<![CDATA[ABSTRACT: This research aims to analyze the forms of norms in criminal provisions that protect the rights of child victims when they experience cases of sexual abuse and the legal considerations of judges towards perpetrators of child abuse in decision No. 167/Pid.Sus/PN Bulukumba. This research is a normative legal study conducted through library research and case analysis, utilizing a qualitative method. The research findings indicate that (1) the criminal act of molestation of children does not fulfill the principle of justice as contained in Article 293 Paragraph 2 which is a complaint offense, namely that complaints can only be made by victims, it should be changed to ordinary offenses so that the reporting can be carried out by parents or guardians, so cases of sexual abuse of children can be processed quickly (2) In the case of sexual abuse committed by a religious teacher against a student, the decision No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba suggests that the perpetrator should be punished to the fullest extent under Article 76E in conjunction with Article 82 of Law No. 35 of 2014. This punishment aims to deter the perpetrator and provide legal certainty for the child victim, thereby preventing similar cases. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk norma dalam ketentuan pidana yang melindungi hak anak korban ketika terkena kasus pencabulan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis kasus, yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana pencabulan pada anak belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 293 Ayat 2 yang merupakan delik aduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban seharusnya diubah menjadi delik biasa agar pelaporannya dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, sehingga kasus pencabulan pada anak dapat diproses dengan cepat (2) putusan Nomor.167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba , pada kasus pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak muridnya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 agar hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberi kepastian hukum terhadap korban anak agar mencegah terjadinya kasus serupa.]]>
