Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PEMUDA BERTAUHID DALAM MENCEGAH KORUPSI Tio Mardana; Cecep Padlu Rohman; Agung Rohmadi; Hamzah Abdulah Let-let; Muhamad Syahrul Syamsudin; Muhammad Daffa Akbar
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2023: Special Issues Februari 2023 : Pendidikan Anti Korupsi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now corruption still occurs. Based on the 2021 Corruption Perception Index (CPI), Indonesia is ranked 96th out of 180 countries. This score is worse than the IPK score in 2020 where Indonesia is ranked 102 out of 180 countries. This proves that Indonesia has not been effective in preventing or eradicating corruption, which is why this journal was created, which hopefully will become a shield and a sword for the younger generation who uphold the values of Pancasila, namely monotheism in preventing and eradicating corruption. Results: The role of monotheistic youth in preventing acts of corruption. Youth have several important roles that can be played in the fight against corruption. First, the anti-corruption agency. The natural capital possessed by these young people should be able to be embodied in anti-corruption attitudes and principles.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Vol. 27 No. 2 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.