Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Supremasi Hukum Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Raden Djuniarsono
Universitas Djuanda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PRIVATISASI BUMN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS Raden Djuniarsono; Martin Roestamy; Endeh Suhartini
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guided by Pancasila and the 1945 Constitution, Indonesia should implement a welfare state with strategic planning for the welfare of the people through state ownership of certain business units that provide the greatest benefit for the welfare of the people by establishing companies that are majority or partially owned by the state, namely BUMN based on Good Corporate Governance (GCG). However, the role of BUMN has not been optimal and has not fulfilled the expectations of Article 33 of the 1945 Constitution and it is necessary to make improvements and arrangements, one of which is through privatization to improve and improve company performance. This research uses the juridical normative approach, namely, the law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogmas, with data collection techniques used through library research methods and interviews and using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted, there are many obstacles and problems in the application of the privatization method in reforming and structuring BUMN, especially related to separated state assets and the criteria for BUMN that can be privatized. For this reason, serious, systematic, tiered, and strategic efforts are needed in reforming and structuring state-owned companies, especially efforts to improve the performance and value of the company and are carried out by taking into account the legal side of the business and the state constitution. Keywords : Constitution; Privatization; GCG; Community Welfare
OPTIMIZING SUPERVISION OF EXPIRED FOOD DISTRIBUTION TO ENSURE FOOD SAFETY FOR THE BOGOR COMMUNITY Diva, Savanna; J. Jopie Gilalo; R. Djuniarsono
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran pangan kedaluwarsa menjadi isu penting dalam konteks kesehatan masyarakat karena dapat berpotensi mengakibatkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Maka dalam peredaran pangan di masyarakat dilarang mengedarkan pangan kedaluwarsa yang berpotensi merugikan konsumen. Dengan menganalisis langkah-langkah yang telah dilakukan serta mengevaluasi optimalisasinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan kedaluwarsa. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dalam sistem pelabelan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami tanggal kedaluwarsa, penguatan inspeksi terhadap produsen pangan, dan peningkatan kolaborasi antara BPOM dengan instansi penunjang lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat, dengan memberikan landasan bagi perbaikan sistem pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa di Indonesia.
Tugas dan Fungsi Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2002 Purwanto, Bimo Gadang; Mulyadi; Djuniarsono, R
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12495

Abstract

Satuan pamungkas merupakan nama sekaligus suatu bentuk kehormatan yang oleh pemerintah diberikan kepada Korps Brimob karena para personilnya memiliki tugas khusus dengan kemampuan khusus dan kualifikasi khusus. Amanah tersebut tentunya bukan hanya sekedar nama saja melainkan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu Korps Brimob harus mampu menggerakkan anggotanya dalam mencapai satuan pamungkas yang menjadi kebanggaan Polri maupun pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tugas dan fungsi Korps Brimob dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai satuan pamungkas UU No 2 Tahun 2002. Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data, analisis yang berar sesuai dengan kaidah keilmuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menggerkakkan anggota untuk menjadi satuan pamungkas dilakukan melalui beberapa upaya yaitu Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Melakukan simulasi kegiatan pengamanan dan lain-lain, Melakukan pembinaan mental, Menerapkan disiplin Korps. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah Kemampuan yang terbatas, Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, Rotasi personil yang kurang tepat.
Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR) Zaenal, Silvy Zaen Adistin; Sihotang, Sudiman; Djuniarsono, R.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12770

Abstract

CSR sebagai salah satu alternatif ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan setiap perusahaan sehingga menjadi bagian dari solusi pengembangan ekonomi negara dan masyarakat. Namun selama ini CSR belum kelola secara baik atau belum dimanfaatkan secara baik. Padahal CSR dari sekian banyak perusahaan atau persero yang di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengaturan tentang CSR termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat disanksi secara administratif dan hukum perdata.
Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug Suhendar, Romal; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12862

Abstract

Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO, diperkirakan sebanyak 10.000 kg/10 ton senyawa NaOH yang dijual tanpa ijin, atas peristiwa tersebut PT AIO mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 158.840.356,00- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Penelitian bertujuan mengkaji tentang Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug oleh Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana. Kemudian faktor sumber daya manusia dan kemampuan personil yang terbatas, sarana dan prasarana. hambatan eksternal yang timbul ialah minimnya informasi dari masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Pelaku Tindak Pidana yang tidak kooperatif.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer Putri, Gita Nurnila; Gilalo, Jacobus Jopie; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12948

