Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Fitika Andraini
Universitas Stikubank
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT Safik Faozi; Adi Suliantoro; Fitika Andraini; Arikha Saputra
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i2.9648

Abstract

Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business. Keywords: Halal, Products, Law and Society
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL:ANALISA PRORAM EDUKASI INTERAKTIF UNTUK MAHASISWA Fitika Andraini; Adi Suliantoro; Safik Faozi; Wenny Megawati; Infijarun Ni'am
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21961

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintect lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman.Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.
ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI DESA KRAJAN WERU SUKOHARJO) Arief Nugraha Prasetyo; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan mengkaji akibat hukum dari pemanfaatan TKD untuk permukiman di Desa Krajan, Weru, Sukoharjo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pemerintah desa serta masyarakat dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan TKD untuk fasilitas umum telah sesuai dengan asas kepentingan umum, fungsional, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pemanfaatan tanah pekarangan untuk permukiman belum memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi, dan kepastian nilai ekonomi. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya tertib administrasi, berkurangnya pendapatan desa, dan ketidakpastian status hukum.
Legal Loophole dalam Perlindungan Upah Driver Ojek Online: Pembuktian Relasi Kerja Terselubung dalam Klausul Kemitraan Aplikator Erwin Dimas Wicaksono; Fitika Andraini
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6745

Abstract

The rapid growth of the platform economy (gig economy) in Indonesia has introduced a new model of working relationship that is constructed by platform providers as a partnership relationship. This issue is therefore important to examine, as it potentially conceals the actual employment relationship and places online motorcycle taxi drivers beyond the reach of wage protection and labour rights. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively based on the principle of primacy of facts. The findings of the research on the partnership documents of Gojek, Grab, and ShopeeFood demonstrate that the three elements of an employment relationship, namely work, wages, and command, are cumulatively fulfilled through algorithmic management that unilaterally controls tariffs, penalties, and account suspensions. Government Regulation Number 35 of 2021 does not provide comprehensive distinguishing criteria between genuine partnerships and bogus partnerships, thereby giving rise to a legal loophole that is exploited by platform providers to circumvent their labour obligations. These findings indicate the existence of a disguised employment relationship that is detrimental to drivers' rights. Consequently, the optimisation of regulation becomes significant in order to realise comprehensive legal protection for workers in the digital economy era.
Co-Authors Adi Suliantoro Arief Nugraha Prasetyo Arikha Saputra Erwin Dimas Wicaksono Infijarun Ni'am Safik Faozi Wenny Megawati