kian merambah berbagai aspek kehidupan, salah satunya masuk dalam implementasi sertifikat tanah elektronik (Sertifikat- el) oleh kementerian ATR/BPN. Hal ini bertujuan untuk modernisasi administrasi sekaligus menekan kasus sengketa tanah. Namun, ditengah masa transisi dari sertifikat manual kedigital memicu sebuah permasalahan baru, khususnya terkait kepemilikan ganda (Overlapping). Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakteristik wanprestasi dalam transaksi tanah yang beralih digital dan merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan ganda antara pemegan sertifikat manual dan sertifikat elektronik berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridi normative dengan pendekatan Perundang undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi prestasi akibat yuridis dalam proses konversi digital, seperti manipulasi data visual atau pengabaian asas iktikad baik. Dalam hal kepemilikan ganda, hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan melalui pengujian asas Prior In tempore potior in jure ( yang pertama memiliki hak, dia yang lebih kuat). Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi (mediasi di ATR/BPD0 maupun litigasi di pengadilan negeri untuk menuntut pembatalan sertifikat cacat hukum serta ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hokum (PMH) atau wanprestasi. Kesimpulannya, sertifikat manual tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah selama belum dikonversi secara valid, dan sinkronisasi data fisik serta data yuridis mutlak untuk menjamin kepastian hukum.
Co-Authors A.Risal Riandi Arkam Abd. Rahman Andi Rahmah Anis Kari Budiman Dewi Astrid Winata Winata Dhea Rezkyah M Fadel Muhammad Tauphan Ansar Habiba Lisa Mery M. Adam Amiruddin Mari’e Muhammad Moch Fadel Alfarizi Muhammmad Jabbar Slamat Supriyadi Suhartati