Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Adi Suliantoro
Universitas Stikubank
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang Siti Zubaeda Halu; Adi Suliantoro
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas, namun tidak seluruhnya adalah kosmetik yang legal. Penelitian ini membahas produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Semarang, karena dengan tidak adanya izin edar berisiko untuk merugikan konsumen. Permasahan dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dan; 2) upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dengan memberlakukan Undang-undang yang berlaku, sedangkan secara represif dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kemudian didapatkan bahwa upaya dari BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan dua cara, yakni pre market dan post market. Juga BBPOM melarang peredaran untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen. Diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, serta diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak.
PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT Safik Faozi; Adi Suliantoro; Fitika Andraini; Arikha Saputra
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i2.9648

Abstract

Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business. Keywords: Halal, Products, Law and Society
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL:ANALISA PRORAM EDUKASI INTERAKTIF UNTUK MAHASISWA Fitika Andraini; Adi Suliantoro; Safik Faozi; Wenny Megawati; Infijarun Ni'am
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21961

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintect lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman.Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.
Co-Authors Arikha Saputra Fitika Andraini Infijarun Ni'am Safik Faozi Siti Zubaeda Halu Wenny Megawati