Abstract

Periklanan merupakan salah satu alat pemasaran yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk mempresentasikan produknya kepada konsumen. Salah satu iklan terpopuler saat ini menggunakan jasa artis di Instagram untuk mempromosikan produk yang dijual toko online tersebut. Istilah ini dikenal dengan endorsement atau endorse. Dalam perkembangannya, iklan dengan label telah menimbulkan banyak permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perlindungan hukum terhadap iklan produk berbahaya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkaji penerapan hukum positif didalam masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang. Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari kepustakaan (library research), yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber , bacaan tertulis dari para ahli dan sarjana lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang Perlindungan Konsumen termuat pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen. Jika produk yang mereka promosikan melanggar peraturan yang ada maka mereka dapat terkena hukuman menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan atas Penggunaan Izin Usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 Najrin; Sihotang, Sudiman; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13101

Abstract

Problem hukum di Wilayah Stadion Pakansari Bogor tentang Fungsi Pengawasan atas penggunaan izin usaha cafe. Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu perizinan usaha yang dimiliki, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik pelaku usaha berbadan hukum atau perseorangan, namun terdapat beberapa tempat usaha yang memiliki NIB namun dimanfaatkan di luar izin yang diberikan, sehingga dilakukan penindakan razia. Dimana usaha tersebut hanya memiliki izin usaha penyediaan makanan dan minuman namun pada fakta yang terjadi di lapangan, menjual produk lain yang tidak sesuai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi pengawasan atas penggunaan izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  26 Tahun 2008 dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan izin usaha serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat terlaksana dan tercapai tujuan pengawasan atas penggunaan izin usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor sesuai Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  26 Tahun 2008 yang kongkrit dan terukur dalam implementasi pemberian izin kepada perbaikan tempat usaha sebagaimana mestinya.
Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri dalam Praktik Penjualan Amunisi dan Senjata Api Sandria, Resanando Aan; J. Jopie Gilalo; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13326

Abstract

Berdasarkan fakta bahwa beberapa tahun terakhir oknum anggota polri yang bertugas di daerah Papua terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi. Penjualan ini tentunya dapat membahayakan keamanan negara sehingga harus diberantas, dan kepada pelaku harus disanksi dengan sanksi yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Dalam Praktik Penjualan Amunisi Dan Senjata Api. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Hasil Penelitian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut. termasuk juga mengenai kewenangan-kewenangan kepolisian terkait senjata api dan bahan peledak.Sebagai salah salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjataapi dan bahan peledak harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada
Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Perusahaan Akibat Tidak Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Saputra, Aries Barlian; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13335

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam pelaksanaan PHK Perusahaan mengikuti aturan ketenagakerjan yang berlaku dimana aturan ketenagakerjaan itu diadopsi melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan PKB ini sendiri mempunyai masa berlakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian dengan mengutamakan penelitian pada kajian pustaka, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini juga dilakukan pada kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan PHK di Perusahaan dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan juga untuk menganalisis perlindungan hukum kepada Pekerja untuk pelaksanaan PHK di Perusahaan akibat tidak berlakunya PKB.
Perwujudan Satuan Brimob sebagai Semi Militer yang Profesional dan Demokratik Prasetya, Indra; Suprijatna, Dadang; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13724

Abstract

Keterbatasan keterampilan dan keahlian di bidang yang mempengaruhi metode yang digunakan. Mabes Polri dan pimpinan Brimob menyadari kekurangan tersebut, terutama karena dalam menangani berbagai kasus, juga diperhatikan masalah pendekatan yang menyebabkan tindak kekerasan oleh Brimob di lapangan. Pimpinan Polri dan Brimob membuat kebijakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota Brimob, terutama dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana Satuan Brimob berkembang menjadi organisasi semi militer demokratis dan profesional serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala institusi sosial, perilaku, atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Brimob dibentuk sebagai semi militer yang demokratis dan profesional karena tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling umum adalah perbuatan disersi. Ini jelas menjadi preseden buruk untuk gagasan bahwa kinerja Polri dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa anggota Polri masih belum memenuhi standar kepribadian, kemasyarakatan, kenegaraan, dan kelembagaan.. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Sie Propam Brimob masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Ajiddan, Mochammad Andi Setiawan Ariansyah, M. Dizky Maulana Dadang Suprijatna Dede Hermawan Diva, Savanna Dwiagustini, Dwiagustini Endeh Suhartini Euis Hertiani Evendrico, Hernando Ferdiyansyah Harahap, Nur Ika Depiyanti Hertiani, Euis Hudma, Alfaridi Indra Prasetya M. Rendi Aridhayandi MULYADI Najrin Nurwati Pratama, Aldi Fajar Purwanto, Bimo Gadang Putri, Gita Nurnila Rachmat Trijono Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Roestamy, Martin Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Sandria, Resanando Aan Saputra, Aries Barlian Sariyanto, M. Juli Setiawan, Rifangga Vitra Sihotang, Sudiman Sudrajat, Muhamad Rizki Suhendar, Romal Wardana, Yudistira Ipan Yudi Pratama, Yudi Yumarni, Ani Zaenal, Silvy Zaen Adistin