Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Adi Suliantoro
Universitas Stikubank
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang Siti Zubaeda Halu; Adi Suliantoro
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas, namun tidak seluruhnya adalah kosmetik yang legal. Penelitian ini membahas produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Semarang, karena dengan tidak adanya izin edar berisiko untuk merugikan konsumen. Permasahan dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dan; 2) upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dengan memberlakukan Undang-undang yang berlaku, sedangkan secara represif dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kemudian didapatkan bahwa upaya dari BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan dua cara, yakni pre market dan post market. Juga BBPOM melarang peredaran untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen. Diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, serta diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak.
PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT Safik Faozi; Adi Suliantoro; Fitika Andraini; Arikha Saputra
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i2.9648

Abstract

Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business. Keywords: Halal, Products, Law and Society
Co-Authors Arikha Saputra Fitika Andraini Safik Faozi Siti Zubaeda Halu